Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Socialization of Ethics and Legal Aspects of Using Social Media at the Mulia Medan Education Foundation Leni Indrayani; Junaidi Lubis; Juliaya Maria; Muammar Rinaldi
Outline Journal of Community Development Vol. 2 No. 1: July 2024
Publisher : Outline Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61730/wvhewj53

Abstract

Hadirnya media jejaring sosial di dunia maya tentu memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Namun fenomena ini menjadi lebih kompleks dengan semakin besarnya ketergantungan masyarakat, terutama kaum remaja siswa Yayasan Pendidikan Mulia Medan. Opiniopini begitu mudah disampaikan untuk mempengaruhi publik tanpa memperhatikan norma dan fakta yang ada sehingga menjurus kepada propaganda negatif, tindak pidana perundungan, bahkan pornografi. Maka dari itu, berangkat dari alasan di atas mengantarkan pada logika yang logis bahwa dirasa perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang etika dan aspek hukum bermedia sosial terutama bagi kalangan remaja berupa penyuluhan hukum. Metode yang diambil dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan kegiatan sosialisasi. Hasil dari kegiatan ini yaitu : 1) Perubahan pengetahuan dan perilaku siswa Yayasan Pendidikan Muliah Medan terkait dalam memanfaatkan sosial media;2) Menambah wawasan siswa yayasan pendidikan Mulia Medan tentang aspek hukum sosial media.
Socialization of the Election Law as an Effort to Prevent Crime in the 2024 Election at the Mulia Medan Foundation Juliaya Maria; Leni Indrayani; Junaidi Lubis
Outline Journal of Community Development Vol. 2 No. 1: July 2024
Publisher : Outline Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61730/2xt4c938

Abstract

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dilaksanakan pada Yayasan Pendidikan Mulia Medan, tepatnya di Jalan Kenangan Raya No 33, Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, sosialisasi ini dilakukan pada siswa/I SMA/SMK. Dimana diketahui bahwa siswa SMA/SMK sebahagian sudah dapat melaksanakan kegiatan pesta demokrasi pada pemilu tahun 2024 mendatang, dengan kata lain Sebagian mereka sudah masuk kedalam daftar sebagai pemilih tetap di domisili masing-masing, sosialisasi ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana pemilu pada pemilu mendatang, karena pendidikan politik bagi siswa sebagai pemilih pemula dan siswa yang belum terdaftar sebagai calon pemilih tetap disekolah belum ada diajarkan atau disosialisasikan sehingga ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan mereka terhadap pendidikan politik sebagai pemilih pemula dan yang belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024 mendatang, memungkinkan mereka menjadi pelaku tindak pidana pemilu pada pemilu 2024 mendatang atau bahkan menjadi korban dari tindak pidana pemilu tersebut.
Legal Analysis of Land Dispute Resolution Based on Alternative Dispute Resolution (ADR) Juliaya Maria; Junaidi Lubis; M Salim
International Journal of Advanced Research Vol. 1 No. 5: February 2025
Publisher : Outline Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61730/qkf86s18

Abstract

This study explores the legal dimensions of resolving land disputes through Alternative Dispute Resolution (ADR) in Indonesia. Land disputes remain a persistent problem in the country, often caused by overlapping land claims, unclear land titles, and conflicting interests between communities, corporations, and government entities. Litigation processes are frequently prolonged and costly, which emphasizes the need for effective alternatives. This research aims to analyze how ADR can serve as a viable and just solution by examining its practical application, legal foundation, and societal impact. Using a qualitative approach supported by empirical data from interviews, case studies, and regulatory reviews, this study finds that ADR mechanisms—particularly mediation and negotiation—are capable of offering faster and more flexible dispute resolution compared to litigation. ADR also enables the inclusion of customary values and local wisdom, which is essential in regions where land ownership is deeply tied to tradition and community identity. However, the study also identifies major obstacles, including inconsistent regulatory support, lack of trained mediators, and limited access in rural areas. To maximize ADR’s effectiveness, the study recommends regulatory reform that specifically addresses land-related ADR, greater governmental and non-governmental support in ADR implementation, and public education to improve understanding and trust in these mechanisms. By strengthening ADR frameworks, Indonesia can create a more accessible and culturally responsive system of justice for land disputes. This research contributes to the broader discourse on legal reform and sustainable conflict resolution within the agrarian sector.