<![CDATA[Sebagai ahli informasi, pustakawan dan arsiparis dapat berkontribusi dalam kegiatan dokumentasi budaya dengan cara memilih serta menyediakan sumber-sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter yang kredibel terkait dengan suatu karya budaya. Melalui artikel ini, penulis bermaksud menyajikan tentang inventarisasi sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter dengan penyajiannya mengacu pada beberapa pertanyaan berikut: Apa yang dimaksud dengan sumber informasi dokumenter dan non-dokumenter untuk dokumentasi budaya?; Bagaimana inventarisasi sumber informasi dokumenter untuk dokumentasi budaya?; dan Bagaimana inventarisasi sumber informasi non-dokumenter untuk dokumentasi budaya? Artikel ini disusun berdasarkan studi pustaka dari berbagai sumber bertema sumber informasi dokumenter dan non-dokumener. Adapun hasil studi pustaka tersebut adalah sebagai berikut: (1) Sumber informasi dokumenter merupakan sumber informasi tentang suatu karya budaya yang sudah tertuang dalam media rekaman. Sementara itu, sumber informasi non-dokumenter adalah sumber informasi tentang suatu karya budaya yang belum terekam dan diperoleh secara langsung dari sumber perorangan, kelompok atau pun lembaga. (2) Inventarisasi sumber informasi dokumenter dapat berupa Bibliografi Beranotasi dari sumber informasi primer dan sekunder. Pemilihan sumber informasi dokumenter yang kredibel menggunakan prinsip CRAAP (Currency, Relevance, Authority, Accuracy, and Purpose). (3) Inventarisasi sumber informasi non-dokumenter dapat berbentuk Profil Ahli Budaya dan Profil Lembaga Budaya. Selain itu, dapat juga menggunakan prinsip dan teknik Pemetaaan Budaya untuk menyusun profil sumber informasi non-dokumenter seraya menandai lokasi geografis dari sumber informasi tersebut di dalam sebuah peta bumi. Dalam menentukan kredibilitas sumber informasi non-dokumenter, perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) daftar karya tulis dari seorang Ahli/Pelaku Budaya Formal; (2) intesitas enkulturasi, sumber enkulturasi, motivasi enkulturasi, serta rekognisi dan otoritas sosial dari seorang Ahli/Pelaku Budaya Non-formal; (3) adanya kejelasan tujuan dan masa eksistensi yang cukup lama dari Lembaga Budaya Non-pemerintah. Sementara itu, Lembaga Budaya Pemerintah lazimnya memilki krebilitas yang tinggi sebagai sumber informasi mengingat adanya tuntutan akuntabilitas dan kinerja yang baik dalam pelayanan publik.]]>
