Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Buku Pada Platform E-commerce di Indonesia Ramadhanti Nur Ikhsania, Laila; Gede Ari Rama, Bagus; Januarsa Adi Sudharma, Kadek; Agung Ayu Intan Puspadewi, Anak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2342

Abstract

Perkembangan teknologi digital melalui e-commerce memudahkan transaksi perdagangan, tetapi juga memicu maraknya pembajakan buku dalam bentuk cetak dan digital tanpa izin. Praktik ini merugikan penulis dan penerbit serta mengancam keberlanjutan industri kreatif nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembajakan buku pada platform e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, implementasi dan penegakannya di ranah digital masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan, sulitnya identifikasi pelaku, serta minimnya peran aktif platform digital dalam mendeteksi pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan sinergi antara pemerintah dan penyelenggara platform, serta edukasi hukum yang berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan berdaya saing bagi perlindungan hak cipta
SEMINAR EDUKASI PENTINGNYA POLA ASUH ANAK OLEH KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DI LPKA KELAS II KERANGASEM Julia Mahadewi, Kadek; Jayantara, Made; Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Ayu; Krisna Prasada, Dewa; Gede Ari Rama, Bagus
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 4 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i4.1291-1298

Abstract

Di  era  kemajuan teknologi  banyak  terjadi perubahan  dalam kehidupan  manusia. Semakian  pesaatnya  kemajuan  teknologi  membuat  perubahan akan  budaya  dan keadaan  masyarakat  peran strategis  orangtua  dalam  pembentukan pola  asuh  menjadi  isu  strategis  saat  ini  tanpa  pengawasan yang  ketat  dari  orang  tua  mampu  membuat  anak  terjerumus  dalam pergaulan  bebas  yang  tentunya  mampu  membahayakan keberadaan  anak   Peran keluarga  sangat  penting  dalam pola  pembentukan karakter  karan a anak  akan menirukan  yang  ada  disekitarnya  jika  tidak  ada  pembatasan  akan  tontonan  yang  edukatif  mampu  membuat  anak  mencoba  melakukan  hal  yang  sesuai  akan  tayangan di  tonton.  Anak  mampu  melakukan  tindak  pidana  dilihat  dari  faktor  orang  tua  ,  keluarga,  ekonomi  dan  Pendidikan .  Hal  ini  tentu  menjadikan perhatian orang tua  melihat  anak  sebgai  generasi  penerus  bangsa.  Perlindungan  anak  dimuat  dalam  Pasal  28  B  UUD 1945.Menjadi  permasalahan 1 peratama  bagaimana  peran  keluarga  dalam  pembentukan karater  anak ? dan  kedua  bagaima  perlindunga negara terhadap  anak  dalam persepektif Hukum?. Tujuan Pengabdian masyarakat  diadaan agar  memberikan eduksi  terhadap  Narapidana  tidak  menggulangi  kesalahan,  membangun  karakteristik  yang  bertanggung jawab dan memberikan  edukasi akan pentingya hukum 
OPTIMALISASI PENERAPAN SIPP DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI PN DENPASAR Putri Nirmala Dewi, Kadek; Gede Ari Rama, Bagus
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 9 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i9.3286-3292

Abstract

Di era sekarang ini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semua aspek kehidupan manusia tidak bisa lepas dari sistem yang serba digital. Kecepatan tuntutan perubahan di zaman sekarang berimplikasi pada perkembangan pelayanan publik pengadilan. Isu pelayanan publik merupakan isu penting yang dihadapi penyelenggara layanan publik Indonesia saat ini. Tujuan dari dilakukannya penelitian mengenai optimalisai penerapan sipp dalam mewujudkan keterbukaan informasi di pn Denpasar ini guna mencari tau bagaimana pelaksanaan pengoptimalisasian ini, apakah sudah berjalan lancar atau belum dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memahami bagaimana cara mengakses sipp dalam web pengadilan negeri Denpasar. Metode yang digunakan dalam optimalisasi penerapan sipp untuk mewujudkan keterbukaan informasi di pn Denpasar adalah dilaksanakannya sosialisasi dan wawancara, agar diperolehnya data-data yang relevan untuk dibahas lebih lanjut. Dapat disimpulkan bawasannya tidak semua informasi mengenai suatu perkara dapat diumumkan atau dapat diakses oleh masyarakat kalangan luas, karena sebelum memberikan informasi kepada pemohon atau memasukannnya dalam situs SIPP, petugas informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak dalam putusan atau penetapan hakim
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Diah Cintyadewi, Ayu; Gede Ari Rama, Bagus
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 9 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i9.3183-3190

Abstract

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik dan mendapatkan keadilan. Persoalan kesetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi juga minimnya akses keadilan (access to justice). Asas equality before the law menghendaki adanya keadilan yang bisa didapatkan oleh semua orang secara sama tanpa memandang perbedaan. Setiap orang dihadapan hukum harus diperlakukan sama dan memperoleh hak yang sama tidak terkecuali hak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil tanpa diskriminasi. Keterbatasan aksesibilitas dan ketidakadilan dalam pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini telah mengubah cara pandang penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas bahwa dalam UU ini penyandang disabilitas bukan lagi sebagai obyek hukum tetapi sudah menjadi subyek hukum Untuk itu yang menjadi permasalahan adalah 1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengoptimalisasikan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas? 2. Apa saja faktor penghambat dalam mengoptimalisasikan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Denpasar?. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui apakah dari regulasi yang ada pelaksanaannya di masyarakat sudah optimal atau belum, dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas.