Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya
Alvian, Muhammad Andri
Unknown Affiliation
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementing Bugis-Makassar Local Wisdom Within The Prosecutor's Office In Parepare City, South Sulawesi Pradana, Syafa'at Anugrah; Pikahulan, Rustam Magun; Alvian, Muhammad Andri
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.2.3486

Abstract

Public service is essentially part of the government's role in serving and fulfilling the interests of society. However, in practice, the implementation of public services has not been able to meet public expectations or public service standards stipulated in Law No. 25 of 2009, especially the implementation of public services by the Prosecutor's Office. The method used is socio-legal using a sample, namely the Prosecutor's Office in South Sulawesi. The problems that are present in three fundamental aspects that determine the quality of public services in the Prosecutor's Office starting from the pattern of public service delivery, the quality of human resources, and institutions indicate the need for improvements to excellent public services to realize good governance in Indonesia. Therefore, the conclusion that can be drawn is the implementation of the principles of sipakatau, sipakainge, and sipakalebbi in public services in the Prosecutor's Office is a solution to excellent public services.
REKONSTRUKSI PARADIGMA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KETIADAAN MENS REA DALAM ERA KECERDASAN BUATAN Syam, Elvi Susanti; Alvian, Muhammad Andri; Syamsul, Zulfiani; Maskur, Maskur
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9216

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), khususnya sistem yang bekerja secara otonom (misalnya deepfake, AI chatbot, algoritma trading otomatis), menjadi tantangan serius bagi hukum pidana. AI kini bukan lagi sekadar alat, ia telah menampilkan kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak secara independen, di luar kendali manusia, Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan ini menelaah hukum dari sisi konseptual dan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan data empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya (law in books), Sebelum merumuskan model pertanggungjawaban pidana terhadap kecerdasan buatan (AI), diperlukan kajian teoritis sebagai fondasi. Analisis teori ini menjadi penting karena hukum tidak bisa sekadar reaktif terhadap perkembangan  teknologi, Perkembangan AI menantang fondasi hukum pidana karena menghadirkan entitas otonom yang tak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dengan teori lama. Namun, alih-alih memandangnya sebagai ancaman, situasi ini justru  membuka ruang inovasi hukum berbasis Pancasila.
Co-Authors Elvi Susanti Syam Maskur Maskur Pikahulan, Rustam Magun Pradana, Syafa’at Anugrah Syamsul, Zulfiani