p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hubungan Hukum Dan Tanggung Gugat Anggota Konsorsium Dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi (Kso) Syafi'i Putra, Kobar Bumi Merah; Puspitasari, Danastri; Pandu Saka Rai, I Putu Arya; Lukito, Hilda; Cahyautama, Brian Rachmadian
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.931

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembanguan nasional, pemerintah juga dapat mengikutsertakan peran serta dari pihak swasta (investor). Kerjasama tersebut tentu harus didasari dengan suatu kesepakatan atau kontrak yang jelas. Sehingga dapat mengakomodir segala hak dan kewajiban para pihak. Berkaitan dengan skema kerjasama tersebut, pemerintah dapat menerapkan kerjasama operasi atau konsorsium atau Joint Operation (JO). Skema tersebut akan melibatkan minimal 2 (dua) pihak ysng bertujuan untuk mengerjakan suatu projek bersama. Para pihak akan terikat dalam suatu kontrak tertentu, sehingga segala sesuatu yang memiliki akibat hukum pada pihak ketiga wajib dipertanggungjawabakan oleh anggota konsorsium. Akan tetapi bentuk pertanggungjawaban pada konsorsium tidak dilakukan oleh seluruh pihak, pertanggung jawaban hanya berlaku pada pihak yang melakukan kesalahan saja. Hal tersebut dikecualikan apabila seluruh anggota konsorsium mendapatkan keuntungan atas tindakan yang dilakukan oleh konsorsium. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan doctrinal dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach).
Jaminan Kepastian Hukum Balik Nama Didasarkan Kewarisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Putera, Christoper; Lukito, Hilda
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1121

Abstract

In order to provide definite guarantees according to law, land registration is carried out according to the provisions in Government Regulation no. 24/1997. The act of transferring a plot of land due to inheritance is recorded, a death certificate is completed, a statement of land rights if it has been registered, a deed of information on the party entitled to inheritance, registered at the Land Office (Kantah). The recording of the act of transferring a plot of land due to inheritance without a certificate of inheritance being included is problematic for the party entitled to other inheritance. The research used a statutory approach and a case approach, and the conclusion was obtained: To provide definite guarantees according to the law, the act of transfer must be registered in Kantah for the purpose of changing the name of the information of rights as stipulated in Article 19 of the UUPA. The act of transferring due to inheritance must be submitted by the party entitled to inheritance in addition to information on land plot rights, including death certificates, certificates of information as parties entitled to inheritance as stated in PP No. 24/1997 in conjunction with ATR Ministerial Regulation/Head of BPN No. 16/2021. The act of transferring a plot of land due to inheritance without the consent of the party entitled to inheritance even though Kantah issues a statement of rights, does not provide a definite guarantee according to the law for someone whose name is recorded in the statement of rights.