Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Regina, Silviana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENUNTUTAN, PEMIDANAAN DAN SANKSI (PIDANA) TERHADAP KORPORASI Regina, Silviana
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan korporasi baik nasional maupun trans/multinasional dalam kehidupan modern di era globalisasi semakin penting dan strategis. Namun tidak jarang kedudukan strategis dari korporasi ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga kerugian yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh tindakan pengurus korporasi, termasuk di dalamnya adalah dengan cara melakukan pelanggaran hukum. Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, maka terhadapnya dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, korporasi juga ditentukan mekanisme pemidanaannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 mengesampingkan prosedur hukum acara dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan. Permasalahannya bagaimanakah eksistensi pemidanaan korporasi menurut hukum acara pidana di Indonesia, dan bagaimanakah pemidanaan korporasi dalam praktik penegakan hukum, serta bagaimana putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan dalam perspektif vicarious liability? Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif vicarious liability, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perilaku seseorang yang secara personifikasi mewakili korporasi sehingga dapat dijatuhkan putusan pemidanaan.
Implementasi Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik): Indonesia Regina, Silviana
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v6i2.2075

Abstract

Pengaruh teknologi memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi, pencarian informasi maupun pengiriman data. Teknologi informasi saat ini selain memberikan dampak positif atau dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia, juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan ini yaitu kejahatan dunia maya.Kebebasan berekspresi ataupun berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang harus dihormati. Siapapun harus menjunjung tinggi kebebasan, namun disaat yang sama juga harus menghormati hak dan kehormatan orang lain sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik. Setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui akun media sosial yang mereka punya. Namun, ada juga beberapa diantaranya yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Co-Authors