Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TERKAIT DENGAN PEREDARAN OBAT DAN VAKSIN PALSU I Gede Perdana Yoga
Kerta Dyatmika Vol 16 No 1 (2019): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe practice of counterfeiting drugs or vaccines can occur on patent medicinal products or generic drugs with various counterfeiting criteria such as brand forgery, without containing active substances, reduced levels of active substances, different active substances, counterfeit packaging so that it looks the same as the original drug but the quality is very different.The type of research that the authors use in this study is a type of normative legal research that is looking at and analyzing from the standpoint of legislation and prevailing norms specifically related to the problems in this study. From the discussion and analysis above, it can be concluded that the protection of doctors in terms of performing medical actions related to the circulation of fake vaccines to protect doctors from all lawsuits in conducting medical actions, is preventatively regulated in Article 50 of Act Number 29 in 2004 concerning Medical Practice, Article 27 (1) and Article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, Article 57 and Article 78 of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. If in the case of fake vaccines the doctor is only limited as a user and does not know, it means that the doctor is only a victim and is not subject to sanctions. Unless the doctor is proven and knows the vaccine given to patients or injected is a fake vaccine or as an agent, dealers, fake vaccine makers will be held a code of ethics hearing, in the IDI organization there is a forum that serves to protect members from legal issues namely law firms and protection member.Keywords: Health Services, Drug and Vaccine Counterfeiting, Legal Protection

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KONSULTASI PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS ONLINE I Gede Perdana Yoga
Kerta Dyatmika Vol 15 No 2 (2018): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT One part of Telemedicine is the existence of an online clinic, where patients and doctors can consult via the internet about the problems of the disease suffered by patients and even doctors can diagnose the patient's condition without having to meet directly and without checking or touching, besides that the patient can also buy medicine directly from the online clinic with advice from a doctor who diagnoses the patient in question, and the delivery of the drug is also done through the express deposit service.The type of research that I use in this study is a type of normative legal research that is looking at and analyzing from the point of view of legislation and the prevailing norms specifically related to the problems in this study. From the discussion and analysis above, it can be concluded that the position of online clinics in terms of health services Judging from existing resources, doctors are the most important resource that plays a role in health services, including internet doctors. The health services are carried out as the implementation of a profession which is the provision of medical assistance based on expertise, skills and precision, which creates legal relations. Referring to the medical practice law, this internet Telemedicine service is not clearly and explicitly recognized as the Health Law, in this Law there is not much explanation in the types of health services or health facilities that are its presence in Indonesia is recognized. Keywords: Health Services, legal liability, online clinics

KEPASTIAN HUKUM PENGECUALIAN ALAT BERAT DARI TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Michelle Stephanie Langelo; I Gede Perdana Yoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/zvc2f040

Tujuan studi ini adalah mengkaji dan menelaah kepastian hukum mengenai pengecualian alat berat terhadap pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu, penelitian ini menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam memberikan kepastian hukum atas pengecualian alat berat dari pengenaan tarif PPh Pasal 22 atas PKB berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2587/B/PK/PJK/2020. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan taraf sinkronisasi dan perbandingan hukum, serta pendekatan studi kasus. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sinkronisasi dalam regulasi dan pada praktik peradilan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengecualian alat berat dari pengenaan tarif PPh Pasal 22 atas PKB sudah memiliki kekuatan hukum mengikat dan secara tegas diatur sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, yang kemudian diperbarui dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025. Selanjutnya, studi kasus ini menunjukkan adanya kekonsistenan yang jelas dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga memberikan kepastian hukum yang substansial bagi Wajib Pajak sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Hal ini memperkuat posisi alat berat sebagai objek yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

PENYALAHGUNAAN PASAL PELINDUNG KELUARGA KERAJAAN THAILAND YANG MENCIDERAI HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT Virginia Dillys Kurniawan; I Gede Perdana Yoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5dyjmp07

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji penyalahgunaan pasal pelindung keluarga kerajaan, ditinjau dari hak asasi manusia internasional, norma, dan budaya. Penelitian ini secara spesifik menganalisis implementasi undang-undang Lese Majeste di Thailand yang mengatur perlindungan terhadap institusi monarki dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi serta hak-hak fundamental warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan internasional melalui kajian komparatif terhadap standar hak asasi manusia universal yang diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Data dalam penelitian ini diperoleh dari analisis literatur secara komprehensif, termasuk putusan pengadilan, laporan organisasi hak asasi manusia internasional, dan dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya undang-undang pelindung keluarga kerajaan Thailand telah menciderai hak asasi manusia, hak sosial, dan hak politik masyarakat dari perspektif hukum internasional. Penelitian menemukan ketidaksesuaian antara praktik penerapan pasal Lese Majeste dengan prinsip proporsionalitas dan legitimasi dalam pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR.

JAMINAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT ANTIBIOTIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RESISTENSI Putu Trista Diva Astidya; I Gede Perdana Yoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/t43kd480

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan hukum terhadap peredaran antibiotik dalam perspektif perlindungan konsumen serta dampaknya terhadap fenomena resistensi antibiotik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi mengenai peredaran antibiotik, praktik di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan terhadap penjualan obat di apotek maupun toko obat yang seringkali tetap melayani pembelian antibiotik tanpa resep. Situasi ini berimplikasi pada dua hal penting: pertama, melemahkan perlindungan konsumen karena masyarakat berisiko mengonsumsi antibiotik secara tidak tepat; kedua, mempercepat munculnya resistensi antibiotik yang menjadi ancaman kesehatan global. Studi ini menekankan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus diiringi dengan penegakan regulasi yang konsisten, peningkatan koordinasi antar-lembaga pengawas, serta edukasi publik terkait bahaya penggunaan antibiotik secara bebas. Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat lebih terjamin, dan penyalahgunaan antibiotik yang memicu resistensi dapat ditekan.

ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Ni Putu Maista Mahadewi Jaya; I Gede Perdana Yoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5ap2n348

Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas pemutusan kontrak dalam proyek konstruksi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Pekerjaan Umum dengan meninjau kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari pemutusan kontrak sepihak terhadap asas kepastian hukum yang seharusnya melindungi kepentingan para pihak secara seimbang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP Pemutusan Kontrak secara nyata mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga pembatalan kontrak dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan. Mekanisme administratif melalui tiga kali surat peringatan dan pemberitahuan minimal empat belas hari sebelumnya menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, khususnya bagi penyedia jasa konstruksi, karena mengurangi hak untuk memperoleh perlindungan melalui litigasi. Kendati SOP mengatur pembayaran hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, ketidakseimbangan posisi tawar antara pemerintah dan penyedia jasa berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan asas keadilan kontraktual. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi regulasi agar pemutusan kontrak tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sejalan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ENDORSER TERKAIT PERJANJIAN JASA PROMOSI (ENDORSEMENT) UNTUK SELEBGRAM PADA MEDIA SOSIAL Luh Made Puri Rahayuningsih; I Gede Perdana Yoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/qestd724

Studi ini berujuan untuk menelaah dan mengupas tuntas mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang bagi endorser yang terlahir dari perjanjian jasa promosi (endorsement) melalui media sosial, serta kendala dan solusi dalam proses pelaksanaannya yang ditinjau dari perspektif hukum positif. Praktik jasa promosi endorsement yang terjalin antar endorse dan endorser yang dalam hal ini merupakan Selebriti Instagram (selebgram) sudah menjadi hal yang sangat menjanjikan untuk mempromosikan suatu usaha, namun hal ini tidak terlepas dari risiko hukum, terutama bagi pihak endorser. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil kajian mengindikasikan bahwa kepastian hukum yang diberikan terkait Perjanjian jasa promosi (endorsement) yang dilakukan oleh endorse kepada endorser yang merupakan seorang selebgram belum cukup memadai untuk melindungi hak-hak dari para pihak di mata hukum. Pengusaha online shop sebagai pengguna jasa endorser untuk melakukan endorsement. Hal ini terjadi karena hukum positif Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai perjanjian endorsement. Kendati demikian, pada KUHPerdata Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) telah diatur secara khusus syarat sah nya suatu perjanjian. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, serta larangan bagi pelaku usaha. Peraturan ini dapat digunakan sebagai upaya hukum preventif dalam melindungi kepentingan para pihak di mata hukum dalam hal ini yaitu endorser jika pihak pengguna jasa endorsement tidak memenuhi kewajibannya.

PENDIDIKAN INKLUSIF: ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK KESETARAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM GERAKAN PRAMUKA I Gusti Agung Amrita Anandaswari; I Gede Perdana Yoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/mpa8zt86

Gerakan Pramuka sebagai pendidikan non-formal memiliki potensi strategis dalam mendukung hak pendidikan setara bagi anak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, implementasi prinsip inklusivitas, serta hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di lingkungan Gerakan Pramuka. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah literatur dan data sekunder yang relevan terhadap norma hukum positif. Fokus kajian diarahkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, serta Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pendidikan inklusif bagi anak disabilitas telah dijamin secara normatif dan mulai diimplementasikan melalui kegiatan seperti Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBK) 2025. Namun, tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan pembina terlatih, minimnya fasilitas aksesibel, dan belum optimalnya integrasi peserta berkebutuhan khusus. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas, dan penyediaan sarana inklusif agar Gerakan Pramuka menjadi ruang pendidikan yang adil dan setara.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA TULIS NOVEL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Tjokorda Istri Agung Pramita Dewi; I Gede Perdana Yoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6eavem76

Di era digital, pertumbuhan informasi teknologi telah mengubah cara penerbitan karya tulis, khususnya karya tulis novel melalui media sosial. Meskipun menawarkan peluang untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, media sosial juga menghadapi tantangan serius yang bersifat pembajakan karya tulis. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berfungsi melindungi Ha.k Moralitas da.n H.ak Ek.onomi (Economy Rights) penulis karangan tulis novel, tetapi implementasinya pada media sosial masih lemah. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum di kalangan penulis dan pengguna menjadi penyebab terus-menerusnya praktik pembajakan, mengancam ekosistem industri kreatif dan memotiviasi penulis untuk terus berkarya. Perlindungan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan menempuh langkah Perlindungan Hukum Pencegahan (Preventif) yakni sebuah kerangka proteksi, jadi rakyat diberikan peluang guna mengutarakan sanggahan atau pandangan lebih dahulu nantinya satu ketentuan negara memperoleh kerangka yang definitif. Selain menempuh langkah preventif guna melindungi Karya Tulis, Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibuat gu.n.a menempuh langkah Represif sebagai bentuk proteksi suatu hak cipta karangan tulis melalui istrumen hukum.

IMPLIKASI HUKUM TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN PADA RADIUS KESUCIAN PURA PASCA KEPUTUSAN BHISAMA KESUCIAN PURA I Putu Agus Santia Wibawa; I Gede Perdana Yoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/awdqpk87

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap kedudukan dan kekuatan mengikat Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994 mengenai Bhisama Kesucian Pura (selanjutnya disebut sebagai Bhisama Kesucian Pura) dalam sudut pandang hukum positif dan mengkaji implikasi hukum tanah hak milik perseorangan pada radius kesucian pura. Dengan disahkan dan berlakunya Bhisama Kesucian Pura menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan batasan pemanfaatan tanah di sekitar kawasan atau radius kesucian pura yang secara administratif telah memiliki hak milik perseorangan atas tanah. Studi ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis melalui perspektif perundang-undangan serta perspektif konseptual, dengan menggunakan teknik pengkajian bahan hukum bersifat kualitatif sebagai instrumen utama. Penelitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dinyatakan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” dan berdasarkan Penetapan Huruf B Umum angka 4 Bhisama Kesucian Pura menyatakan “bahwa radius kesucian pura (daerah kekeran) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu…, akibatnya, pemilik lahan dalam zona kesucian pura tidak memperoleh manfaat atau hasil apapun dari hak atas tanah yang seharusnya menjadi haknya, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria. Berkaitan dengan hal ini, terdapat konflik norma hukum antara Pasal 6 UUPA dan Bhisama Kesucian Pura dengan Pasal 9 ayat (2) UUPA. Pemecahan persoalan mengenai konsekuensi hukum terhadap tanah hak milik perseorangan yang berada dalam radius kesucian pura tidak dapat hanya disandarkan pada pengaturan UUPA maupun Bhisama Kesucian Pura semata, melainkan juga memerlukan penerapan berbagai teknik penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan interpretatif ini diperlukan untuk menghasilkan keselarasan antara ketentuan hukum adat khususnya norma-norma kesucian pura dengan hukum positif nasional, Oleh karena itu, terwujud integrasi norma hukum yang secara efektif memastikan stabilitas kepastian hukum serta menghormati prinsip-prinsip adat yang masih berlaku dalam komunitas sosial.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search