Articles
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA KENAKALAN REMAJA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Warsudin, Dudi]]>;
<![CDATA[Heryanto, Budi]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2023): Volume 4 Nomor 5 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i5.22247
<![CDATA[Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan kepadatan penduduk yang dimiliki Kelurahan Sindang Palay menyebabkan Kelurahan tersebut memiliki banyak permasalahan sosial. Diantara permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Sindang Palay adalah terjadinya beberapa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga serta kenakalan remaja. Berdasarkan analisis situasi diatas maka ada beberapa rumusan permasalahan mitra yang dapat di identifikasi, diantaranya: (1) Mitra belum mengetahui terkait Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja (2) Mitra belum mengetahui terkait proses penegakkan hukum di Indonesia (3) Mitra belum menegtahui tentnag cara penanggulangan peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga dan Kenakalan remaja. Solusi yang diharapkan diantaranya (1) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarkat. (2) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada masyarakat Keluruhan Sindang Palay , maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari program PKM ini: (1) Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi masih belum menegtahui tentang peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja (2) Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi perlu memperoleh pendampingan secara hukum dalam rangka mencari keadilan.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPADA PARA PENGGIAT TANAMAN HIAS BONSAI DI KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR ]]>
<![CDATA[Ruskawan, Abah]]>;
<![CDATA[Suryana, Cece]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>;
<![CDATA[Sari, Irma Purnama]]>;
<![CDATA[Engkan, Engkan]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2023): Volume 4 Nomor 5 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i5.22248
<![CDATA[Tanaman merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan umat manusia, hal tersebut dikarenakan tumbuhan menjadi salah satu bahan pahan dan sumber oksigen bagi umat manusia. Dalam perkembangannya jenis-jenis tanaman dpat dikembangkan bahkan dapat menghasilkan varietas tanaman baru yang memiliki manfaat dan ciri khas tersendiri. Di Kabupaten Cianjur terdapat komunitas penggiat tanaman hias khususnya bonsai yang ternyata memiliki kemampuan untuk mengembangkan varietas tanaman yang baru. Berdasarkan analisis situasi yang kami temukan, terdapat beberapa permasalahan mitra diantaranya : 1) Mitra belum mengetahui peraturan perundangg-undangantentnag perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2) . Mitra belum mengetahui tentang perlindungan hukum terkait penegmbangan varietas tanaman 3). Mitra belum mengetahui tentang bagaimana mekanisme pendaftaran dan perlindungan terhadap pengembngan varietas tanaman. Solusi yang diharapkan diantaranya : 1) Memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada mitra terkait peraturan perundang-undangan tentnag perlindungan Hak Kekayaan intelektual 2) Memberikan pendampingan kepada mitra terkait proses pendaftaran pengembangan varietas tanaman, maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan atau sosialisasi, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari Program PKM ini: 1) Mitra belum mengetahui tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual 2). Mitra belum mengetahui tentang Perlindungan terhadap pengembangan varietas tanaman. 3) Mitra belum mengetahui tentang mekanisme atau tata cara pendaftaran terkait Perlindungan Varietas Tanaman]]>
<![CDATA[PENGAKUAN EKSISTENSI TNAH ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENATA USAHAAN TANAH ULAYAT ]]>
<![CDATA[Suryana, Cece]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3906-3916
<![CDATA[Negara Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Salah satu sejarah dari bangsa Indonesia yang tidak mungkin terpisahkan adalah bahwa bangsa Indonesia pernah di jajah oleh bangsa-bangsa asing selama berabad-abad. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing pada abad ke 17 di kepulauan Nusantara, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan adat istiadat. Kentalnya hukum adat dalam kehidupan bangsa Indo nesia menyebabkan banyaknya kampung-kampung adat yang berdiri di negara republik Indonesia. Dalam wilayah provinsi Jawa Barat terdapat beberapa Kampung adat yang telah berdiri selama berabad-abad diantaranya Kampung adat Kasepuhan Gelar Alam yang berada di Kabupaten Sukabumi, Kampung adat Dukuh yang berada di Kabupaten Garut, Kampung adat midu’ana yang berada di Kabupaten Cianjur, serta kampung adat naga yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Keberadaan kampung adat tidak akan terlepas dari tanah ulayat yang menjadi sumber kehidupan bagi para komunitas masyarakat adat. Tanah ulayat sendiri merupakan tanah yang ditempati oleh komunitas masyarakat adat yang hak kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki daya magis. Oleh sebab itu tanah ulayat bagi masyarkaat adat merupakan identitias yang tatk terpisahkan dari masyarkat adat itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus kepada pengakuan eksistensi tanah ulayat di Kamung Naga Kabupaten TasikmalayaAdapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang mengambarkan dan melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif.Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa pemerintah negara Republik Indonesia secara hukum telah mengakui eksistensi dari keberadaan tanah ulayat yang berada di Kampung Naga Kabupten Tasikmalaya hal ini terbukti dari diterbitkannya sertifikat tanah ulayat dari Badan Pertanahan Nasional.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL CONSTITUTION QUESTION BAGI TERDAKWA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Warsudin, Dudi]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4823-4829
<![CDATA[Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang harus memperoleh perlindungan. Selain itu pula hak asasi manusia merupakan hak yang harus dijaga dan dihormati oleh manusia lainnya. Begitu pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dicantumkan di dalam isi konstitusi suatu negara. Di negara republik Indonesia perlindungan terhadap hak asasi manusia telah tercantum di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai implementasi dari perlindungan terhadap hak asasi manusia maka negara republik Indonesia membentuk sebuah lembaga yang kita kenal sebagai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yaitu melakukan uji materi terhadap Undang-Undang yang disinyalir bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada satupun warga negara republik Indonesia yang merasa di rugikan oleh Undang-Undang yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selama ini pengajuan uji materi terhada Undang-Undang yang diras amerugikan masyarakat hanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus bukan sebagai tersangka atau terdakwa. Namun bagaimana jika yang melakukan permohonan uji materi tersebut adalah seorang tersangka atau terdakwa yang sedang tersangkut masalah hukum. Realita yang telah penulis uraikan belum pernah terjadi daam sistem peradilan pidana di Indonesia., oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti sebuah permasalahan yang berkaitan dengan constitution questions yang menjadi pengembangan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptip analisis yaitu metode yang menggambarkan dan melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pula penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Mahkamah Konstitusi harus mendapatkan pengembangan kewenangan yaitu constitution questions sehingga hak asasi manusia dari seorang tersangka atau terdakwa dapat tetap terlindungi serta menjaga agar pasal-pasal yang didakwakan kepada seorang terdakwa tidak melanggar hak asasi manusia dari si terdakwa itu sendiri.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KAMPUNG ADAT KASEPUHAN GELAR ALAM KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI ]]>
<![CDATA[Sonjaya, Tarya]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4900-4908
<![CDATA[ Masyarakat adat merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indoensia. Keberadaan masyarakat adat telah ada semenjak negara republik Indonesia berdiri, bahkan masyarakat adat telah berdiri ratusan tahun kebelakang. Sebagai masyarkaat yang telah ada sejak ratusan tahun maka tentu saja mereka telah memiliki tata aturan atau norma tersendiri dalam hal penyelesaian berbagai macam permasalahan. Masyarkaat adat kasepuhan gelar alam merupakan salah satu masyarakat adat yang masih eksis hingga saat ini. Secara geografis kampung adat kasepuhan gelar alam berada di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Dalam aturan masyarakat adat kasepuhan Gelar alam terdapat sebuah kearifan dimana dalam menyelesaikan permasalahan haruslah dilakukan dengan prinsip kekeluargaan. Jika kita amati penyelesaian permasalahan melalui prinsip kekeluargaan merupakan mekanisme dari restorative justice yang kita kenal pada saat ini. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarkat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa masyarakat adat kasepuhan gelar alam telah memiliki tata norma dalam hal penyelesaian berbagai macam permasalahan khususnya masalah pidana, dimana dalam penyelesaian permasalahan, masyarakat adat kasepuhan gelar alam lebih mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan, sehingga berbagai macam perselisihan selalu diselesaikan dengan jalur perdamaian tanpa melibatkan aparat penegak hukum]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PARTAI POLITIK NON PARLEMEN DALAM MENCALONKAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUISAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 60/PUU-XXII/2024 DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Suryana Usman, Anang]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3891-3904
<![CDATA[Partai politik merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah atau penguasa. Salah satu tugas dan fungsi dari partai politik adalah melakukan pengkaderan atau kaderisasi demi untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Secara harfiah partai politik merupakan sarana untuk mengajukan calon-calon pemimpin bangsa yang akan berkontestasi dalam pemilu ataupun pilkada. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada syarat minimal peroleh kursi di Parlemen bagi partai politik yang hendak mengusung kadernya sebagai calon presiden atau kepala daerah. Persyaratan tersebut tentu akan menutup peluang partai politik yang sama sekali tidak memiliki kursi di parlemen. Putusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2024 yang memberikan putusan bahwa partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen dapat mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah. Putusan tersebut tentu memberikan angina segar bagi iklim demokrasi di Indonesia sehingga masyarakat dapat memilih para calon kepala daerah dengan calon-calon yang lebih variatif. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengedepankan lebih kepustakaan dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa kewenangan partai politik non parlemen dalam mencalonkan kepala daerah telah sesuai dengan prinsip demokrasi mengingat setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TARI NYALAWENA CIANJUR SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Wahyu Ferdian, Mohammad]]>;
<![CDATA[Geys Thebe, Ramzi]]>;
<![CDATA[Ruskawan, Abah]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>;
<![CDATA[Purnama Sari, Irma]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v%vi%i.%Y.%p
<![CDATA[Manusia merupakan makhluk yang memiliki cipta rasa dan karsa. Dalam mewujudkan berbagai macam keinginan, maka manusia seringkali melakukan berbagai macam cara. Sumber daya alam yang tersedia di tengah-tengah lingkungan menjadi modal utama bagi manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan serta untuk melangsukan panjangnya kehidupan maka seorang manusia harus memiliki mata pencaharian. Di dunia ini terdapat berbagai macam mata pencaharian dari mulai menjadi seorang petani hingga menjadi seorang nelayan. Kabupaten Cianjur sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan samudera hindia di bagian selatan tentu memiliki potensi perikanan yang sangat melimpah. Salah satu potensi perikanan yang luar biasa melimpah dikawasan Cianjur Selatan adalah dengan banyak bermunculannya ikan-ikan kecil terutama pada saat menginjak tanggal 25 dari bulan islam. Aktivtias mengambil atau menangkap ikan-ikan kecil tersebut seakan-akan membentuk sebuah tarian yang pada akhirnya terciptalah sebuah tarian yang dikenal dengan tari nyalawena. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan melukiskan berbagai macam realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tari nyalawena harus memperoleh perlindungan melalui hak kekayaan intelektual dikarenakan tarian tersebut merupakan tarian has yang tercipta dari aktivitas menangkap ikan dari warga masyarkat Cianjur Selatan khususnya di masyarakat kecamatan Sindangbarang dan Cidaun.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH AKIBAT BENCANA PERGESERAN TANAH DI KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA ]]>
<![CDATA[Suryana, Cece]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v12i2.2025.828-839
<![CDATA[Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdiri atas perjuangan segenap tumpah darah negara republik Indonesia. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu cita-cita luhur dari berdirinya negara republik Indonesia adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap kehidupan manusia tidak akan terlepas dari musibah atau bencana. Salah satu musibah atau bencana yang seringkali menimpa masyarakat adalah bencana tanah longsor atau pergeseran tanah. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa kasus khususnya di Kabupaten Sukabumi yaitu Dimana hak milik atas tanah seseorang menjadi hilang akibat bencana tanah longsor atau pergeseran tanah. Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap para pemilik tanah yang tanahnya tiba-tiba hilang akibat bencana tanah langsor atau pegeseran tanah. Dalam penelitian ini penulis mengggunakan metode deskriptif analisis yaitu dimana penulis menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Adapun hasil kesimpulan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah atau negara harus memberikan perlindungan dengan adanya konvensasi atau ganti rugi terhadap tanah yang hilang atau musnah akibat bencana alam dikarenakan hal tersebut merupakan perwujudan dari cita-cita berdirinya bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah negara republik Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPROVING UNDERSTANDING OF AGRARIAN LAW FAMILY LAW AND CRIMINAL LAW AMONG THE COMMUNITIES OF CILEUNSING AND MARGALAKSANA VILLAGES CIKAKAK SUB-DISTRICT SUKABUMI REGENCY ]]>
<![CDATA[Warsudin, Dudi]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>;
<![CDATA[Ayu Ghandari, R.Pursita]]>;
<![CDATA[Sonjaya, Tarya]]>;
<![CDATA[Kuspiana, Yana]]>;
<![CDATA[Silaban, Benget]]>;
<![CDATA[Solihin, Jajang]]>;
<![CDATA[Kurnia P, Anthon]]>;
<![CDATA[Mulyati, Novi]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 9 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v8i9.3620-3630
<![CDATA[Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kecamatan yang sangat dekat dengan garis Pantai yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi. Letak kecamatan Cikakak yang cukup terpencil dikarenakan cukup jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat dari Kecamatan tersebut rata-rata masih belum mengenyam pendidikan tinggi. Realita tersebut menyebabkan masyarakat Kecamatan Cikakak masih banyak yang belum mengetahui dan memahami terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya saja masyarakat Kecamatan Cikakak khususya Desa Cileungsing dan Margalaksana belum mengetahui tentang Bagaimana Mekanisme Pembagian Harta Warisan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Barat, Belum mengetahui tentang pertanahan khususnya terkait pengelolaan hak guna usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Masyarakat Desa Cileungsing dan Desa Margalaksana belum mengetahui dan memahami proses hukum khususnya dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan proses hukuk di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Adapun solusi dari permasalahan tersebut Adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam dan hukum barat, meningkatkan pemahaman terkait hukum agararia khususnya yang berhubungan dengan gadai tanah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait proses hukum acara pidana baik ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode penyuluhan dan pendampingan (bimbingan secara teknis). Adapun penyuluhan yang dilakukan oleh tim dosen dan perwakilan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi adalah dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Waris, hukum agraria, dan hukum acara pidana. Sedangkan pendampingan atau bimbingan teknis yang dilakukan adalah membuka posko konsultasi dan pelayanan advokasi bagi masyarakat yang memerlukan pendampingan hukum.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 ) DI KELURAHAN SINDANG PALAY KECAMATAN CIBEREUM KOTA SUKABUMI ]]>
<![CDATA[Bela, Fitria Nita]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>;
<![CDATA[Suryana, Cece]]>;
<![CDATA[Prakoso, Rahmatulloh Agung]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25171
<![CDATA[Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan kepadatan penduduk yang dimiliki Kelurahan Sindang Palay menyebabkan Kelurahan tersebut memiliki banyak permasalahan sosial. Diantara permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Sindang Palay adalah terjadinya beberapa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis situasi diatas maka ada beberapa rumusan permasalahan mitra yang dapati identifikasi, diantaranya: (1) Mitra belum mengetahui terkait Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga (2) Mitra belum mengetahui terkait proses penegakkan hukum di Indonesia (3) Mitra belum mengetahui tentnag cara penanggulangan peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga . Solusi yang diharapkan diantaranya (1) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarkat. (2) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada masyarakat Keluruhan Sindang Palay , maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari program PKM ini: (1) Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi masih belum mengetahui tentang peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja (2) Masyarakat Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi perlu memperoleh pendampingan secara hukum dalam rangka mencari keadilan.]]>
