Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas (Studi Kasus Konveksi Jack Tailor Di Desa Ciperna) Mutakin, Imam; Ridwan, Taufik; Rohmat Hidayat, Agus
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 1 No. 01 (2020): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v1i01.10

Abstract

Pemberlakuan otonomi daerah yang bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi nasional dan global telah menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan program otonomi daerah, pendekatan pembangunan ekonomi lokal (local economic development) selayaknya diarahkan pada peningkatan dan pemanfaatan unsur- unsur lokal (indigenous) yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sosio kultural, dan lokasi strategis pembangunan daerah. Dengan pendekatan ini diharapkan daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara mandiri didasarkan pada keuntungan kompetitif dan keuntungan komparatif. Dalam pelaksanaannya kegiatan usaha konveksi terebut berupa pembuatan tas, kaos, jaket, topi seragam dan masih banyak lainnya. Di samping itu juga, kegiatan ini mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat sekitar. Kemudian lama-kelamaan masyarakat sekitar juga banyak yang tertarik untuk ikut andil dalam usaha konveksi tersebut. Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga masyarakat yang ada di desa Ciperna secara utuh dan menyeluruh yang bertumpu pada sumber daya manusia dan sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan triangulasi data.
Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Pekerja Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Mutakin, Imam; Saepuloh, Usep; Elvina, Naya Dewi; Dini, Tita Wulan; Fajar, Ahmad
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Basically, Termination of Employment (PHK) is an action that must be avoided and must not be allowed to occur. However, the problem of layoffs in a company at this time often occurs. Termination of employment is the termination of a person as an employee accompanied by the provision of financial compensation by the company where he works. Termination of Employment (PHK) can occur at any time, but of course it must not be done unilaterally by the company, because this will be detrimental to workers/laborers. Legal protection against unilateral termination of employment (PHK) has been regulated in Article 153 of the Job Creation Law, where in Termination of Employment (PHK) employers are prohibited from carrying out unilateral Termination of Employment (PHK), except in certain circumstances that force PHK to be carried out, as stipulated in Law Number 6 of 2023. Unilateral layoffs carried out by companies not only violate the Employment Laws and This research uses a normative juridical legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that termination of employment (PHK) has a legal basis, as stipulated in Article 151 of the Job Creation Law, which discusses the procedures for terminating employment (PHK).