Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

5.443

P-Index

This Author published in this journals

All Journal MATRIK: JURNAL MANAJEMEN, STRATEGI BISNIS, DAN KEWIRAUSAHAAN Jurnal Akuntansi Multiparadigma Infestasi E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Manajemen & Keuangan INFO ARTHA Jurnal Manajemen Keuangan Publik JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Bina Manajemen Jurnal Ilmiah Publika Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Jurnal USAHA Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) Educoretax Pengmasku Journal of Law, Administration, and Social Science Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPMI) Jurnal Manajemen Perbendaharaan Jurnalku Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Education Journal: Journal Educational Research and Development Land Journal JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)

Biswan, Ali Tafriji

Politeknik Keuangan Negara STAN

Author-ID : 2609362

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

PERUBAHAN TIPOLOGI LAYANAN KEBERATAN PENETAPAN PABEAN PADA KPU BEA CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA DAN IMPLIKASI ADANYA LEAN SERVICES Syahrurrahmah, Nur; Biswan, Ali Tafriji
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 2, No 2
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

ABSTRACTÂ Lean services in the public sector aim at streamlining the business processes so that they will become more efficient by eliminating useless and non-value-added activities. In this case, the settlement service of the customs objections is simpler, reliable, and cost-effective objective of this study is to determine the process, differences, and benefits of lean services performed on the completion of the filing of the customs declaration objection process on Main Service Office of Customs and Excise (KPUBC) Type C Soekarno-Hatta. The study demonstrated that there are efficiency of time and cost of service on appeal objection customs due to change of office typology from the Office of Supervision and Service of Customs and Excise Type of Customs Soekarno-Hatta to the KPUBC Type C Soekarno-Hatta.Â Keywords: lean services, public sector, customs objections, efficiency.ABSTRAKÂ Lean services pada sektor publik dilakukan dengan harapan suatu proses bisnis akan menjadi lebih efisien dengan dihilangkannya aktivitas yang sia-sia dan tidak bernilai tambah sehingga layanan penyelesaian permohonan keberatan penetapan pabean lebih efisiensi dan kepuasan pemohon lebih meningkat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses, perbedaan, dan manfaat adanya lean services yang dilakukan terhadap penyelesaian pengajuan proses keberatan penetapan pabean pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe C Soekarno-Hatta. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menghasilkan temuan bahwa dengan adanya perubahan tipologi kantor dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta menjadi KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta terdapat efisiensi waktu dan biaya layanan atas permohonan keberatan penetapan pabean.Â Kata Kunci: lean services, sektor publik, keberatan pabean, efisiensi.Â

ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA: SUATU UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR) Biswan, Ali Tafriji; Rossari, Priscilla Oktiva; Alhadi, Fajar Alhadi
JURNAL INFO ARTHA Vol 2, No 1 (2018): JULY EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

ABSTRACTBudgeting is an important tool used by the management in carrying out the functions of planning and control, no exception to public sector organizations and government. The Indonesian government continues to implement the best practices of budgeting, one of which is through the implementation of performance-based budgeting.In a performance-based budgeting, the budget is prepared by formulating outputs or outcomes to be achieved. This formulation is done by the respective ministries/agencies in accordance with the functions of their respective organizations. All information related to the performance of then integrated into a document Work Plan and Budget-Ministry/Agency (RKA-K/L) as the basis of discussion of the budget document by the legislative board. However, in practice, ministries/agencies have not been able to compile performance information appropriately. The quality of outputs and outcomes compiled considered not in accordance with the strategic objectives and functions of the ministries/agencies concerned. Another problem related to budgeting is improper planning which led to the absorption of current year's budget to less than optimal. Through this paper, researchers will present problems related to the issue of the budget that comes from the weakness of the architecture and performance information on the ministries/agencies. Responding to the challenges of the need of better budgeting, the government began compiling Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) to improve the application of performance-based budgeting approach before. ADIK implementation on Financial Training Center of Makassar gives an overview effort of applying this new architecture. It is expected the new budgeting architecture implemented during Fiscal Year 2016 increases the optimum benefits.Â Keywords: budgeting, performance-based budgeting, performance information, ADIK.Â ABSTRAKPenganggaran merupakan alat penting bagi manajemen organisasi, tidakÂ terkecuali organisasi sektor publik, dalam menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian. Instansi pemerintah terus berupaya mengelola praktik terbaik penganggaran, salah satunya adalah melalui penganggaran berbasis kinerja (PBK).Dalam PBK, anggaran disusun dengan merumuskan output atau outcome yang hendak dicapai. Perumusan ini dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan fungsi organisasi masing-masing. Seluruh informasi kinerja diintegrasikan menjadi sebuah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA- K/L) sebagai dokumen dasar pembahasan anggaran dengan badan legislatif. Namun pada praktiknya, kementerian/lembaga belum mampu menyusun informasi kinerja dengan tepat. Kualitas output dan outcome yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran strategis dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Masalah itu terkait erat dengan perencanaan yang kurang baik sehingga penyerapan anggaran kurang tepat sasaran.Melalui tulisan ini, dipaparkan isu permasalahan terkait anggaran yang bersumber dari lemahnya bangunan informasi kinerja pada kementerian/lembaga. Menjawab tantangan penganggaran yang lebih baik, pemerintah mulai menyusun Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) untuk mempertajam penerapan PBK. Penerapan ADIK pada Balai Diklat Keuangan Makassar memberikan gambaran upaya penerapan arsitektur yang baru ini. Diharapkan arsitektur penganggaran baru yang diimplementasikan mulai Tahun Anggaran 2016 ini meningkatkan manfaat penganggaran yang lebih optimal.Â Kata kunci: anggaran, PBK, informasi kinerja, ADIK.

PRAKTIK SISTEM PENGANGGARAN MELALUI PENATAAN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA Biswan, Ali Tafriji
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 2 No 1 (2018): Pengelolaan Keuangan Negara yang Sustainable
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v2i1.264

This study is discussing about the structure of performance information owned by Centre for Climate Finance and Multilateral Policy, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance for fiscal year 2014 and 2015 before implementing ADIK and 2017 after implementing ADIK fully. In 2017, based on review conducted by Budgeting System Division, Directorate General of Budget, Center for Climate Finance and Multilateral Policy has fulfill the criteria in implementing ADIK. ADIK is one of many strategies to improve the quality of budgeting process which lead to a better implementation of performance based budgeting. With the approach of logic model concept in the making of ADIK, each element (input-activities-output-outcome and the performance indicators) are expected to have inter-linkage and bolster the accomplishment of output and outcome. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Studi ini membahas strukturÂ informasi kinerja yang dimiliki Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan sebelum implementasi ADIK, yaitu tahun 2014, 2015 dan setelah implementasi ADIK tahun 2017. Pada tahun 2017, struktur informasi kinerja sudah disusun berdasarkan ADIK dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam penyusunan ADIK berdasarkan hasil penelaahan Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran. ADIK merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas penyusunan anggaran dan penyempurnaan implementasi performance-based budgeting. Dengan adanya konsep logic model yang diterapkan dalam penyusunan ADIK, setiap elemen (input-aktivitas-output-outcome beserta indikatornya) harus saling terkait, anggaran dan kegiatan diharapkan dapat disusun dengan lebih konkret, mendukung pencapaian output, hingga akhirnya mampu menghasilkan outcome yang diinginkan.

Dengan Si Apik, Insya Allah Laporan Keuangan Jadi Lebih Apik (Studi Pada UMKM Mika Hijab) Ali Tafriji Biswan; Abdul Aziz; Nastiti Wirastuti; Yoga Arif Wicaksono
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 4, No 2 (2022): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v4i2.18237

Cukup besarnya peran bisnis kerakyatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian bangsa tidak diragukan lagi. UMKM sudah menopang sektor riil demikian baik, ikut menyangga pembangunan dan mendorong roda ekonomi. Meski demikian, gerak langkah UMKM untuk maju tidak terlepas dari kendala atau permasalahan. Salah satu kendalanya adalah akses dan penggunaan alat bantu pembukuan yang belum sepenuhnya diketahui. Dengan demikian, harapan pembukuan dan pelaporan keuangan yang lebih sesuai dengan standar akuntansi belum sepenuhnya terwujud. Hal ini bisa berpengaruh pada kurang memadainya evaluasi kinerja bisnis UMKM dan kurangnya peluang mendapatkan alternatif pendanaan agar bisnis berkembang lebih maju lagi (mengingat salah satu syarat mengajukan pendanaan adalah ketersediaan laporan keuangan yang baik). Program pengabdian UMKM ini memberikan alternatif UMKM membukukan transaksinya dengan mudah dan efisien menggunakan aplikasi Si Apik rancangan Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia. Program ini mendampingi “UMKM contoh” melalui upaya identifikasi dan analisis transaksi, pencatatan dan input data transaksi ke aplikasi hingga pelaporan keuangan. Hasil program ditanggapi positif pihak UMKM karena pendampingan pembukuan berbasis aplikasi memberikan alternatif solusi yang dapat diterapkan sewaktu-waktu, murah, dan efisien. Apalagi di era digital, penggunaan aplikasi akuntansi sangat relevan untuk pengembangan bisnis UMKM.

DANA KELURAHAN: PEMETAAN PADA KELURAHAN REMPOA TANGERANG SELATAN Ali Tafriji Biswan; Nabila Maharani Agfi
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 1, No 1 (2020): SAWALA : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v1i1.25837

Di samping dana desa yang sudah diberlakukan pada 2015, pada tahun ini 2019 marak dana kelurahan. Permasalahannya adalah belum semua kelurahan mengadministrasikan pengelolaan dana kelurahan secara penuh dan mandiri. Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan yang menjadi objek pengabdian masyarakat belum memiliki bendahara atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sehingga berpotensi mengalami kendala pengelolaan dana kelurahan di masa mendatang. Studi dalam program pengabdian masyarakat ini merupakan upaya untuk membantu Kelurahan Rempoa dalam pengelolaan dana kelurahan, proses penyusunan laporan keuangan, serta pemungutan, pemotongan dan pelaporan pajak oleh bendahara pemerintah. Studi dalam program ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskusi, asistensi, dan/atau pendampingan kepada objek terkait tiga proses tersebut. Hasil studi dalam program ini adalah terbekalinya Kelurahan Rempoa akan pengelolaan dana kelurahan, sehingga kelurahan siap mengelola dana tersebut pada saat penyerahan pengelolaan dana kelurahan dari kecamatan tahun depan (2020). In addition to village funds that were already in implementation in 2015, this year 2019 will be full of urban-village funds. The problem is that not all urban-villages have fully and independently administered the management of urban-village funds. Rempoa Urban-Village, South Tangerang, which is the object of community service, does not yet have a Treasurer or Financial Administration Officer (PPK), so that it potentially experiences obstacles in managing the urban-village fund in the future. This study in the community service program is an effort to assist Rempoa Urban-Village in the process of, managing urban-village funds, preparing financial reports, and collecting, deducting and reporting taxes by the government treasurer. The study in this program is a qualitative method with the approach of discussion, assistance, and/or assistance to objects related to that three processes. The results of the study in this program are the completion of Rempoa Urban-Village in the management of urbanvillage funds, so that the urban-village are ready to manage these funds at the time of handing over the management of urban-village funds from the subdistrict next year (2020).

PERAN BEYOND BUDGETING ENTRY SCAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Ali Tafriji Biswan; Hendro Try Widianto
Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18202/jamal.2019.08.10018

Abstrak: Peran Beyond Budgeting Entry Scan untuk Mengatasi Permasalahan Penganggaran Sektor Publik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menelaah permasalahan penganggaran pada Badan Layanan Umum (BLU) sebuah perguruan tinggi berdasarkan prinsip beyond budgeting. Metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap sejumlah petinggi Politeknik Keuangan Negara STAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Beyond Budgeting Entry Scan (BBES), terdapat tiga permasalahan utama penganggaran yakni kurangnya responsivitas anggaran, rendahnya level keterlibatan proses penyusunan anggaran, dan inefisiensi distribusi sumber daya. Penganggaran yang responsif, keterlibatan penyusunannya, dan distribusi sumber daya efisien merupakan kunci mengatasi permasalahan penganggaran sektor publik. Abstract: The role of BBES to Overcome Public Sector Problems to Overcome Public Sector Budgeting Problems. This study aims to identify and examine budgeting problems at the Public Service Board (BLU) of a tertiary institution based on the principle of beyond budgeting. The method used is a case study of several officials of the STAN State Financial Polytechnic. The results showed that based on the Beyond Budgeting Entry Scan (BBES), there were three main budgeting problems namely lack of budget responsiveness, low levels of involvement in the budgeting process, and inefficiency in resource distribution. Responsive budgeting, involvement in its preparation, and efficient distribution of resources are vital to overcoming the problem of public sector budgeting.

RANTAI NILAI PADA AUDIT SEKTOR PUBLIK Ali Tafriji Biswan; Emir Fahreza Zarnedi
Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 9, No 2 (2018): Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Publisher : Universitas Brawijaya

Abstrak: Rantai Nilai pada Audit Sektor Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pemetaan dan penerapan rantai nilai audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Peneliti menggunakan metode studi eksploratif, yang didasarkan atas pengamatan, wawancara, dan telaah teoretis. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses bisnis audit dapat dipetakan dalam kerangka rantai nilai dilihat dari sisi aktivitas utama maupun aktivitas pendukung. Selain itu, penerapannya memberikan nilai tambah bagi pengguna. Namun, peneliti masih menemukan kelemahan dalam penerapan konsep rantai nilai, yaitu proses bisnis yang belum dituangkan dalam format baku, seperti Standar Operasional Prosedur. Abstract: The Value Chain on Public Sector Auditing. This study aims to determine the mapping and application of the auditing value chain at the General Inspectorate of the Ministry of Finance. Researchers use exploratory study method, which is based on observations, interviews, and theoretical studies. This study shows that the audit business process can be mapped in the value chain framework seen from the main and supporting activities. In addition, its application provides value added to users. However, the researchers still find the weaknesses in its application, namely that business processes that have not been set forth in standard formats, such as Standard Operating Procedures.

Balanced Scorecard Sektor Publik: Sebuah Pelajaran Berharga Ali Tafriji Biswan; Wahyu Andika
InFestasi Vol 16, No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/infestasi.v16i2.8570

This research aims to understand and examine the application of the balanced scorecard as performance measurement tools. BSC is a performance measurement tool that combines financial and nonfinancial performance measurements. This research object is a public sector organization, the Directorate General of Financing and Risk Management (DJPPR) Ministry of Finance. The method used in this research is qualitative descriptive methods. The steps taken in this study are collection, classification, presentation, and tabulation of data obtained. Subsequently performed a systematic, accurate, and factual description regarding the facts of the object being inspected. This study uses DJPPR’s Performance Reports in 2018 and 2017. The results of the study indicate that the application of a balanced scorecard and DJPPR’s performance as a whole is good, which is shown by determining the perspective that has been aligned with the organization's strategy and its implementation encourages the achievement of performance targets.Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji penerapan balanced scorecard sebagai alat pengukuran kinerja. Balanced scorecard merupakan alat pengukuran kinerja yang mengkombinasikan pengukuran kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan. Objek penelitian adalah organisasi sektor publik yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan, pengklasifikasian, penyajian, dan pengolahan data. Setelah itu melakukan deskripsi yang sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta-fakta dari peristiwa objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan Laporan Kinerja DJPPR tahun 2018 dan tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan balanced scorecard secara keseluruhan baik yang ditunjukkan dengan penentuan perspektif telah diselaraskan dengan strategi organisasi dan penerapannya mendorong pencapaian target kinerja.

Peran Mediasi Motivasi Kerja Pada Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior Pegawai Pemerintah Ali Tafriji Biswan
Matrik : Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Universitas Udayana

Studi ini menentukan pengaruh dari kecerdasan emosional, komitmen organisasi, dan motivasi kerja terhadap organizational citizenship behavior (OCB) pada pegawai Pusdiklat Pajak. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi dan menentukan permasalahan terkait OCB pegawai. Riset dilaksanakan di Pusdiklat Pajak dengan populasi 63 pelaksana dan sampel diambil 54 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, metode analisis jalur. Uji hipotesis penelitian menunjukkan bahawa terdapat (1) pengaruh langsung positif kecerdasan emosional terhadap OCB, (2) pengaruh langsung positif komitmen organisasi terhadap OCB, (3) pengaruh langsung positif motivasi terhadap OCB, (4) pengaruh langsung positif kecerdasan emosional terhadap motivasi, (5) pengaruh langsung positif komitmen organisasi terhadap motivasi, dan (6) pegaruh langsung positif kecerdasan emosional terhadap komitmen organisasi. Pada akhirnya, untuk meningkatkan OCB pegawai Pusdiklat Pajak, organisasi harus meningkatkan kecerdasan emosional, komitmen organisasi, dan motivasi kerja mereka.

IMPLEMENTASI JUST IN TIME LAYANAN PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK Ali Tafriji Biswan; Ferianto Wardani
Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Publisher : Universitas Brawijaya

Abstrak: Implementasi Just in Time Layanan Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Just-in-Time (JIT) untuk proses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan penerbitan NPWP merupakan implementasi konsep JIT dengan kesesuaian karakteristik yakni pull system, cellular manufacturing, serta time and resources reduction. Selain itu, keseluruhan proses layanan jasa dapat dilakukan oleh satu petugas multiskilled dalam satu loket. Abstract: Just in Time Implementation on The Issuance Of Taxpayer Identification Number. This study aims to analyze the implementation of Just-in-Time (JIT) for the issuance of a Taxpayer Identification Number (NPWP) through one stop integrated services at Investment Coordinating Board. The method of this research is a qualitative description with case study approach. The results showed that NPWP issuance services represent as an implementation of JIT concept with its characteristics of pull systems, cellular manufacturing, and time and resources reduction. In addition, the entire service process can be performed by one multiskilled officer in a counter.

Co-Authors Abdul Aziz Aden, Salsabiyla Adiswastika, Sinta Alaika, Abdullah Aziz Alhadi, Fajar Alhadi Annisa Isnaini Maharotun Danial, Ahmad Defian Panji Ponco Kusumo Dwi Prasetyo Utomo, Dwi Prasetyo Emir Fahreza Zarnedi Emmir, Arga Fahlevi, Muhammad Rizah Farida, Fitria Nur Ferianto Wardani Fitri Irka Wahyu Niansyah Hany, Sharah Puan Hasyim Azhari Hendro Try Widianto Heni Sulastri Hermanda, Ilham Hidayat, Fikri Iklima Devi Grafitanti Ilham Hermanda Imapo, Yanuar Fiskar Januwardhani, Filistea Glory Chantika Khaq, M Zainul Larasati Larasati Lidya Primta Surbakti Malelak, Claudya Margareth Larasati Melvin Rosyadi Putra Nabila Maharani Agfi Nastiti Wirastuti Negari, Muthi’a Sekhar Perdana Putra, Hardana Gading Prayoga, Akhdan Nur Purwana, Aditya Subur Retno Dwi Larasati Rossari, Priscilla Oktiva Sandi, Hendrik Heri Sholikhah, Mar'atus Subakti, Lidya Primta Supriyadi, Agung Syahirul Alim Syahrurrahmah, Nur Wahyu Andika Widiastiti, Komang Andriliani Yoga Arif Wicaksono Zanuar Arifin

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search