Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.842

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Widya Yuridika SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jambe Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Veteran Law Review JE (Journal of Empowerment) JURNAL USM LAW REVIEW Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Journal Justiciabelen (JJ) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Muhammadiyah Law Review Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia PATTIMURA Legal Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Karya Abdi Masyarakat Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi

Arrie Budhiartie

Faculty Of Law, Universitas Jambi

Author-ID : 243577

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 40 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

INTERNALISASI PRINSIP ETIKA PROFESI KE DALAM NORMA HUKUM POSITIF SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN FIGUR HUKUM KEPERAWATAN Arrie Budhiartie; Joni Emirzon; Muhammad Syaifuddin
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 18 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

The code of ethics is a moral rule for people with professions that serve as a code of conduct (guidelines) in applying science and knowledge to the community. The code of ethics is not a legal norm. Violation of ethical principles will has given the moral and ethics sanctions by professional organizations and is not punishable by law. One of those professions that are bounded to a code of conduct is the nursing profession. Nursing ethics is a measure of professional conduct based on moral values which are believed; those come from universal values and from the local or national characteristics of social and cultural values. But the tendency of change in view of the nursing service that originally is altruism towards services of a commercial nature led to opportunities for moral degradation becomes larger. It required political law that aims to protect the interests of society as a recipient of nursing services through deregulation values and ethical principles into legal norms. The final goal of re-regulation on ethics to the law norms is to provide legal protection and legal certainty in order to create order and social justice have been based on Pancasila. Keywords: ethical code, morality, legal norm, nurse.

FUNGSI ASAS KESETARAAN PROFESI TERHADAP PENGEMBANGAN FIGUR HUKUM KEPERAWATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN Arrie Budhiartie; Muh Nasser
SOEPRA Vol 3, No 2: Desember 2017
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Asas hukum, merupakan suatu bagian dari tatanan sistem hukum yang selalu ada di dalam maupun di balik keberadaan sistem hukum itu sendiri. Asas hukum memberikan arah terhadap lahirnya perumusan berbagai kaedah hukum dan kaedah perilaku, sekaligus berfungsi sebagai suatu batu uji terhadap keabsahan suatu kaedah hukum. Demikian halnya dengan hukum keperawatan, melalui keberadaan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, penetapan asas-asas hukum di dalamnya tidaklah terlepas dari nilai-nilai etis yang menjadi karakteristik khusus pelayanan kesehatan keperawatan. Salah satu asas hukum tersebut adalah asas otonomi profesi yang menjadi landasan filsafati pendukung asas kesetaraan yang menjiwai keberadaan UU Keperawatan. Asas otonomi memberikan landasan terbentuknya kaedah-kaedah hukum yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan dalam menjalankan fungsi-fungsi kolaboratif, komplementer, dan mandiri keperawatan berdasarkan wewenang profesinya. Asas otonomi ini diharapkan mampu mengembangkan sistem hukum kesehatan yang berkeadilan profetik dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau untuk Mewujudkan Kota Jambi Sebagai Green City Latifah Amir; Arrie Budhiartie; Dhil’s Noviades
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Dengan disyahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah semua ketentuan yang berlaku dalam UU No 32 Tahun 2004 tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014. Dalam pelaksananan otonomi daerah diserahkan kepada daerah. Dalam pengelolaan dan penataan ruang daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang undangan tingkat nasional yang mengatur tata ruang yang sudah dituangkan dalam bentuk UU. Dan setiap daerah baik provinsi kota dan kanupaten mempunyai peraturan sendiri dalam penata ruang daerahnya yang harus berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi. Dalam penataan ruang daerah harus ada singkronisasi antara tata ruang nasional,provinsi dan kota. Dalam membuat rencana tata ruang wilayah bahwa daerah perkotaan harus menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau 30 %, 20 % untuk Ruang Terbuka Hijau public dan 10 % untuk ruang terbuka hijau privat. Hal ini harus dikelola oleh pemerintah daerah. Penelitian ini membahas penataan Ruang Terbuka Hijau, dan akan melihat kebijakan dan kewenangan pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau. Bentuk penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kwalitatif. Dari hasil penelitian diharapkan bsa memberikan masukan kepada pemerintah daerah kebijakan yang harus dilakukan untuk u menata ruang terbuka hijau dalam menuju Kota Jambi menjadi Green City.

IMPLIKASI HUKUM KESEHATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN IDENTITAS DISOSIATIF Arrie Budhiartie; Elizabeth Siregar; Muhammad Dwi Rafky
Jurnal MHKI Vol 2 No 02 (2022): Oktober
Publisher : Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53337/jhki.v2i02.86

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dalam menentukan pertanggungjawaban pidanabagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang dissociative identity disorder perspektif hukum kesehatan. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berangkat dari isu hukum berupa kekaburan norma pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang masih samar dalam memberikan alasan penghapus pidana berdasarkan kondisi kejiwaan tertentu. Dissociative identity disorder dipandang sebagai suatu bentuk gangguan jiwa baik dalam perspektif psikologi maupun perspektif hukum kesehatan sehingga membuatnya berkedudukan sebagai alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) sebagai kondisi jiwa yang terganggu karena penyakit. Korelasi antara kepribadian penyandang dissociative identity disorder dengan keadaan “pada saat” melakukan penganiayaan menjadi fokus dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyandang dissociative identity disorder. Kepribadian yang mengambil peran dalam melakukan penganiayaan akan menentukan pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan kepada penyandang dissociative identity disorder yang melakukan penganiayaan.

The Right to Manage Emergent Land on the Riverbank Amir, Latifah; Helmi, Helmi; Budhiartie, Arrie; Nuriyatman, Eko
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no1.3356

Management rights over emergent land on the banks of the Batanghari River Watershed in Penyengat Rendah District, Jambi City have been practiced by the local community for generations without formal ownership as of this study. This article examines the legality of land tenure under Indonesian law and the rights to manage land emerging along the Batanghari riverbanks, aiming to advise the local government on the crucial need for legal recognition of these rights. Utilizing an empirical research method involving direct community engagement, the study finds that community management of this land is driven by longstanding residency and utilization, the scarcity of available land for agriculture in Jambi City supporting the local economy, high land prices, and historical reliance on riverbank land use. Despite continuous management, these activities lack permanent legal status as outlined in Article 16, Paragraph (1) of the Basic Agrarian Law.

Empowering Junior High School Students in Jambi Through Legal Counseling on Sexual Violence Prevention Amir , Latifah; Budhiartie, Arrie; Amir, Diana; Dewi, Ratna; Suci Pratiwi, Cholillah
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jkam.v8i1.33547

Concerns about the increasing prevalence of deviant behavior related to sexual activities and sexual harassment, where teenagers often become victims, must be addressed intensively by all sectors, including academia. This concern serves as a strong motivation for the Community Service Team from the Faculty of Law to focus on the prevention and mitigation of sexual violence among adolescents, specifically at Secondary School Number 6 Kota Jambi. The selection of this location is based on the understanding that junior high school students are a vulnerable group, susceptible to becoming victims due to their emotional instability and heightened curiosity. Preventive efforts are implemented by providing students with better knowledge and understanding, enabling them to protect themselves and their peers while fostering awareness of anti-sexual violence in their environment. The outreach method involves several stages, including preliminary assessments, problem identification, and the socialization of various regulations related to antisexual violence. Socialization activities are conducted through presentations and discussions between the team and the students. The final stage includes periodic evaluations conducted by the school to assess the development of students' knowledge and behavior regarding sexual violence and harassment. In conclusion, this research conveys a message about the importance of higher education institutions in supporting students to understand legal issues related to sexualviolence that frequently occur today.

Persetujuan Tindakan Kedokteran Sebagai Bagian Perjanjian Terapeutik di Puskesmas Desa Sungai Jambat Sarina Lestari, Besse; Budhiartie, Arrie; Alissa, Evalina
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v5i1.31498

The aims of this research are to find out and analyze whether (1) What are the elements of informed consent that are implemented at the Sungai Jambat Village Health Center. (2) What are the exceptions to the absence of informed consent in a therapeutic agreement at the Sungai Jambat Village Health Center. The methodology had been used was an empirical juridical legal research regarding the application or implementation of legal provisions directly to every legal event that occurs in society. The results of this research indicate that the implementation of informed consent at the Sungai Jambat Village Health Center has been legally enforced as law because it implements and fulfills the four elements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, agreed after receiving the information, competent because they are 21 years old. and guardianship if under age, a certain thing related with the medical action/treatment, and the object of the agreement is fulfilled, and the last requirement related with the legally reason has been eligible because the object of the agreement were the medical treatment that accordance and do not deviate from the law. Regarding the exception to the absence of informed consent, the Sungai Jambat Village Health Center stipulates the rule that in an emergency situation, as an effort to save the patient and requires immediate action, informed consent is not required and can be requested after medical action has been given.

Implementasi dan Tantangan Hukum Agraria dalam Sistem Hukum Nasional: Analisis Komprehensif Terhadap Aspek Regulasi, Administrasi, dan Sosial-Ekonomi Nasywa Denada Amanda; Arrie Budhiartie; Iskandar Zulkarnain
Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 2 No. 6 (2024): November: Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/intellektika.v2i6.1984

This research examines in depth the implementation of agrarian law in the Indonesian national legal system with a focus on aspects of regulation, administration and socio-economic impacts. This research examines various basic problems in the implementation of the Basic Agrarian Law (UUPA), such as land conflicts, administrative systems, protection of the rights of indigenous peoples, as well as challenges in agrarian reform. The method used is normative juridical with a comprehensive socio-legal approach. The inquire about comes about appear that there's a critical crevice between the existing legitimate system and its execution within the field, particularly within the viewpoints of arrive organization, law requirement and assurance of community rights. This research identifies the need for systemic reform in national land management, modernization of the administrative system, and strengthening institutional capacity to create a more effective and just land system.

DAMPAK PELANGGARAN KODE ETIK FIRLI BAHURI TERHADAP KINERJA DAN CITRA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Darussalam , Mohammad; Budhiartie2, Arrie
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i2.195

The abstract contains the objectives of analyzing the ethical violations committed by Firli Bahuri, the Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK), and their impact on the institution's performance and image. Through a qualitative descriptive method, this study examines media reports, expert opinions, and legal documents to interpret and synthesize the findings. Results indicate that ethical violations by the KPK leader weakened public trust, disrupted institutional performance, and prompted calls for internal reform. It is concluded that stronger ethical enforcement and public accountability are crucial to restoring the integrity of anti-corruption bodies.

Pertanggungjawaban Bidan Praktik Mandiri dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Kesehatan No.17 Tahun 2023 Salima, Gaby Lastia; Budhiartie, Arrie; Alissa, Evalina
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.12181

Midwives are required to practice within the scope of their authority as regulated by Minister of Health Regulation No. 28 of 2017 concerning Midwifery Practice Licensing. However, in reality, many midwives provide healthcare services beyond their authority, causing harm to patients. This study examines the legal relationship between midwives and patients under Law No. 17 of 2023 on Health and the civil liability of midwives in cases of unlawful acts (onrechtmatige daad) that result in harm to patients. Using a normative juridical methodology, the study finds that midwives must deliver healthcare services according to their competence, standards, and legal obligations. If malpractice occurs, resulting in harm to patients, midwives can be held civilly liable under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, which regulates liability for unlawful acts. Dalam menjalankan praktiknya, bidan harus mematuhi kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, namun faktanya terdapat bidan yang memberikan pelayanan kesehatan diluar kewenangannya yang sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang hubungan hukum antara bidan dan pasien ditinjau dari Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta bentuk pertanggungjawaban perdata bidan dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pasien. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bidan dalam praktik mandirinya wajib memberikan pelayanan kesehatan se%t44Tsuai kompetensi dan standar serta hak dan kewajiban yang ditetapkan. Apabila bidan melakukan kesalahan dalam praktik yang menimbulkan kerugian pada pasien, ia dapat dikenakan pertanggungjawaban secara hukum perdata. Pertanggungjawaban ini bersumber pada ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana dijabarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Co-Authors AA Sudharmawan, AA Alissa, Evalina Amir , Latifah Amir, Diana Aprilia, Diva Puspita Ar Rasyid, M Afif Aryaningrum, Putri Auliani, Rini Ayu Tantri, Novia Ayu, Endang Putri Darussalam , Mohammad Deffiana, Zahra Devi, Arti Dhil’s Noviades Eka Wulandari Eko Nuriyatman Elizabeth Siregar Fauzani Raharja, Ivan Fauzi Syam Fauziah, Hanifatul Fazlia, Shelly Asrika Fitria Habibullah Tarigan, B.M. Hartati Hartati Helmi Helmi Iswandi Iswandi Iswandi Jabbi, Yusupha Joni Emirzon Latifah Amir Marpaung, Markus Setiawan Meilani Putri, Ranty Mentari, Fazrina Mohd Ridzuan, Muhammad Ameer Syazwan bin Muh Nasser Muhammad Dwi Rafky Muhammad Syaifuddin Nabila, Zahwa Nasywa Denada Amanda Nuchraha Alhuda Hasnda Nur Halimah Nurjannah, Intan Padang, Way Irma Hayati Br Pradhan, David Puspita Sari, Meri Rahman Setiadi, Fazlur Ratna Dewi Riri Maria Fatriani Rts Fanny Inayah Rustian Mushawirya Salima, Gaby Lastia Sarif, Nadira Nestria Sarina Lestari, Besse Shadiq, Alfansa Surya Simbolon, John Freddy Sri, Sriningsih Hasimi Suci Pratiwi, Cholillah Syahfiradella, Adrienne Dwi Usman, Syai Saladin Valentino, Deco Anderson Virdayanti, Leila Yuhana, Ersa Zarifah, Ridha Aulia

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search