Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.838
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Hasanuddin Law Review Jurnal Jatiswara JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Sawitri, Dewa Ayu Dian
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi Dewa Ayu Dian Sawitri; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Patrika Vol 43 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p04

Abstract

Keberadaan konten karya intelektual seperti lagu banyak disebarluaskan melalui transaksi elektronik oleh suatu entitas dengan merek tertentu. Spotify adalah salah satu entititas yang menawarkan akun premium yang menyediakan layanan streaming musik digital, podcast, serta video yang menyediakan jutaan lagu dan konten lain dari berbagai artis di seluruh dunia berbasis perjanjian lisensi. Namun, kecanggihan teknologi mempermudah konten premium tersebut diperjualbelikan melalui e-commerce. Penelitian ini mengkaji model perjanjian yang melandasi perlindungan penyebaran konten kekayaan intelektual serta potensi pelanggarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa model perjanjian yang melandasi penyebarluasan konten karya intelektual dalam transaksi e-commerce adalah perjanjian lisensi. Keberadaan perjanjian lisensi memberikan hak kepada pihak yang melesinsi untuk menggunakan dan mendapat perlindungan terkait penggunaan hak ekonominya. Penjualan dan penyebarluasan akun premium milik suatu entitas tertentu melalui situs belanja online atau e-commerce oleh pihak yang tidak memiliki lisensi dengan menggunakan merek tertentu seperti Spotify dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas merek. Entitas yang dirugikan dengan perbuatan penggunaan suatu merek tanpa izin, termasuk sebagai pemegang Hak Cipta atas lagu dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek dan pelanggaran Hak Cipta.
Classification of Industrial Relations Disputes Settlement in Indonesia: Is it Necessary? Desak Putu Dewi Kasih; Made Suksma Prijandhini Devi Salain; Kadek Agus Sudiarawan; Putri Triari Dwijayanthi; Dewa Ayu Dian Sawitri; Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama
Hasanuddin Law Review VOLUME 8 ISSUE 1, APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v8i1.3502

Abstract

This study aimed to examine the effect of the disputes classification in the industrial settlement system, comparing arrangements according to the perspective of the International Labor Organization, China, Japan, and Kazakhstan, and trying to find the ideal concept of the type of industrial dispute to apply in Indonesia. This research is normative legal research. The approaches used in this study were the statutory approach, conceptual approach, fact approach, and comparative approach. The results revealed that the classification of disputes in the industrial relations settlement system in Indonesia has an impact on the difficulty of the parties in classifying their disputes. Comparative studies were conducted to determine the classification of disputes in international law as well as in China, Japan, and Kazakhstan. The ideal concept that can be offered to Indonesia is the simplification or elimination of the classification of industrial relations to provide dispute resolution by applying the principles of fast, precise, fair, and inexpensive methods.  
Model Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Pendekatan Hukum Adat Bali A.A.Istri Ari Atu Dewi; AA Istri Eka Krisnayanti; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p07

Abstract

This aim of this study was to identify, analyze and elaborate the arrangements regarding the protection of Traditional Cultural Expression in Indonesia as well as the model of the role of the Village to protect TCE in Bali. This study was a normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The study indicated that in Indonesia, TCE is protected under the Copyright Law, namely in the provisions of Article 38 of the UUHC as well as through the Article 15 of the Cultural Promotion Law. In international law, protection against TCE is implicitly stipulated in Article 15 paragraph (4) of the Berne Convention 1967 and with regard to the model of setting the role of customary villages to protect traditional cultural expression in Bali can be done by applying a model of synergy and coordination between Customary Villages, Communities, Ministers and TCE through the establishment of “awig-awig” or “pararem”, which specifically regulates the protection of TCE in Bali. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi pengaturan mengenai perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia serta model pengaturan peranan Desa dalam upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Bali. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tatanan hukum nasional di Indonesia, EBT dilindungi berdasarkan UUHC, yaitu pada ketentuan Pasal 38 UUHC serta melalui Pasal 15 UU Pemajuan Kebudayaan. Dallam hukum internasional, perlindungan terhadap EBT diberikan secara implisit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) Konvensi Berne 1967 dan dalam kaitannya dengan model pengaturan peranan desa adat dalam upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional di Bali dapat dilakukan dengan menerapkan model sinergi dan koordinasi antara Desa Adat, Masyarakat, Pemerintah dalam memebri perlindungan dan pelestarian EBT melalui pengaturan dalam “awig-awig” atau “pararem” yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan EBT yang ada di Desa Adat.
Omed-Omedan as a Traditional Cultural Expression: Legal Protection of a Communal Intellectual Property in Indonesia Putri Triari Dwijayanthi; Putu Aras Samsithawrati; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p05

Abstract

The study was aimed to identify, analyze and elaborate the legal arrangement for communal intellectual property protection in Indonesia, including “omed-omedan”. Further, the study also examined the commercial use mechanism of Traditional Cultural Expression, including “omed-omedan”. This writing was normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The study indicates that omed-omedan shall be protected as TCE, hence any commercial use of omed-omedan by major industries and/or foreign investors must obtain a permit and fulfill other obligations including but not limited to the distribution of benefits to customary law community in Banjar Kaja, Sesetan as the custodian.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI Kadek Audrindra Paramitha Tanaya; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha rumah penitipan hewan terhadap pemilik hewan selaku konsumen dan juga terkait dengan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha rumah penitipan hewan yang dalam hal pelayanannya mengakibatkan suatu kerugian bagi pihak pemilik hewan selaku konsumen dan juga hewan peliharaan yang dititipkan. Penelitian ini dibuat menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dalam pembuatannya menggunakan pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan secara fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa penitipan hewan yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa penitipan hewan yaitu kemungkinan kesalahan pengelola rumah penitipan hewan, keadaan memaksa (overmacht) dan force majeure. Selain itu, pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian penitipan hewan batal demi hukum sehingga sesuai pasal 19 ayat (1) UUPK, apabila pelaku usaha wanprestasi maka dirinya wajib bertanggungjawab dengan memberi penggantian kerugian kepada pemilik hewan selaku konsumen. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Klausula Eksonerasi, Kerugian ABSTRACT This study aims to determine the forms of default by animal care home business actors against animal owners as consumers and also related to the responsibility given by animal care home business actors which in terms of their services result in a loss for the animal owner as a consumer and also the animal. entrusted pets. This research was made using a normative legal research method which in its manufacture uses a statutory approach and a factual approach. The results of the study indicate that the forms of default committed by animal care service business actors that cause harm to animal care service users are the possibility of errors in the management of the animal care home, forced circumstances (overmacht) and force majeure. In addition, the inclusion of an exoneration clause in the animal care agreement is null and void so that in accordance with Article 19 paragraph (1) of the UUPK, if a business actor defaults, he is obliged to be responsible for providing compensation to the animal owner as a consumer. Key Words: Liability, Expensation Clause, Losses
KEWAJIBAN HUKUM TERHADAP PROTEKSI SENGKETA KONSUMEN JASA OJEK ONLINE Arcana, Made Carmenita; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengenali pengaturan moda transportasi yang berupa taksi online ataupun ojek online yang dimana taksi online telah memiliki pengaturan secara hukum, namun untuk ojek online belum memiliki pengaturan secara khusus. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode hukum normative. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah didapatnya peraturan mengenai ojek online yakni UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang Dimana didalamnya diatur juga mengenai kendaraan bermotor umum. Namun secara hukum, operasional ojek online diakomodasi oleh aturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) sehingga diakui dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan kewajiban hukum yang timbul terhadap proteksi konsumen jasa ojek online diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang Dimana perlindungan konsumen memiliki 2 cara yaitu Upaya non-litigasi atau Upaya diluar pengadilan atau melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan umum.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN REUPLOAD VIDEO YOUTUBE DI APLIKASI TIKTOK Venturini, I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal protection of YouTube video copyrights that are re-uploaded on the TikTok application platform in the perspective of the Copyright Law including the responsibility of the perpetrators of YouTube video re-uploading content who have violated the rights of the perpetrator. The research method used in this study is normative juridical research, which conducts several library materials such as scientific journals, theses and other articles which contain additions from various sources related to the issues studied in this study. The study results show that someone who has re-uploaded a Youtube video on the TikTok platform violates articles 5 and 9 of the UUHC. In this case, even though the Tiktok user has included the original source, the creator is still disadvantaged economically, because there are still many people who only see the video only on accounts that re-upload the video without looking at the original source. In this case, violations that occur can be subject to sanctions listed in article 113 of the UUHC.
PENGARUH LABELISASI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Swandewi, Luh De; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Price labeling is a description or information that can be in the form of writing, pictures, or a combination of both which is located on one part of the product which contains information on the value of the item or product. Price labeling can determine the class of an item or product, as a means of communication between business actors and consumers things consumers need to know about about an item or product, provide a sense of security for consumers because the price is clearly listed, and is a guide for consumers whether the price listed is in accordance with the function and quality of an item or product. This research aims to know the existence of the price tag in buying and selling activities and the effect of price labeling on consumers. The research method used is Empirical research methods which is based on the results of interviews and direct observation. Price labeling provide convenience for consumers as well as business actors. Consumers will no longer ask about prices and business actors do not check prices one by one anymore in the amount of goods or products that are not small.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN OTOMOTIF TERHADAP KETIDAKSESUAIAN INFORMASI ATAU DATA SPESIFIKASI KENDARAAN Kusuma, I Gede Candra; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This journal's research aims to find out and understand the regulations regarding legal protection that can be obtained by automotive consumers in the case of discrepancies in information or vehicle specification data, because this problem can cause losses to consumers. This research also examines the responsibilities of business actors and their resolution of consumer disputes that may occur. This journal uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show that the UUPK is a regulatory guideline that regulates quite comprehensively regarding consumer protection to be able to protect consumer rights and the responsibilities of business actors as well as resolve consumer disputes, including automotive consumer problems regarding discrepancies in information or vehicle specification data. However, on the other hand, this law requires more firmness and caution from consumers themselves when entering into sales and purchase agreements with business actors.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR TERHADAP FRANCHISEE YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK MEREK Pradnya Pramita, Anak Agung Ayu Dwi Cahya; Dian Sawitri, Dewa Ayu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study conducted aims to determine and analyze the elements of intellectual property rights contained in a franchise agreement and legal protection to the franchisor against franchisees who violate trademark rights. There are several types of research that can be used to assess the problem, namely normative research through a statutory approach. The results of this study explain that the elements of intellectual property rights contained in franchise agreements are trademark rights, patents, copyrights, and trade secrets. In addition, settlements against franchisees who violate trademark rights can be carried out in litigation and non-litigation have been regulated in Article 83 and Article 93 of Law Number 20 Th. 2016 concerning Marks and Geographical Indications.Keywords : Franchisee, Intellectual Property Rights, Brand
Co-Authors A.A.Ayu Miranda Febrianty Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anak Agung Istri Widya Prabarani Angelie Rahelia Anne Joyce Lauren Sirumapea Apsari, Ni Luh Putu Sri Ratna Arcana, Made Carmenita Artha, Ni Putu Intan Cahyaning Asyer, Hana Daniella Cecilia Mudita Lukman Christvito Yizreel Desak Putu Dewi Kasih Dewi, I Gusti Ayu Putu Pramana Dewi, Ida Ayu Ketut Cintiya Dina Roulitua Harianja Donatha, Yustinus Cahya Dwijayanthi, Putri Triari Evita Debora Tulaseket Gabriel Agustine Geraldine Zepanya P Sianipar Grace Paladan Hong, Tan Jian I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya Ida Bagus Gede Kemenuh Jessica Sirait Johannes Toga S Marpaung Kadek Agus Sudiarawan Kadek Audrindra Paramitha Tanaya Kadek Irmayani Putri Arniyasa Kelakan, I G Ngurah Vinanta Diputra Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Kusuma, I Gede Candra Made Suksma Prijandhini Devi Salain Made Wiswani Wacika Mischa Jocylina Nadia Florensia Tarigan Ni Kadek Ari Duwi Pratiwi Ni Kadek Vionita Oktavieni Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Putu Rai Mirayanti Ni Made Anggita Dewi Maraneka Ni Made Ayu Putri Suwandewi1 Ni Putu Dian Pratiwi Ni Putu Regina Yudhita Putri Wirama Ni Wayan Jessica Dana Ninabelle Nathania Nyoman Triashari Satyaning Suci Pande Nyoman Raditya Dharma Pradnya Pramita, Anak Agung Ayu Dwi Cahya Putra, Made Aditya Pramana Putri Triari Dwijayanthi Putri, Dewa Ayu Ferbyla Putri, Ni Kadek Toti Adinda Putu Aras Samsithawrati Putu Widiya Ayu Sauca Rasendria Dewi Andaruni Sagung Chintya Selvia Syalaisha Amani Fatihah Shuhei Kamada Sieren Sarah Nissi Agape Swandewi, Luh De Venturini, I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma Yonathan Ariel Alexander Tambunan Yosafat Gabriel Sirait Zennifer Clarisa Ellshaday