<![CDATA[Seafarers are a crucial profession in the maritime sector with great responsibility for the crew, passengers, and cargo cargo. Crew members face high risks that require prevention to minimize danger. Especially for fishing boat crews, occupational risks are very high, so special attention is needed regarding job characteristics, safety and relevant competencies. Fisheries workers, as universally recognized owners of human rights, need special legal protection for their rights and decent working conditions. This research focuses on the legal relationship between fishery crew members and companies, as well as wage regulation in Indonesia. The research method used is normative juridical, which examines legal products such as laws. The implementation of wage regulations is subject to change, so it is important to obtain accurate information from official sources. The legal structure and quality of legal substance must be well organized, but the success of implementation depends on the involvement of all parties in the legal system and a supportive legal culture. Adopting these suggestions can create a more transparent, fair, and effective working environment for fisheries crews in Indonesia. ABSTRAKPelaut adalah profesi krusial dalam sektor maritim dengan tanggung jawab besar terhadap awak kapal, penumpang, dan muatan barang. Anak Buah Kapal (ABK) menghadapi risiko tinggi yang memerlukan pencegahan untuk meminimalisir bahaya. Terutama bagi awak kapal penangkap ikan, risiko pekerjaan sangat tinggi, sehingga perhatian khusus diperlukan terkait karakteristik pekerjaan, keselamatan, dan kompetensi yang relevan. Pekerja perikanan, sebagai pemilik hak asasi manusia yang diakui secara universal, memerlukan perlindungan hukum khusus untuk hak dan kondisi kerja yang layak. Penelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara ABK perikanan dan perusahaan, serta pengaturan pengupahan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengkaji produk hukum seperti undang-undang. Implementasi peraturan pengupahan dapat mengalami perubahan, sehingga penting untuk mendapatkan informasi akurat dari sumber resmi. Struktur hukum dan kualitas substansi hukum harus ditata dengan baik, namun keberhasilan implementasi bergantung pada keterlibatan semua pihak dalam sistem hukum dan budaya hukum yang mendukung. Mengadopsi saran-saran ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, adil, dan efektif bagi ABK perikanan di Indonesia.]]>
