Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mutiara Hukum
Siburian, Sukses M P
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
STATUS WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG PUTUS KARENA PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Aisyah, Aisyah; Siburian, Sukses M P; Sunarto, Atika
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang statusanak dariperkawinan yag batal serta hak warisan dari anak hasil perkawinan yang putus akibat adanya pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah riset pustaka yang dikumpulkan di analisis dengan teknik diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan di dasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Status warisan dari Anak hasil perkawinan yang putus akibat adanyabatal perkawinan tetap dapat mewarisi harta dari ayah atau ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu).
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGAM KELUARGA BERENCANA Sunarto, Atika; Aisyah, Aisyah; Siburian, Sukses M P
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang program pemerintah yang mengenai Keluarga Berencana (KB) tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Metode yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah riset pustaka yang dikumpulkan di analisis dengan teknik diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan di dasarkan pada Q.Lukman:14, AL-Ahkaf:15, Q.S Al-Anfaal:53, Q.S AL-Thalaaq:7menegaskan program pemerintah mengenai KB diakui dalam agama islam dan sangat baik apabila dilaksanakan.
TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR-RI KARENA TERLIBAT KASUS KORUPSI Siburian, Sukses M P; Sunarto, Atika; Aisyah, Aisyah
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v4i2.2608

Abstract

The legal arrangements of DPR-RI members involved in corruption cases are regulated in Law Number 27 Year 2009 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Legislative Assembly, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives and the Regulation of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia Number 1 / Dpr Ri / Year 2009 on the Code of Conduct which explains that every DPR-RI member who is proven to commit a criminal act of corruption will be dismissed from his membership as a member of DPR. The legal process of dismissing members of the DPR-RI involved in corruption cases is arranged in such a way from the start of the action of temporary dismissal until the dismissal remains. The legal process relating to the dismissal of DPR-RI members involved in corruption cases is known only in the form of interim termination and temporary dismissal, whereas in the interim change pattern is not known because the interchange pattern is not caused by the behavior of lawmakers who are contrary to the law but policy of political parties. The legal reason that a member of DPR-RI is dismissed in his / her position due to corruption case is caused by the member of DPR is proven to be corrupt and punished byimprisonment.
Co-Authors Aisyah Aisyah Atika Sunarto