Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Kurnia Gunarudin, Dasep
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Kurnia Gunarudin, Dasep; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i8.2024.3414-3424

Abstract

Manusia merupakan makhluk yang selalu hidup berkelompok, hal tersebut dikarenakan manusia merupakan makhluk yang akan selalu memerlukan keberadaaan manusia yang lain. Dalam kehidupan manusia yang selalu berkelompok tentu akan timbul berbagai macam konflik dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan satu sosok individu yang mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara tegas dan bijaksana. Kepemimpinan sangatlah diperlukan dalam setiap organisasi termasuk dalam suatu negara. Sosok pemimpin dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menyelesaikan berbagai maam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pentingnya sosok seorang pemimpin dalam hal ini di negara republik Indonesia menyebabkan kriteria dan syarat-syarat pencalonan seorang presiden harus ditetapkan dalam konstitusi negara republik Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2023 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang dirasa bertentangan dengan konstitusi negara republik Indoensia terkait batas usia pencalonan Presiden Wakil Presiden.            Metode penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan metode deskritif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif.            Adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa seharusnya syarat-syarat dan kriteria calon Presiden juga calon Wakil Presiden harus diatur lebih lanjut dengan Undnag-Undang serta bukan dengan putusan mahkamah konstitusi.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KINERJA DAN PROFESIONALITAS LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI LUAR LEMBAGA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Kurnia Gunarudin, Dasep; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4821-4827

Abstract

Negara republik Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, hal itu terbukti dari keberadaan pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pada batang tubuh, dimana salah satu jaminan terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah adanya jaminan keamanan terhadap seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan jaminan keamanan tersebut maka negara membentuk suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman di tengah-tengah masyarakat.Pada realitasnya anggota kepolisian tidak hanya bertugas di instansi kepolisian saja, melainkan adapula anggota kepolisian yang betugas di luar instansi kepolisian seperti Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian kelautan, dan sebagainya.  Berdasarkan putusan Mahkamah Konsititusi, anggota kepolisian yang bertugas diluar instansi organisasinya maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau pension dari anggota kepolisian. Hal tersebut tentu memberikan implikasi terhadap kinerja dan profesionalitas lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantsan Korupsi yang kini harus netral atau bersih dari unsur anggota kepolisian Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif  analisis dan metode pendekatan yang penulis giunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akan ada pengaruh khususnya dari segi kinerja dan profesionalitas dari lembaga penegak hukum yang bersih dari anggota kepolisian, hal itu dikarenakan bahwa dalam hal-hal tertentu anggota kepolisian masih sangat dibutuhkan dalam lembaga penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional, atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
KAJIAN TEORITIS PENERAPAN SISTEM MULTI PARTAI DALAM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA Kurnia Gunarudin, Dasep; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 4 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i4.2026.890-897

Abstract

            Negara republik Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data, negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia. Realita tersebut tentu mengharuskan pemerintah negara republik Indonesia menetapkan suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan demografi yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dengan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara ideal dalam pemerintahan presidensial hanya terdapat dua partai politik saja yaitu apabila salah satu partai politik menjadi pemenang pemilu maka partai yang kalah menjadi oposisi. Mekanisme tersebut menjadikan adanya chek and balance terhadap kinerja pemerintahan yang notabene berasal dari partai politik pemenang pemilu, yang menjadi permasalahan bahwa di Indonesia  yang notabene merupakan negara yang menganut sistem presidensil namun justru juga menganut sistem multi partai seperti yang terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer.            Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan dan melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.            Kesimpulan yang penulis temukan adalah bahwa jika negara republik Indonesia konsisten dengan sistem pemerintahan presidensil maka haruslah menganut sistem dua kepartaian saja dengan maksud untuk lebih menjaga stabilitas politik nasional
Co-Authors Hamid, Hayatun