<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam implementasi kebijakan subsidi pupuk di Indonesia dengan fokus pada dua hipotesis utama, yaitu ketidaktepatan regulasi dalam penentuan HPP pupuk yang dapat memberatkan anggaran pemerintah dan mekanisme distribusi subsidi yang sering kali tidak tepat sasaran melalui metode kualitatif dan analisis terhadap regulasi yang ada pada Permentan 28/2020 dan hasil pemeriksaan BPK. Data dikumpulkan dari laporan resmi, regulasi pemerintah, dan penelitian sebelumnya yang relevan dalam periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat biaya yang tidak relevan dalam HPP subsidi pupuk, seperti gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris, yang seharusnya tidak dibebankan kepada anggaran subsidi. Selain itu, tiketidakvalidan data dalam e-RDKK yang menyebabkan alokasi subsidi tidak tepat sasaran, penyaluran pupuk yang sering kali melebihi kuota, serta penyalahgunaan oleh distributor dan pengecer. Selain itu, implementasi sistem digitalisasi, meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, masih menghadapi hambatan teknis dan kurangnya pelatihan di lapangan. Dampak kebijakan ini mencakup peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga menciptakan ketergantungan terhadap pupuk kimia yang berpotensi menurunkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan peninjauan kembali komponen biaya HPP yang terdapat pada Permentan 28/2020, validasi data penerima secara berkala, diversifikasi jenis pupuk yang disubsidi, penguatan implementasi teknologi digital, dan peningkatan pengawasan distribusi untuk memastikan subsidi pupuk mencapai target yang tepat. Dengan reformasi yang terfokus, kebijakan subsidi pupuk diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi petani kecil sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem pertanian.]]>
