<![CDATA[Abstract PDAM Tirta Galaherang is currently still a regional company that has not yet turned into a regional public company because there is no approval of the regional regulation draft that has been prepared by the local government and PDAM Tirta Galaherang. Since the promulgation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Regional Owned Enterprises (BUMD) only have a clear definition, namely based on Article 402 paragraph (2) of the 2014 Law concerning Regional Government which reads "BUMD which existed before the Law -This Law applies, must comply with the provisions of this Law within a maximum period of 3 (three) years since this Law was promulgated. Analysis towards implementation of legal obligation based on that rule which requires a change in form of regional owned enterprises legal entity from regional companies to regional public company become the main discussion and the objective of this paper. The research method used is of the type of research, namely empirical legal research, which is oriented towards primary data (research results in the field) and secondary data (studying and analyzing existing legal materials related to research problems).The results of this study are that the change in legal entity status from a regional company to a regional public company in PDAM Tirta Galaherang, Mempawah Regency has not been fully implemented because PDAM Tirta Galaherang, Mempawah Regency still has the status of a legal entity in the form of a regional company. The urgency of PDAM Tirta Galaherang Mempawah Regency to become a Regional Public Company is to carry out the mandate of the applicable law and to realize the need for better clean water services to residents in stages and as a basis for investing capital. PDAM Tirta Galaherang saat ini masih Perusahaan Daerah belum berubah Menjadi Perusahaan Umum Daerah yang dikarenakan belumnya disetujui Rancangan Peraturan Daerah yang sudah di rancang oleh Pemerintah Daerah dan PDAM Tirta Galaherang. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi "BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan". Analisis mengenai pelaksanaan kewajiban hukum sesuai amanat ketentuan tersebut yang mengharuskan perubahan bentuk badan hukum BUMD Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah merupakan permasalahan sekaligus tujuan dari tulisan ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, yang berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan) serta data sekunder (mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada berkaitan dengan masalah penelitian). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perubahan status bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah pada PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah masih belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah masih memiliki status badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah. Urgensi PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah menjadi Perusahaan Umum Daerah yaitu untuk melaksanakan amanat Undang-Undang yang berlaku dan untuk mewujudkan kebutuhan layanan air bersih yang lebih baik kepada warga secara bertahap serta sebagai dasar dalam melakukan penyertaan modal.]]>
