Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Preventif Sengketa Hukum Bisnis pada Kolaborasi Bisnis Milenial di Era Digital Rizal, Balqis; Safitri, Dinda Maulida; Lestari, Ribi Amelia; Hasyim, Hasyim
Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 5 No. 2 (2025): Juni : Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurimbik.v5i2.1113

Abstract

This study aims to identify preventive strategies that can be implemented by millennial business actors to avoid legal disputes. The method used is descriptive qualitative with a focus on the role of digital communication in the business legality process and the importance of digital security literacy for business actors. Digital transformation opens up enormous opportunities for the millennial generation to be involved in various business collaborations. This development certainly raises several challenges in the legal field such as in the aspect of intellectual property rights protection, business ownership and partnership agreements. The results of this study indicate that the low understanding of the legal aspects in the digital business world is very often a trigger for disputes between partners. Therefore, synergy between business actors, the government and educational institutions is needed to strengthen the legal capacity of the millennial generation in running their businesses legally and sustainably. Preventive strategies are chosen as a very important foundation in creating a healthy, fair and legally protected digital business ecosystem.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAM WARGANEGARA INDONESIA DARI AKSI RADIKALISME KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) PAPUA Rizal, Balqis; Ramadhan, Taufiq; Siburian, Jojor Bonatua; Wulandari, Dewi; Ardila, Dinda Maulida; Sinaga, Lia Damayanti; Sitompul, Ken Wiliam; Barus, Febriani Br
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.36454

Abstract

Kepastian hukum yang tegas diperlukan oleh semua pihak sebagai pengaturan hukum negara yang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah indonesia terhadap hak asasi manusia warga negara indonesia atas aksi radikalisme oleh sekelompok masyarakat Papua akibat adanya rasa ketidakpuasan. Pada penelitian ini kami menggunakan metode kajian normative dengan sumber sekunder nya ialah jurnal-jurnal yang sudah membahas kasus radikalisme oleh KKB. Penelitian ini menemukan bahwa perlunya tindakan yang tegas oleh pemerintah kepada KKB yang telah melakukan tindakan separatis terhadap masyarakat sipil. Kepastian hukum yang konkret di perlukan oleh semua pihak sebagai pengaturan hukum negara yang baik. Negara merupakan tokoh utama yang harus bertindak dalam menghilangkan aksi pelanggaran atas hak asasi manusia. Di perkuat dengan adanya dasar hukum yang mengatur HAM yaitu uu no 39 tahun 1999.