Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Pendampingan Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Berorientasi Pelajar Pancasila Lathifah, Zahra Khusnul; Fauziah, R. Siti Pupu; Kholik, Abdul; Aminulloh, Muhamad; Utami, Irma Inesia Sri; Efendi, Irwan; Gunadi, Gugun
WARTA LPM WARTA LPM, Vol. 25, No. 2, April 2022 (in Progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/warta.v25i2.17056

Abstract

Dalam upaya perwujudan manusia Indonesia yang seutuhnya tidak cukup hanya diperlukan kemampuan secara kognitif saja, tetapi dibutuhkan juga kemampuan afektif dan psikomotorik. Untuk menjadi pribadi yang berkarakter, peserta didik perlu menyeimbangkan ketiga kemampuan tersebut. Penguatan pendidikan karakter di sekolah, sesuai Permendikbud No. 22 Tahun 2020 diarahkan pada terbentuknya karakter yang mengacu pada Profil Pelajar Pancasila. Pengabdian masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada guru-guru sekolah dasar sebagai garda terdepan dalam mendukung program Penguatan Pendidikan Karakter  (PPK) di sekolah, tentang integrasi karakter Pelajar Pancasila ke dalam proses pembelajaran secara menyeluruh. Metode pelaksanaan dilakukan dengan lima tahapan, yaitu: 1) perencanaan; 2) pengorganisasian; 3) persiapan pelaksanaan kegiatan; 4) pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi; 5) evaluasi. Sasaran kegiatan adalah guru-guru sekolah dasar di wilayah Kecamatan Caringin. Hasil yang didapatkan dari kegiatan pendampingan adalah: 1) meningkatnya pemahaman dan pengetahuan guru-guru SD tentang pendidikan karakter berorientasi Pelajar Pancasila sebanyak 8,04% berdasarkan hasil pre-test dan post-test; 2) meningkatnya komitmen guru untuk menerapkan program pendidikan karakter berorientasi Pelajar Pancasila secara integratif dan holistic dalam pembelajaran di kelas; 3) terwujudnya sinergitas positif antara pemerintah daerah dan Perguruan Tinggi dalam mendukung pencapaian Renstra Kemendikbud 2022-2024 melalui kegiatan Kerjasama. Kendala yang ditemukan sepanjang pelaksanaan pengabdian adalah waktu yang terbatas dalam pelaksanaannya, untuk itu sebagai rencana tindak lanjut akan dilaksanakan pendampingan langsung kepada para guru peserta di sekolah masing-masing sebagai skema lanjutan dari kegiatan sosialisasi pada saat kegiatan workshop
Pendampingan Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Berorientasi Pelajar Pancasila Zahra Khusnul Lathifah; R. Siti Pupu Fauziah; Abdul Kholik; Muhamad Aminulloh; Irma Inesia Sri Utami; Irwan Efendi; Gugun Gunadi
Warta LPM WARTA LPM, Vol. 25, No. 2, April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1924.841 KB) | DOI: 10.23917/warta.v25i2.642

Abstract

To realize a complete Indonesian human being, it is not enough only to have cognitive abilities, but also affective and psychomotor abilities. To become a person of character, students need to balance these three abilities. Strengthening character education in schools, according to Permendikbud No. 22 of 2020 is directed at the formation of a character- oriented to the Pancasila Student Profile. This service activity aims to provide knowledge and understanding to elementary school teachers as the frontline in supporting the Strengthening Character Education (PPK) program in schools, about character education oriented to the Pancasila Student Profile. The implementation method is carried out through five stages, namely: 1) planning; 2) organizing; 3) preparation for the implementation of activities; 4) implementation of activities and documentation; and 5) evaluation. The target of the activity in elementary school teachers in the Caringin District. The results obtained from the mentoring activities were: 1) increased understanding and knowledge of elementary school teachers about Pancasila Student-oriented character education by 8.04% based on the results of the pre-test and post-test; 2) the increasing commitment of teachers to implement the Pancasila Student- oriented character education program in an integrative and holistic way in classroom learning; and 3) the realization of positive synergy between local governments and universities in supporting the achievement of the 2022-2024 Ministry of Education and Culture Strategic Plan through Cooperation activities. The increased understanding and knowledge of teachers has not yet reached the expected target due to limited time for workshop activities. And as a follow-up plan, direct assistance will be carried out to participating teachers in their respective schools as a continuation scheme of the socialization stage at the time of the workshop.
PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (STUDI KASUS PENUGASAN DAERAH PAPUA) Zulfikar; Muhamad Aminulloh; mulyadi
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 15 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v15i02.9537

Abstract

: This article presents crimes committed by separatist groups which often result in human rights violations in the Papua region. This study illustrates how the case ultimately brought legal consequences for the separatist group. This resulted in the creation of the desires of the separatist groups, namely their own desire to disturb security, the desire to be independent apart from the unitary state of the Republic of Indonesia. The author realizes that the analysis of the data obtained is practice-oriented which allows understanding of how some of the group's criminalized acts were transformed into 'hate crimes'. In addition, several cases were conducted in court. The results of the study show that the handling of suspected separatist groups to implement human rights protection in accordance with the principles of justice in the mission of the Papua region through various government conflict resolution approaches has been widely applied in Papua.
Efektivitas Hukum Pengasuh Pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri Dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik Guna Mewujudkan Profesionalisme Dan Akuntabilitas Hidayati, Sri Hidayati; Gilalo , Jopie; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10977

Abstract

Penelitian pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Diklat Reserse bertujuan untuk membentuk kepribadian siswa agar sadar akan profesionalisme dan tanggungjawab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan hukum (empiris). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh potret mendalam dengan menelaah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan pencarian data primer di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, menjelaskan hubungan peristiwa hukum dengan asas-asas hukum, kemudian dianalisis menurut ilmu hukum dengan  menganalisis dari bacaan-bacaan yang digunakan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pembentukan kepribadian siswa Diklat Polri dalam bidang penyidikan dan pelatihan profesionalisme serta tanggung jawab belum efektif meskipun telah dilakukan berbagai upaya paksa oleh pengasuh untuk membentuk sikap, psikologi dan kepribadian, dengan membantu siswa memahami pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari, serta dengan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk pembentukan sikap, psikologi dan kepribadian siswa selama pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Perlindungan Hukum Korban dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya di Poso Sulawesi Tengah Nugroho, Fakhrul Septiawan; Suprijatna, Dadang; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11391

Abstract

Berkembangnya gangguan keamanan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama ini menjadikan peran dan amanat Korps Brimob menjadi penting dalam mendukung upaya penegakan hukum secara terkoordinasi antara kepolisian dan internal kepolisian dan TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan  Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan Anggota Brimob dalam melaksanakan tugas operasi serta upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan  Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan untuk adanya pelayanan polisi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam pelaksanaan tugas operasi Madago Raya di Sulawesi Tengah, Namun dalam praktiknya kompensasi dan restitusi yang diberikan masih jauh dari kata layak bahkan perhatian hukum terhadap korban hanya terfokus pada ganti rugi yang bersifat materiil.
Peran Kepolisian dalam Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Priatna, Karina Putri; Suprijatna, Dadang; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12319

Abstract

Tingginya angka kasus tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bogor ini sudah menjadi perhatian khusus dari Kepolisian Resor Bogor untuk meningkatkan kewaspadaan, dan kepekaan terhadap lingkungan masyarakat yang terindikasi melakukan tindak pidana ini. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana narkotika.  Metode, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan yuridis normatif atau peraturan perundand-undangan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana narkotika dilaukan oleh LPSK dan Polri, perlindungan dilakukan secara visik dan psikis. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan ialah kurangnya sosialisasi, kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam mendukung perlindungan terhadap pelapor.
Analisis Yuridis Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam Memberi Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor Nugroho, Mochammad Bayu Adi; Mulyadi; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12462

Abstract

Di wilayah kota Bogor yang merupakan salah satu daerah dengan penduduk terbanyak di Indonesia banyak sekali kasus kriminal yang terjadi karena  tidak dapat dideteksi terlebih dahulu. Hal ini menujukkan bahwa keamanan warga negara khsusunya di kota belum dilaksanakan secara efektif. Intelejen belum melaksanakan tugas secara baik, sehingga masih banyak keadaan yang tidak bisa dicegah atau analisis dengan baik. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji tentang peran intelijen keamanan dalam memberikan informasi keamanan di wilayah kota Bogor, penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian lain, penelitian lain mengkaji secara umum tentang tugas kepolisian dalam menegakkan hukum, melindungi masayarakat, maka penelitian ini secara khusus mengkaji tentang peran intelijen kepolisian dalam bidang deteksi keamanan wilayah di kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Intelkam adalah informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan Kota Bogor Berdasarkan Skep Kapolri No Pol Skep / 412 / VI / 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keamanan dilakukan melalui proses deteksi dini intelkam dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat.
Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Warzuk; Suprijatna, Dadang; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671

Abstract

Model restorative justice juga memberikan solusi dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga perlu diperkuat dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewajiban penyelesaian perkara yang harus dilalui oleh pihak kepolisian untuk meneyderhanakan proses penegakan hukum. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang  penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagao konsep, norma, asas, dan dogma-dogma. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli untuk meperkuat argumen peniliti. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Restorative Justice dalam sistem hukum pidana indonesia telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian dilakukan dengan cara mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak. Kesimpulan diketahui bahwa perkara tindak pidana yang dapat menerapkan Restorative Justice yaitu Perkara pidana tindak pidana anak, Tindak pidana lalu lintas, Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Implementasi Protap Korps Brimob dalam Menangani Kerusuhan Massa Athoillah, Mas Fahmi; Trijono, Rachmat; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12916

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi protap korps brimob dalam menangani kerusuhan massa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 dan mendalami hambatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi protap korps brimob dalam menangani kerusuhan massa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 dilakukan dengan cara optimalisasi pelaksanaan protap, optimalisasi kepemimpinan lapangan atau komando pengendalian, optimalisasi personel, materiil dan anggaran.
Efektivitas Pelaksanaan Skema Layanan Jemput Bola dalam Pemenuhan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Masyarakat Adat Suku Baduy Lebak Banten Putri, Putri Noviyanti; Nurwati; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.13030

Abstract

Salah satu aspek modernisasi yang semakin penting adalah administrasi kependudukan, yang melibatkan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masih terdapat sebagian dari kelompok etnis yang menjalani gaya hidup yang sederhana. salah satunya Suku Baduy. Namun, perkembangan zaman membawa perubahan yang tak terelakkan di seluruh dunia, termasuk di kalangan masyarakat Baduy Lebak. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan program jemput bola dalam pemenuhan Kartu tanda penduduk pada masyarakat Adat Suku Baduy. Metode  penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris/sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat. Program jemput bola KTP di adat suku Baduy perlu memperhatikan korelasi dengan hukum adat suku Baduy untuk memastikan keberhasilannya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hasil penelitian program Jemput Bola telah di implementasikan oleh disdukcapil kabupaten Lebak Banten kepada masyarakat adat suku Baduy, dan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan naik. Program skema layanan jemput bola muncul karena adanya kesadaran akan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama suku Baduy, yang cenderung kurang peduli akan pentingnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kurangnya pemahaman akan administrasi kependudukan.