<![CDATA[ABSTRAK Perkembangan ekonomi digital telah memunculkan berbagai model bisnis baru, termasuk multi-level marketing (MLM) berbasis digital yang kerap bersinggungan dengan praktik skema Ponzi. Fenomena ini menghadirkan problematika hukum serius karena sistem regulasi nasional belum sepenuhnya siap menghadapi dinamika ekonomi algoritmik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi regulasi dalam mengurai problematika skema Ponzi digital sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), dengan tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi terhadap literatur, regulasi, serta praktik internasional terkait. Kajian dilakukan terhadap 40 sumber yang meliputi peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, laporan lembaga, dan studi komparatif internasional seperti Non-Conviction Based Asset Forfeiture di Amerika Serikat dan pengawasan pasar digital oleh Korea Fair Trade Commission (KFTC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih bersifat reaktif dan belum responsif terhadap risiko kejahatan digital, khususnya pada praktik money game dan Ponzi scheme. Diperlukan rekonstruksi regulasi berbasis analisis sistematis dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi penipuan dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Dengan demikian, hukum di era digital harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif, adaptif, dan berkeadilan guna menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital nasional. Kata Kunci: Regulasi Digital, Skema Ponzi, Multi-Level Marketing, Kecerdasan Buatan, Perlindungan Konsumen.]]>
