Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kualitas Pelayanan Publik pada Bidang Administrasi Kependudukan di Desa Mataindaha Kecamatan Pasi Kolaga Kabupaten Muna Wilda Isnaini; Rosman Ilato; Irawaty Igirisa
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 2 (2025): April : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i2.221

Abstract

The purpose of this study is to describe the Quality of Public Services in the Population Administration Sector in Mataindaha Village, Pasi Kolaga District, Muna Regency. To do this, the researcher uses dimensions, namely; (1) tangibless (physical evidence), (2) reliability (reliability), (3) responsiveness (responsiveness), (4) assurance (assurance), and (5) empathy (attention). To do this, this study uses a qualitative descriptive method, with 10 (ten people). The data collection techniques used in this study are based on observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and data explanation. The results of the study indicate that the tangible dimension is still lacking and needs to be carefully reconsidered by village officials (2) assurance, which also needs to be improved considering that village equipment has not been able to provide timely and accurate services. While other dimensions include (3) reliability. Other dimensions include (4) responsiveness and finally (5) empathy has succeeded in helping the community and providing information about service procedures that are not yet understood by the community.
Sistem Perkawinan Campuran di Indonesia: Apakah Sudah Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Mutia Khairani; Suci Khairani Hasibuan; Wilda Isnaini; Saskya Agatra; Ummi Irhamni Hasibuan
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas sistem perkawinan campuran di Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam era globalisasi, perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) semakin sering terjadi. Namun, fenomena ini masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial, seperti isu pernikahan beda agama, kewarganegaraan, dan status hukum anak-anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review, yang melibatkan pengumpulan literatur relevan, analisis peraturan hukum, dan evaluasi implementasi di lapangan. Tahapan penelitian mencakup identifikasi celah regulasi, penelaahan kebijakan yang ada, dan pengkajian dampaknya terhadap pasangan campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 1974 telah memberikan kerangka dasar untuk mengatur perkawinan campuran, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Banyak pasangan menghadapi ketidakpastian hukum, terutama dalam aspek administrasi pernikahan dan kewarganegaraan anak. Artikel ini merekomendasikan revisi regulasi untuk mengakomodasi dinamika globalisasi serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pasangan campuran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.