Articles
<![CDATA[RASIO LEGIS HUKUM WARIS ADAT BALI SEORANG AHLI WARIS YANG PINDAH AGAMA ]]>
<![CDATA[Mayasari, Dian Ety]]>;
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4065
<![CDATA[AbstractThis study aims to know and understand that the heirs who convert to religions in Balinese customary law have their rights and obligations in the family environment. In Balinese customary law, the rights and obligations of the heir must accept both material and immaterial forms and this if the heir who is a Hindu changes to another religion, a legal problem will arise. The research method used is juridical normative based on legal principles, legal principles and rules of Balinese traditional inheritance law that exist in awig-awig customary villages. The results showed that according to Balinese traditional inheritance law, heirs who converted to religions were no longer the heirs. The loss of position as an heir as a result of changing religions occurs because when someone changes religion, automatically the inheritance rights of the parents will be lost as a result of not being allowed to carry out religious-related obligations to the family related to ancestral worship in Sanggah/Eksajan/Temples and to local indigenous communities related to religious and customary activities. The loss of inheritance rights from parents as a result of changing religions is also caused because Balinese traditional inheritance law adheres to a patrilineal kinship system, not just purusa (male) and prime (female) status, but is much more complex, concerning scale (reality) and niskala (belief). So that according to Balinese customary inheritance law, rules apply to heirs who change religions where the position of the heir dies in the kingdom or someone who changes religion from Hinduism to another religion will result in losing the right to inheritance.Keywords : inheritance law; heirs; balinese customsAbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami sebagai ahli waris yang pindah agama dalam Hukum Adat Bali mempunyai hak dan kewajibannya di lingkungan keluarga. Dalam Hukum Adat Bali hak dan kewajiban dalam ahli waris harus menerima secara bersamaan baik berbentuk materiil maupun immateriil dan ini jika ahli waris yang beragama Hindu pindah agama lain maka akan muncul suatu permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan-peraturan hukum waris adat Bali yang ada dalam awig-awig desa adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum waris adat Bali terhadap ahli waris yang pindah agama tidak lagi sebagai ahli waris. Hilangnya kedudukan sebagai ahli waris akibat dari pindah agama ini terjadi karena ketika seseorang pindah agama maka secara otomatis hak waris dari orang tua akan hilang sebagai akibat dari tidak boleh melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan keagamaan kepada keluarga terkait persembahyangan memuja leluhur di Sanggah/Pemerajan/Pura dan kepada masyarakat adat setempat terkait kegiatan keagamaan dan adat. Hilangnya hak waris dari orang tua sebagai akibat dari pindah agama juga diakibatkan karena hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, tidak juga sekedar status purusa (laki-laki) dan perdana (perempuan), melainkan jauh lebih kompleks, menyangkut sekala (kenyataan) dan niskala (kenyakinan). Sehingga menurut hukum waris adat Bali berlaku aturan-aturan terhadap ahli waris yang berpindah agama dimana kedudukan ahli waris ninggal kedaton atau seseorang yang pindah agama dari agama Hindu ke agama yang lain akan mengakibatkan kehilangan hak mewaris.Kata kunci: adat Bali; ahli waris; hukum waris]]>
<![CDATA[INDEPENDENSI PERAN JABATAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3627
<![CDATA[AbstractThe capital market like other markets can be interpreted as a meeting place between the seller and the buyer to make transactions in the form of objects traded, including capital or funds. The existence of the capital market itself already exists in almost all countries in the world except for countries that are still unable to break away from unstable economic and political problems. The capital market has a strategic role to advance national development in order as a source of financing for the business world and investment for the community. In an effort to develop the capital market to be able to develop properly in Indonesia, the 1995 Capital Market Law No. 8 of 1995 was issued. The Capital Market Law aims to provide guarantees in the form of legal certainty for the parties involved in activities in Indonesia. Capital Market and to provide protection for the interests of the investor community to avoid practices that can harm either party. Capital market activities require the help of a number of professions that can support capital market activities, one of which is the Notary profession. Notary as a capital market supporting profession is regulated by the Capital Market Law. The role of the Notary Position in carrying out a capital market activity is required when carrying out the process of public offering of shares in terms of making and examining the validity of the deeds or agreements made by the Notary Public relating to the General Meeting of Shareholders and amendments to the Articles of Association or bylaws of parties or actors in the capital market and require the Notary to submit information in the form of input or provide an independent information suggestion.Keywords: capital market; notaryAbstrakPasar modal seperti pasar lainnya ialah dapat diartikan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi berupa objek yang diperjualbelikan antara lain modal atau dana. Keberadaan pasar modal itu sendiri sudah ada hampir diseluruh negara di dunia kecuali bagi negara-negara yang masih belum mampu untuk melepaskan diri dari permasalahan ekonomi dan politik yang belum stabil. Pasar modal memiliki suatu peranan yang strategis untuk memajukan pembangunan nasional dalam rangka sebagai sumber pembiayaan untuk dunia usaha dan investasi untuk masyarakat. Dalam rangka upaya mengembangkan pasar modal untuk dapat berkembangan dengan baik di Indonesia, maka Tahun 1995 diterbitkan Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Undang-Undang Pasar Modal ini bertujuan untuk memberikan jaminan berupa kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan di Pasar Modal dan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat pemodal agar terhindar dari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Kegiatan pasar modal membutuhkan bantuan beberapa profesi yang dapat menunjang aktivitas pasar modal salah satunya ialah profesi Notaris. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal. Peran Jabatan Notaris dalam menjalankan suatu kegiatan pasar modal diperlukan pada saat melakukan proses penawaran umum saham dalam hal membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-penjanjian yang dibuat oleh Notaris yang berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga pihak atau pelaku dalam pasar modal serta mewajibkan Notaris untuk menyampaikan informasi berupa masukan atau memberikan suatu saran informasi yang independen.Kata kunci: notaris; pasar modal]]>
<![CDATA[Juridical Approach to Legal Protection For The Public Of Illegal Peer To Peer Lending Users ]]>
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 1 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v10i1.7067
<![CDATA[Technology that is developing quickly is utilized in all fields to provide convenience including financial transactions. But, there are also illegal financial transactions called peer – to peer (P2P) lending that do not have a license. The illegal loan operators have access to personal data owned by victims as application users. It is not uncommon to find some illegal loan operators who create conflicts against application users. This research aims to review the legal protection forpeople who use illegal peer to peer lending in Indonesia. This research uses normative law research method, while the research approach uses normative juridical approach. This data of research is secondary data analyzed with aqualitative approach. This research resulted in the existence of criminal law policiesthat used to punish illegal peer – to peer lending for their actions are using Law Number 8 of 1999 because of the position of the public as users of online loans as consumers and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number11 of 2008 concerning ITE because transactions are carried out using electronic media.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kesehatan Pasien Bersalin akibat Malapraktik ]]>
<![CDATA[Fieri, Achmad Juan]]>;
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16998
<![CDATA[Fenomena malapraktik yang masih tinggi di Indonesia menjadikan pentignya perlindungan hukum yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan ini penelitian bertujuan untu kmenganalisa terkait dengan perlindungan hukum kesehatan pasien bersalin aibat malaprati. Metode yang digunakan adalah normative yuridis dengan studi kepustaakan dengan mendeskripsikan setiap data lebih akurasi dan efektif. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa pasien bersalin perlu dilindungi secara hukum karena tindakan malapraktik di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 359 dan Pasal 360 memberikan dasar bagi penuntutan pidana terhadap tenaga medis yang melakukan kelalaian, namun kesulitan dalam pembuktian dan prosedur yang panjang seringkali membuat proses hukum berjalan lambat. Sementara itu, tenaga medis juga harus dilindungi selama mereka bertindak sesuai dengan standar profesi yang berlaku.Untuk itu, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan prosedur penyelidikan malapraktik, dengan memastikan bahwa kedua belah pihak—pasien dan tenaga medis dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil. Peningkatan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan, edukasi terhadap tenaga medis mengenai standar etika dan profesi, serta penyederhanaan proses hukum akan sangat membantu dalam mengurangi angka malapraktik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien bersalin. Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai pasien bersalin perlu dilindungi secara hukum karena tindakan malapraktik, dengan menyoroti penerapan pasal-pasal KUHP dan undang-undang terkait serta tantangan dalam penegakan hukum di bidang medis.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERKAIT PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT HAK MILIK: STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PDT.G/2020/PN BYW DALAM KASUS PERUMAHAN GARUDA REGENCY BANYUWANGI ]]>
<![CDATA[Ramires, Moch. Faschal]]>;
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Gapenas Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53363/bureau.v4i3.458
<![CDATA[This research discusses a case of breach of duty by a notary (Defendant I) who failed to complete the certificate transfer process and handed over the certificate to another party without the plaintiff's consent as the collateral holder. The actions fulfill the elements of unlawful acts (Article 1365 of the Civil Code) and embezzlement (Article 372 of the Criminal Code) due to the abuse of trust. As a public official, the notary should uphold the legal interests of both parties in accordance with the Notary Public Office Law (UUJN), but in this case, there was a violation of the principles of honesty, independence, and impartiality. The judge ruled that the notary, along with the other parties (Defendants II and III), is responsible for compensating the plaintiff's losses. The material losses suffered by the plaintiff, including the delay of a project worth Rp7.5 billion, demonstrate the significant impact of this violation. The ruling reflects the principles of legal certainty and justice by punishing the party that violated the law. This study highlights the importance of strict supervision of the notary profession to maintain its integrity and emphasizes that notaries can be held civilly and criminally liable for violations of their duties and obligations]]>
<![CDATA[Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kepemilikan Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Widyastuti, Devitri]]>;
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v3i2.748
<![CDATA[PTSL is a program that aims to record and regulate land ownership in a comprehensive manner. This program facilitates land owners in securing their land rights through a complete and structured registration process. With PTSL, the government can provide stronger legal guarantees for land ownership, reduce land disputes, and increase community access to public services. The PTSL process involves systematic land surveying, mapping and registration. Surveys are conducted to identify land boundaries and ensure data accuracy. Mapping is carried out to record the location and soil characteristics in detail. Furthermore, the data is registered in a centralized database, allowing easy access and transparency in managing land information. Through PTSL, land owners obtain a valid and legally recognized ownership certificate. This certificate provides protection against claims or disputes over their land. Apart from that, PTSL also encourages investment in the property sector by providing legal certainty to investors. Implementing PTSL requires cooperation between the community, government and the private sector. The government is responsible for providing resources and regulations that support this program. The public needs to participate actively by providing the required information and supporting the registration process. Meanwhile, the private sector can provide technical and financial support in implementing the program. Overall, PTSL is an important step in efforts to improve land governance that is more efficient and transparent. By having a valid ownership certificate, people can feel safer and more protected in owning and managing their land.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga atas Sertifikat Hak Milik Tanah yang Dijadikan Jaminan Kredit ]]>
<![CDATA[Musyarif, Muhammad Abdul Hakim Aliy Ainun]]>;
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v4i1.936
<![CDATA[This writing journal aims to study and find out the legal protection obtained by third parties as owners of land ownership certificates as replacement collateral for debtors at the bank. The problem taken in this journal is: How is Legal Protection for Mortgage Owners as Replacement Collateral by Debtors in Banks. This journal research uses a normative juridical approach method with the writing reference being positive legal rules in Indonesia. After that, carry out a normative analysis and use legal materials such as the 1945 Constitution, the Civil Code, statutory regulations, mortgage rights, legal expert opinions, and related concepts. This research is expected to focus on legal protection for third parties as owners of collateral/replacement collateral guaranteed by debtors, as positive legal provisions and debtor settlements harm third parties as owners of replacement objects. So it can be concluded in this paper that there are no provisions that prohibit other parties or third parties (other than creditors and debtors) from pledging their objects, but the owner of the collateral object is prone to being harmed. If another party as the owner of the collateral object feels that their rights have been violated, they will receive legal protection, both criminal and civil, and can be pursued through litigation or non-litigation.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PESERTA BPJS TERHADAP PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ]]>
<![CDATA[Lewowerang, Antonius Petrus Kaya]]>;
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i01.1779
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi pasien peserta BPJS Kesehatan dalam pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan isu penting dalam sistem kesehatan di Indonesia. Permasalahan yang selama ini selalu dikeluhkan oleh peserta BPJS adalah pelayanan dari mitra BPJS. Tidak maksimalnya layanan kesehatan mitra kerja menjadi salah satu prioritas persoalan yang dicarikan solusi. keluhan pasien ini terjadi pada faskes tingkat pertama. Masalah yang sering terjadi seperti, dokter keluarga yang tidak melayani dengan dalih antrean penuh, keluhan terkait ditolaknya pasien dengan dalih ruang pelayanan penuh hingga perbedaan perlakuan antara peserta BPJS dengan pasien umum. Buruknya pelayanan dari mitra BPJS tersebut sangat merugikan pasien BPJS yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perlindungan terhadap hak-hak peserta BPJS Kesehatan yang yang belum dipenuhi kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif khususnya pada pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien peserta BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama masih belum optimal terkait buruknya pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pelayanan dan penegakan hak-hak peserta BPJS untuk memastikan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARAN VIDIO BERKONTEN KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Javiery, Muhammad Iqbal Muyassar]]>;
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i03.1799
<![CDATA[Perkembangan pesat tindak pidana kekerasan seksual kini turut memengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan media sosial. Tidak hanya sebagai ruang interaksi, media sosial juga sering kali disalahgunakan sebagai medium untuk melakukan kejahatan dan menjadikan penggunanya sebagai korban. Para pelaku kerap menjebak, memeras, hingga mencemarkan nama baik korban dengan menyebarkan konten pornografi melalui platform digital. Ironisnya, perlindungan atas data pribadi dan kerahasiaan pengguna teknologi sering kali terabaikan, padahal hal tersebut seharusnya menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis regulasi mengenai tindak pidana pornografi serta meninjau perlindungan hukum bagi para korban. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang dilaksanakan melalui pendekatan studi pustaka. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pornografi serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses oleh korban kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, regulasi terkait tindak pidana pornografi tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi melalui media sosial meliputi pemberian bantuan medis hingga rehabilitasi psiko-sosial. Pengajuan bantuan ini dilakukan secara tertulis dan ditujukan untuk memastikan pemulihan kondisi korban serta memberikan keadilan hukum yang memadai.]]>
<![CDATA[Urgensi Transparansi Suku Bunga Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Romy Rizqulah]]>;
<![CDATA[Lyanthi, Merline Eva]]>
<![CDATA[ Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The urgency of interest rate transparency in information technology-based lending services is crucial to protect the legal rights of borrowers. Based on POJK 10/05/2022, transparency is an obligation for fintech organizers, but many parties do not comply with the standards set by AFPI. As a result, borrowers are vulnerable to interest rate abuse. Insufficiently strict regulations and weak supervision and enforcement of sanctions from OJK create legal loopholes that can be exploited by fintech organizers. This study emphasizes the importance of OJK's role in strengthening policies and supervision, as well as enforcing sanctions to ensure compliance with the principle of transparency. This is expected to create a fairer financial services ecosystem, protect consumers, and support sustainable digital economic growth in Indonesia.]]>
