Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legal Reasoning Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum
Suryanto Siyo
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA OLEH PERUSAHAAN ASURANSI Suryanto Siyo; Aulia, Salma; Ayuni, Risca; Salwa, Randah
Jurnal Legal Reasoning Vol. 6 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v6i2.6845

Abstract

Pasal 251 KUHD membebankan tertanggung beritikad baik untuk mengungkapkan informasi yang sebenar-benarnya. Informasi yang tidak benar atau keliru menyebabkan perjanjian asuransi jiwa dapat dibatalkan oleh penanggung. Penanggung tidak berkewajiban untuk menelaah informasi yang diberikan calon tertanggung sebelum polis disetujui, sementara sifat perjanjian asuransi yang aleter, maksudnya adalah prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (evenemen). Namun, kewajiban tertanggung atas pembayaran premi sudah pasti sejak permohonan asuransi jiwa disetujui. Keadaan ini memungkinkan terjadi penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) oleh penanggung memutuskan perjanjian secara sepihak dan atas premi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa pasal 251 KUHD, Pasal 7 POJK No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan perubahan norma hukum dalam Pasal 7 ayat (1) POJK yang memberikan “hak” kepada penanggung untuk menelaah informasi calon tertanggung yang semula imperative menjadi fakultatif dihadapkan pada situasi yang berada kondisi gegabah/sembrono; (keadaan kejiwaan yang tidak normal; dan kurang pengalaman, serta kurangnya pengetahuan tentang asuransi rentan terjadi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) oleh perusahaan asuransi.
Reconstructing Land Administration Law to Prevent Administrative Reclamation in the Control of Marine Spaces in Indonesia: An Ecological Justice Perspective Sri Ratu Ratna Intan; Suryanto Siyo; Maydika Ramadani
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v8i1.2278

Abstract

This study examines the phenomenon of administrative reclamation, a legal-administrative practice in which marine spaces are transformed into legally recognized land through formal certification procedures without physical reclamation. Despite the clear distinction between land and sea in Indonesia’s agrarian and maritime legal regimes, such practices continue to occur due to regulatory fragmentation, weak institutional coordination, and administrative formalism. Using a normative juridical approach grounded in statutory, conceptual, and analytical methods, this research critically analyzes the legality of land certification over marine areas and its implications for ecological justice and coastal communities’ rights. The study argues that administrative reclamation constitutes a deviation from the principle of legality and undermines the public nature of marine space. It proposes a reconstruction of land administration law through the integration of marine spatial planning, strengthened field verification, and an ecological justice–oriented governance framework to prevent future abuses and ensure sustainable control of marine spaces.
Co-Authors Aulia, Salma Ayuni, Risca Maydika Ramadani Salwa, Randah Sri Ratu Ratna Intan