Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Personal Branding Puan Maharani Sebagai Cucu Bung Karno & Putri Megawati Evandio, Rafifrian
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 7 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i7.650

Abstract

Penelitian ini menjelaskah tentang strategi branding politisi perempuan dengan merujuk pada studi kasus strategi personal branding Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi sebagai “cucu Bung Karno” dan “putri Megawati Soekarnoputri”. Sosok Puan Maharani sendiri dikenal oleh publik Indonesia sebagai putri tunggal dari Megawati Soekarnoputri dengan suami ketiganya, Muhammad Taufiq Kiemas. Dengan statusnya tersebut, sosok Puan Maharani sering kali diasumsikan oleh berbagai kalangan sebagai suksesor dari trah atau keturunan Soekarno (Bung Karno) selaku kakeknya. Rampersad yang mengungkapkan bahwa setiap orang pada umumnya cenderung memiliki sebuah brand, namun sebagian besar orang tidak menyadarinya dan tidak mengelolanya secara strategis, konsisten, dan efektif. Hal ini akan membantu seseorang untuk mampu berkembang dan membedakan diri dengan orang lain. Pasalnya, konsep personal branding sendiri setidaknya dapat dimaknai lebih dari sekedar memasarkan dan mempromosikan diri. Bahkan, personal branding merupakan sintesis dari semua pengharapan, citra dan persepsi yang diciptakan dalam pemikiran orang lain sewaktu mereka membaca atau mendengar nama seseorang. Selain itu, Rampersad juga menyebutkan bahwa brand yang dimiliki oleh seseorang haruslah otentik; merefleksikan karakter yang sebenarnya; dan diciptakan berdasar pada nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang, keunggulan, keunikan, dan kepandaian orang tersebut. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi terhadap literatur-literatur yang relevan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi berhasil membangun personal branding sebagai salah satu sosok politisi perempuan yang berhasil terlibat dalam politik dengan turut didukung penggunaan citra sebagai “cucu Bung Karno” dan “putri Megawati Soekarnoputri” sebagai brand yang melekat pada dirinya.
Review Of Political Representation Through Representative-Constituent Relations: Case Study Of Members Of The DPR-RI 2014-2019 West Java Electoral District IX PDI-Struggle Faction Maruarar Sirait Evandio, Rafifrian; Mar’iyah, Chusnul; Mulyadi, Mulyadi
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 8 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i8.663

Abstract

Political parties play a crucial role as a means of public political participation and are expected to serve as institutions for educating the public about politics. This creates an obligation for political parties to provide political education to the public. This research aims to analyze the role of political parties in implementing political education for the public. The method used is a literature review. Data collection involves studying various secondary sources, including books, scientific journals, expert opinions, and other relevant sources related to the research problem. The analysis is carried out descriptively and qualitatively to elaborate on the research findings. Political parties are organized groups with members who share common goals and values, primarily seeking political power based on their policies. They encourage political participation by seeking and educating the public to engage in political activities. The function of political parties in providing political education to the public aims to enhance the understanding of good political culture among the public. Political parties can collaborate with the public in conducting political education through political socialization, political education, and campaigning. Such political education should help prevent the occurrence of money politics, black campaigns, and vote-buying during elections.