This Author published in this journals
All Journal Karimah Tauhid
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Cap Stample Bea Perolehan Hak Atas Tanah Terhutang Islami, Khahfi Nur; Sihotang, Sudiman; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15709

Abstract

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan prakasa pemerintah untuk percepatan pemberian sertipikat tanda bukti hak kepemilikan atas.tanah guna memberikan kepastian.dan.perlindungan hukum kepada para pemilik hak atas.tanah dengan biaya.yang di tanggung oleh pemerintah. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan secara sistematik pada wilayah tertentu yang sudah ditentukan oleh kantor badan pertanahan nasional dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat. Namun ditemukan bahwa sertipikat hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap yang di beri tanda stample cap Bea perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) terhutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum sertipikat hasil Pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan stample cap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhutang dan menhetahui perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hasil pendaftaran.tanah.sistematis.lengkap dengan stample cap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Metode penelitian yang di gunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari artikel ilmiah, buku, dan karya ilmiah lainnya. Sumber.lain dari penelitian ini adalah undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agrarian dan peraturan terkait pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sertipikat hasil pendaftaran.tanah sistematis.lengkap dengan stample cap bea perolehan.hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhutang tidak memiliki kepastian hukum sehingga tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat dengan stample cap BPHTB terhutang. Karena itu diperlukan regulasi khusus terkait sertipikat dengan stample cap BPHTB terhutang untuk menjadi pegangan yang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertipikat karena seluruh dokumen mengenai tanah telah di serahkan seluruhnya kepada kantor BPN dalam rangka pendaftaran sertipikat.