<![CDATA[Kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua peraturan ini mencantumkan jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi oleh negara. Namun, kompensasi terkait korban tindak pidana yang pelakunya orang dengan gangguan jiwa tidak termasuk jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi. Pasalnya, korban tetap memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi dan seharusnya negara mengambil alih karena sang pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pemerintah Indonesia terkait uang kompensasi negara terhadap kerugian akibat tindak pidana dan bagaimana formulasi kebijakan pemberian kompensasi oleh negara kepada korban tindak pidana akibat perbuatan orang dengan gangguan jiwa. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-kualitatif dan ditulis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki LPSK menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keterbatasan jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi. Pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur pemberian kompensasi kepada korban dari pelaku yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk mekanisme, sumber pendanaan serta prosedurnya.]]>
