<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi investor atas pengawasan transaksi keuangan bernilai besar oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam sistem keuangan nasional. Analisis difokuskan pada sejauh mana kewenangan pelaporan, penandaan, penundaan, atau pembekuan sementara transaksi bernilai besar berdampak pada hak investor yang beritikad baik, khususnya hak atas akses dana, perlindungan reputasi, dan jaminan kepemilikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer meliputi ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang, perbankan, pasar modal, dan perlindungan konsumen jasa keuangan; sedangkan bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, terdapat kekosongan norma mengenai mekanisme keberatan yang cepat dan pemulihan hak ketika transaksi investor ditangguhkan. Kedua, terdapat norma yang belum tegas mengenai kriteria “transaksi mencurigakan”, sehingga transaksi sah dengan nilai besar tetap berpotensi diperlakukan sebagai berisiko. Ketiga, terdapat potensi konflik antara hak investor atas dana dan asas kerahasiaan rekening dengan kewenangan negara untuk melakukan penundaan transaksi secara preventif sebelum adanya penetapan pengadilan. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengaturan prosedural untuk menjamin kepastian hukum investor tanpa mengabaikan tujuan pencegahan pencucian uang.]]>
