Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi GDPR Untuk Mengatasi Kekosongan Hukum Tindak Pidana Phishing melalui Whatsapp di Indonesia Prasetyaningtyas, Ivanna Damai; Zainsyah, Luthfillah Arrizqi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.13114

Abstract

This article examines the legal regulation of phishing crimes conducted via WhatsApp in Indonesia and evaluates the relevance of the General Data Protection Regulation (GDPR) as a normative model for strengthening personal data protection. Although Indonesia has established a legal framework through the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, these instruments do not specifically regulate preventive mechanisms, data controller obligations, or victim remedies for phishing based on social engineering. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, including an analysis of the Pekanbaru District Court Decision Number 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr. The findings indicate that Indonesia’s regulatory framework remains fragmented and predominantly punitive, limiting its effectiveness in addressing evolving digital phishing practices. In contrast, the GDPR provides a more preventive and accountable model through mandatory risk assessments, the appointment of Data Protection Officers, data breach notification requirements, and independent supervisory authorities. The novelty of this study lies in identifying regulatory gaps within Indonesian law and proposing a GDPR-based normative framework to enhance personal data protection against WhatsApp-based phishing crimes.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perspektif Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Putusan PN Magetan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt Sari, Dwi Nur Yunita Permata; Zainsyah, Luthfillah Arrizqi
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/n4cajt90

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum majelis hakim dalam menegakkan asas keadilan dalam kasus tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan PN Magetan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt. Kasus ini melibatkan terdakwa yang melakukan penggelapan dengan menggadaikan sepeda motor yang disewa secara sah, dan beralih menjadi melawan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan  konseptual (conceptual approach) dan pendekatan  perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan  penggelapan diatur pada Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 KUHP baru serta unsur subjektif (kesengajaan dan melawan hukum) dan unsur objektif (menguasai barang milik orang lain secara sah). Penjatuhan hukuman berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis seperti keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan hakim memperhatikan keadilan distributif dan sosial. Pentingnya teori kepidanaan absolut dan teori relatif penting untuk mewujudkan keadilan distributif dan kepastian hukum dalam tindak pidana penggelapan.