Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Karimah Tauhid
Wijaya, Raihan Fathi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penerapan Sanksi terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polresta Bogor Kota Wijaya, Raihan Fathi; Suprijatna, Dadang; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.15943

Abstract

Penggunaan senjata api tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi orang yang tidak coperatif terhadap anjuran polisi. Artinya setiap anggota yang melaksanakan tugas dengan membawa senjata harus menggunakannya pada keadaan yang benar. Namun kenyataannya tidak semua anggota polri yang mendapat izin memegang dan menggunakan dapat memfungsikannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polresta Bogor Kota. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan norma, teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan rujukan untuk menganalisis objek yang diteliti. Hasil penelitian menujukkan bahwa Penerapan sanksi bagi anggota Polresta yang melakukan penyalahgunaan senjata api ialah penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP jika menyebabkan kematian, penerapan aturan disiplin sesuai PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang aturan disiplin, dan penerapan etik sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Setiap anggota Polresta Bogor yang menyalahgunakan senjata api harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP ditegaskan bahwa setiap perbutan yang dapat dipidana harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan ini dinamakan dengan asas legalitas.
Co-Authors Dadang Suprijatna Muhamad Aminulloh