<![CDATA[Tindak pidana perpajakan dapat mencakup berbagai aktivitas ilegal, tetapi tidak terbatas pada penggelapan pajak, penyajian data atau informasi palsu, penghindaran pajak yang melibatkan manipulasi data keuangan, atau penggunaan skema pajak yang ilegal untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak. Tuntutan tanpa adanya hukuman penjara dalam kasus pelanggaran pajak tentu akan menciptakan masalah hukum tersendiri. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 44b ayat (2b) dari UU 7/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, hanya mengatur terkait penghentian perkara pada tahap penyidikan dan belum mengatur tentang penghentian perkara pada tahap penuntutan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif, yang mengacu pada penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis sumber pustaka atau data sekunder terkait tindak pidana perpajakan dan studi pustaka. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengaturan hukum dalam konteks tersebut. Perlu dipahami mengenai tuntutan tanpa diikuti oleh hukuman penjara dalam kasus pelanggaran perpajakan. Maka, upaya yang patut diterapkan oleh aparatur penegak hukum dalam menangani perkara seperti ini yaitu melengkapi peraturan undang-undang harmonisasi perpajakan dalam proses penghentian perkara pada tahap penuntutan sebelum dipersidangkan di pengadilan agar dalam praktiknya seorang penuntut umum dalam hal ini jaksa tidak perlu lagi melanjutkan proses hukum yang berjalan ketika seorang terdakwa telah membayar keseluruhan denda beserta pengembalian kerugian negara.]]>
