Yosua Rony
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN Yosua Rony; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual adalah tindakan yang merugikan seseorang secara fisik, psikologis, dan emosional, biasanya terjadi dalam konteks ketidakseimbangan kekuatan. Perempuan menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual sering melibatkan paksaan, ancaman, penyalahgunaan kuasa, atau bujuk rayu, dan dilakukan tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual memiliki dampak serius pada korban, seperti gangguan kesehatan fisik dan mental, stigmatisasi sosial, serta kesulitan ekonomi. Penyakit menular seksual, depresi, kecemasan, trauma, dan isolasi sosial adalah beberapa contoh dampaknya. Faktor penyebab kekerasan seksual meliputi ketimpangan gender, budaya patriarki, dan sikap permisif terhadap perilaku agresif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif naratif untuk memahami dampak kekerasan seksual terhadap perempuan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bentuk perlindungan hukum yang ada. Perlindungan hukum bagi korban mencakup berbagai hak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk perlindungan atas keamanan pribadi, dukungan hukum, dan bantuan biaya hidup sementara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan kekerasan seksual membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan dukungan komprehensif untuk korban. Saran yang diberikan termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan budaya patriarki. Diharapkan langkah-langkah ini dapat menurunkan kasus kekerasan seksual dan meningkatkan perlindungan serta dukungan bagi korban. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua individu.
KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH Yosua Rony; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infrastruktur merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam jangka pendek, infrastruktur menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas sektor konstruksi, sementara dalam jangka menengah dan panjang, infrastruktur mendukung efisiensi dan produktivitas usaha serta pembentukan sentra ekonomi baru. Namun, keterbatasan dana publik menyebabkan kesenjangan pendanaan yang harus diatasi, mendorong pemerintah untuk mencari alternatif, salah satunya melalui kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP). PPP mengatur secara rinci tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam sebuah kontrak, melibatkan sektor swasta dengan keahlian teknis dan operasional serta pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Regulasi seperti Perpres KPBU (Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha) bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kemitraan antara pemerintah daerah dan badan usaha diharapkan menjadi sumber pendanaan alternatif, mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Namun, implementasinya masih terkendala oleh tingginya ketergantungan pada transfer ke daerah. Melalui skema KPDBU, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran. Penelitian ini membahas kerangka kerja KPBU dan manfaatnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Metode penelitian deskriptif digunakan dengan analisis data sekunder dari literatur dan peraturan terkait. Diskusi difokuskan pada mekanisme KPBU dan prospek investasi jangka panjangnya. Kerjasama KPBU memungkinkan pemanfaatan sumberdaya swasta, analisis nilai manfaat uang, pengelolaan risiko, dan jaminan pengembalian investasi. Prospek jangka panjangnya mencakup peningkatan daya saing, aksesibilitas, investasi, dan aktivitas ekonomi. Dengan infrastruktur yang memadai, Indonesia dapat meningkatkan daya saing global, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan regional. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat melewati "middle income trap" dan menuju negara maju.