<![CDATA[Penelitian ini membahas pengaruh hukum Islam terhadap hukum perkawinan di Indonesia dengan menitikberatkan pada integrasi asas-asas hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan. Kajian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keadilan (ʿadl), kemaslahatan (maṣlaḥah), kemudahan (taysīr), dan pengakuan adat (ʿurf) menjadi pilar penting dalam pembentukan dan implementasi hukum perkawinan nasional. Secara historis, hukum Islam memberikan pengaruh signifikan dalam proses legislasi UU No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang memperlihatkan kompromi antara nilai agama dan kebutuhan hukum modern. Implikasi praktisnya terlihat dalam putusan-putusan Pengadilan Agama, di mana hakim menggunakan asas hukum Islam untuk menafsirkan norma secara kontekstual, khususnya dalam perkara perceraian, dispensasi nikah, dan hak asuh anak. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa praktik poligami yang rentan terhadap ketidakadilan, maraknya dispensasi nikah yang berpotensi melegalkan perkawinan anak, serta disharmoni antara asas hukum Islam dengan prinsip hak asasi manusia dan tuntutan modernitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi pencatatan perkawinan, pengawasan dispensasi nikah, serta harmonisasi hukum Islam dengan prinsip konstitusi dan HAM agar hukum perkawinan di Indonesia lebih responsif terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak keluarga.]]>
