Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Akademik (JMA)
Ni Putu Maista Mahadewi Jaya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Ni Putu Maista Mahadewi Jaya; I Gede Perdana Yoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5ap2n348

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas pemutusan kontrak dalam proyek konstruksi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Pekerjaan Umum dengan meninjau kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari pemutusan kontrak sepihak terhadap asas kepastian hukum yang seharusnya melindungi kepentingan para pihak secara seimbang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP Pemutusan Kontrak secara nyata mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga pembatalan kontrak dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan. Mekanisme administratif melalui tiga kali surat peringatan dan pemberitahuan minimal empat belas hari sebelumnya menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, khususnya bagi penyedia jasa konstruksi, karena mengurangi hak untuk memperoleh perlindungan melalui litigasi. Kendati SOP mengatur pembayaran hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, ketidakseimbangan posisi tawar antara pemerintah dan penyedia jasa berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan asas keadilan kontraktual. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi regulasi agar pemutusan kontrak tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sejalan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.
Co-Authors I Gede Perdana Yoga