Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Dina Irawati, Elisabeth
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PROSES SERTIFIKASI YANG BERKEPASTIAN HUKUM (STUDI SERTIFIKASI TANAH X DAN Y DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI) Elisabeth Dina Irawati Dina Irawati, Elisabeth
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i6.2025.2625-2635

Abstract

Pendaftaran tanah memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum atas hak milik dan penguasaan tanah di Indonesia. Meskipun regulasi sudah tersedia, pelaksanaan sertifikasi tanah di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan teknis. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris live case stud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus pensertifikatan tanah X dan Y yang sampai penelitian ini ditulis masih berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi berlangsung lambat akibat birokrasi yang berbelit, kurangnya transparansi informasi, serta inkonsistensi kebijakan antar instansi. Proses administrasi yang kompleks menyebabkan keterlambatan yang merugikan secara hukum dan ekonomi bagi pemohon, termasuk potensi konflik atas batas tanah. Selain itu, kurangnya integrasi sistem digital dan tumpang tindih regulasi memperparah ketidakefisienan pelayanan publik di bidang pertanahan. Implementasi pendaftaran tanah elektronik sebagaimana diamanatkan dalam PP 18/2021 masih berjalan lambat akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistemik terhadap prosedur, kebijakan, dan digitalisasi layanan pertanahan sangat diperlukan untuk menciptakan proses sertifikasi yang efisien, transparan, dan berkepastian hukum.
Co-Authors