<![CDATA[Asas oportunitas dalam hukum acara pidana di Indonesia memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk menunda atau menghentikan proses penuntutan pidana demi kepentingan masyarakat. Tujuan dari asas ini adalah untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya dengan memberikan kebebasan dalam penuntutan pidana apabila penerusan suatu proses hukum akan merugikan kepentingan masyarakat atau tidak akan menghasilkan keadilan yang efektif. Sebagai tambahan dari asas legalitas, asas ini menjamin bahwa penuntutan pidana tetap dinamis dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, bukan bersifat kaku dan menghukum. Studi ini mengkaji landasan hukum, pelaksanaan, dan hambatan terhadap asas kesetaraan kesempatan dalam hukum pidana di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengevaluasi peraturan perundang-undangan, sumber ilmiah, dan dokumen resmi, seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Peradilan Restoratif. Penelitian ini menemukan bahwa asas kesetaraan kesempatan memiliki landasan hukum yang kokoh dalam beberapa undang-undang nasional, termasuk Pasal 35(c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Pasal 140(2)(a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam implementasinya, penerapan asas ini meningkatkan efektivitas, menekan jumlah kasus di pengadilan, dan memperkuat pendekatan restoratif dalam isu pelanggaran yang ringan. Namun, ada tantangan seperti kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya keterbukaan, dan penafsiran yang subjektif terhadap istilah “kepentingan umum” yang tetap menjadi masalah penting. Oleh karena itu, adanya kriteria yang jelas, mekanisme yang transparan, dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa asas ini berfungsi sebagai sarana keadilan dan bukannya alat untuk berkuasa.]]>
