<![CDATA[Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif hukum positif dan hukum Islam (fiqh). Pencucian uang, yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal, memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan negara. Dalam proses penegakan hukum, pelapor dan saksi berperan penting dalam mengungkap jaringan kejahatan. Namun, mereka sering menghadapi risiko ancaman dan intimidasi yang menghambat keberanian mereka untuk memberikan informasi. Di Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur berbagai mekanisme perlindungan bagi pelapor dan saksi, termasuk perlindungan fisik, identitas, dan dukungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan saksi dan pelapor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi telah menyediakan perlindungan yang memadai, terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak pelapor dan saksi. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi peran LPSK agar lebih proaktif, pembaharuan dalam KUHAP untuk pengaturan perlindungan identitas, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung perlindungan saksi dan pelapor. Sinergi antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan keadilan diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif, aman, dan terpercaya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.]]>
