Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Konstitusi Hasanuddin Law Review TANJUNGPURA LAW JOURNAL University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JUDGE: Jurnal Hukum Nestor Tanjungpura Journal Of Law Tanjungpura Legal Review
Rommy Patra
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Arrangement of Relationship between State Institutions through the Fifth Amendment of the 1945 Constitution in Indonesia Patra, Rommy
Hasanuddin Law Review VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2018
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.525 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1244

Abstract

The amendment of 1945 Constitution is deemed to have many weaknesses and shortcomings, especially related to the regulate institutional relationship between state institutions. There are some problem related to the obscurity of position of state institutions, the overlapping of duties, functions and authority which lead to the unrealized of checks and balances and the vulnerable for abuse of power. The direction of the arrangement of relationship between state institutions should be: First, to strengthen the implementation and purification of presidential system; Second, to clear up the position of the MPR as a joint session between DPD and DPR in an institutional relationship directed to create a strong bicameralism system; Third, the arrangement of judicial institutions should affirm the concept of MK as the court of law and MA as the court of justice. With the addition of constitutional complaint authority for MK and the authority of the previlegiatum forum for MA. While the arrangement of institutional relationship between MA and KY in supervising the judge should be developed based on the concept of share responsibility; Fourth, to make Attorney General as a constitutional organ that have the same constitutional authority and legal standing as other law enforcement agencies, namely National Police and the Courts (MA and MK). Fifth, the institutionalization of independent state commissions as constitutional organs based on the criteria of having the urgency and function of strengthening the constitutional democratic state and strengthening the mechanism of checks and balances.
Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi Patra, Rommy
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (878.294 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i3.118

Abstract

Eksistensi kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang dilematis selama ini. Di satu sisi, kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan penuntutan secara independen, sedangkan di sisi lain adalah bagian dari lembaga pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan selama ini dirasakan menyebabkan independensi kejaksaan tidak optimal sehingga muncul stigma bahwa kejaksaan hanyalah sebagai alat kekuasaan dari yang memerintah. Selain itu, ditinjau dari segi pengaturan yang hanya berdasarkan undang-undang, kejaksaan tidak mempunyai legal standing sebagai organ konstitusi yang mempunyai kewenangan konstitusional sehingga kedudukannya saat ini tidak merefleksikan urgensitas tugas dan fungsi yang dimilikinya. Dalam upaya menata institusi kejaksaan ke depan sebaiknya diatur langsung oleh konstitusi. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan kejaksaan sebagai bagian dari main state organ yang mempunyai legal standing sama seperti lembaga penegak hukum lainya, yaitu Kepolisian dan Pengadilan (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Selain itu, untuk memerkuat dan memerjelas kedudukan sebagai lembaga negara, memusatkan kewenangan penuntutan berada di kejaksaan sebagai central of authority, membenahi hubungan kelembagaan antar sesama penegak hukum maupun lembaga terkait dan memperkuat independensi kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia Patra, Rommy
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 3 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.598 KB) | DOI: 10.31078/jk1536

Abstract

Upaya mencegah dan menghapus praktik penyiksaan di Indonesia bukanlah persoalan yang mudah. Meski sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan mengakui hak untuk bebas dari penyiksaan sebagai HAM dan hak konstitusional, namun praktik penyiksaan di Indonesia masih juga berlangsung secara massif. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praktik penyiksaan masih terjadi di Indonesia? Kedua, upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan menghapus praktik penyiksaan dalam memperkuat perlindungan HAM dan hak konstitusional untuk bebas dari penyiksaan di Indonesia? Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil kajian memperlihatkan bahwa, pertama, sejumlah faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik penyiksaan di Indonesia: (1) tidak adanya aturan hukum yang tegas dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku penyiksaan; (2) terinstitusionalisasinya praktik kekerasan dan penyiksaan di jajaran penegak hukum serta permisifnya masyarakat terhadap praktik tersebut; (3) mekanisme perlindungan dan pemberian kompensasi terhadap korban penyiksaan masih belum memadai. Kedua, perbaikan yang harus dilakukan mencakup: (1) adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dengan membuat kebijakan penghapusan tindakan penyiksaan, seperti membuat Undang-Undang khusus menentang penyiksaan; (2) penataan institusi Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga Pemasyarakatan serta lembaga-lembaga lainnya dengan meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi yang tegas dan dilakukannya proses hukum jika masih terdapat praktik penyiksaan yang dilakukan. Selain itu perlu diberikan pendidikan HAM bagi personil institusi-institusi tersebut; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk melawan setiap praktik kekerasan dan penyiksaan; (4) mengoptimalkan peranan lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban. (5) harus adanya pemenuhan terhadap hak-hak korban yang menjadi korban dari praktik penyiksaan.Efforts to prevent and eliminate the practice of torture in Indonesia are not easy. Although it has ratified the Convention Against Torture and recognizes the right for freedom from torture as human rights and constitutional rights, the practice of torture in Indonesia is still massive. The problem is, what factors cause the practice of torture to still occur in Indonesia? Then what efforts should be made to prevent and eliminate the practice of torture in strengthening human rights protection and constitutional rights for freedom from torture in Indonesia? The approach used in this study is the statute approach, case approach and conceptual approach. The results of the study show a number of factors that leads to the practice of torture in Indonesia: (1) the absence of strict legal rules and severe sanctions for perpetrators of torture; (2) institutionalization of the practice of violence and torture in the ranks of law enforcement as well as the permissiveness of the community towards the practice; (3) the mechanism for protecting and providing compensation to victims of torture is still inadequate. The improvements that must be made include: (1) a strong commitment from the government by making a policy of abolishing acts of torture, such as making a special law against torture; (2) structuring of the Police, Prosecutor's Office, TNI, Correctional Institutions and other institutions by increasing supervision, providing strict sanctions and carrying out legal proceedings if there are still practices of torture carried out. In addition, it needs education of human rights for personnel of these institutions; (3) increasing community participation in order to have awareness to fight every practice of violence and torture; (4) optimizing the role of institutions such as Komnas HAM and LPSK to provide protection and assistance to victims. (5) there must be rights fulfillment to the victims who become the victims of the practice of torture.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 Patra, Rommy
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 2, No 1 (2018): VOLUME 2 ISSUE 1, JANUARY 2018
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (737.671 KB) | DOI: 10.26418/tlj.v2i1.32675

Abstract

The community  has the right to participate in the formulation of legislation, such as the Regional Regulation (Perda). The existence of community participation is an important element that becomes an element that can not be ignored in the implementation of Regional Government in this era of democracy and decentralization. As a legal instrument in the implementation of Regional Government, the Regional Regulation in its formation is expected to be not elitist which is only made by the Head of Region together with the DPRD but also must involve community participation. However, there are still obstacles in community participation in the formation of local regulations caused by factors within the community itself (internal), namely the ability and willingness of the community to participate, as well as external factors, namely the role of formal apparatus and institutions. In addition, there are at least two main issues that arise in the effort to apply community participation, namely: (1) determine the model and process of involvement that matches the policy to be taken; and (2) determine who / what institutions need to be involved. To overcome these obstacles, in order to increase the participation of the community there should be an expansion of access to information and transparency in the formation of local regulations and effective communication between the community and local government and DPRD as institutions that have the authority to form local regulations. Because only with the existence of transparency, participation, communication and accountability in forming local regulation, it can be expected to produce a participative and aspirational regulation with sociological needs of the community.
PENGUATAN EKSISTENSI KELEMBAGAAN KOMNAS HAM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Rommy Patra
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3045.238 KB) | DOI: 10.14710/mmh.41.2.2012.209-217

Abstract

Abstract: National Commission on Human Rights (Komnas HAM) as a national human rights institutions in Indonesia is an independent agency whose function is to provide protection and enforcement of human rights. Institutional existence of Komnas HAM still has some weaknesses that have not been effective in carrying out its duties and functions. Hence the need for institutional strengthening of Komnas HAM in the state system of Indonesia. Keyword:  National Commission on Human Rights, existence, institutional strengthening   Kata Kunci: Komnas HAM, eksistensi, penguatan kelembagaan   Abstrak: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai institusi nasional HAM di Indonesia adalah lembaga independen yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan penegakan HAM. Eksistensi kelembagaan Komnas HAM masih mengandung sejumlah kelemahan sehingga belum efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu dibutuhkannya penguatan kelembagaan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.   Kata Kunci: Komnas HAM, eksistensi, penguatan kelembagaan
EFEKTIFITAS KELEMBAGAAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM PERLINDUNGAN HAM BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA Rommy Patra
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3605.453 KB) | DOI: 10.14710/mmh.41.4.2012.596-605

Abstract

Abstract: National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) is an independent national institution that function to promote and protect women's rights. Institutional existence of Komnas Perempuan still contain many flaws and does not show the characteristics as effective human rights institution. Therefore the institutional of Komnas Perempuan should be arranged to strengthen the function in the protection of human rights in Indonesia, especially women's rights. Keyword: National Commission on Violence Against Women, effective, institutional Abstrak: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah institusi nasional independen HAM yang berfungsi memajukan dan melindungi hak-hak perempuan. Eksistensi kelembagaan Komnas Perempuan masih mengandung banyak kelemahan dan tidak memperlihatkan ciri sebagai institusi nasional HAM yang efektif. Oleh karena itu kelembagaan Komnas Perempuan harus ditata untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia khususnya hak-hak perempuan. Kata Kunci: Komnas Perempuan, efektif, kelembagaan
The Existence of Policy Regulations (Beleidsregel) in the Indonesian Legislative System Patra, Rommy; Syafei, Muhammad; Husna, Muhammad Badarul; Djohan, Muhammad Irwan; Famula, Deea Rizky
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 9 No. 2 (2024): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.v9i2.33506

Abstract

The phenomenon of many types of statutory regulations being formed, there is the formation of a number of policy regulations. The main issue related to policy regulations is the issue of accountability and supervision. Because its formation is based on "free" authority, this policy regulation is vulnerable to abuse even though the accountability mechanism is not clear. The problems are: (1) What is the existence of policy regulations related to legal force and the implications that arise from their implementation? (2) How is policy regulation carried out to ensure that there is no abuse of power? This research uses normative legal research methods. Research results: The existence of policy regulations (beleidsregel) was formed not based on attribution or delegation authority from the Constitution and Laws, but was formed on one's own initiative (discretion) in order to resolve the government administration problems faced. Policy regulations are not statutory regulations and are not directly legally binding. The unclear status of policy regulations has the implication that the supervision carried out over them is still not optimal because there are no explicit regulations regarding the supervision mechanisms that can be carried out. To clarify the scope of supervision of policy regulations, there needs to be a revision of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration so that supervision of the use of discretion is not only aimed at decisions and/or actions of Government Officials but also includes supervision of the use of discretion which results in policy regulations. Apart from that, a monitoring mechanism through the judiciary must be sought where the Supreme Court must have consistency in its decisions and provide criteria related to policy regulations that can be tested to control them so that they are not misused. Keywords: discretion; policy regulations; supervision
OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Sugianto, Agus; Wiko, Garuda; Patra, Rommy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.94055

Abstract

Abstract This study discusses the implementation and optimization of the role and function of the Pontianak City Regional People's Representative Council and the obstacles faced in planning and evaluating regional development performance. This study is both normative and sociological legal study. The study was conducted by collecting primary data through interviews and legal materials collected through literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the role of the Pontianak City Regional People's Representative Council in planning and evaluating regional development performance is carried out in accordance with applicable laws and regulations and to optimize it, individual capabilities, organizational capabilities and system capabilities are improved. The obstacles faced are related to human resource capabilities, lack of discipline and cooperation from members of the Pontianak City Regional People's Representative Council, lack of experts and supporting facilities and legal obstacles. Keywords: Development; Planning and evaluating; Regional People's Representative Council Abstrak Penelitian ini membahas pelaksanaan dan optimalisasi peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis sekaligus. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dalam melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengoptimalisasinya dilakukan peningkatan kemampuan individu, kemampuan organisasi serta kemampuan sistem. Adapun hambatan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, kurangnya disiplin dan kerjasama dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, kurangnya tenaga ahli dan fasilitas pendukung serta hambatan yuridis. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pembangunan; Perencanaan dan Evaluasi
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL DEMOKRASI DI INDONESIA Rommy Patra
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51180

Abstract

The role of the Constitutional Court (MK) as the guardian of democracy can be seen from its decisions related to judicial review and dispute resolution on election results. Problems: (1) What is the role of the Constitutional Court in guarding democracy in Indonesia so far? (2). How to increase the role of the Constitutional Court as the guardian of democracy in Indonesia? This writing uses a normative juridical method. The results of the study, the role of the Constitutional Court as the guardian of democracy: (1) the indicators are judicial review decisions that contribute to the development of democracy in Indonesia, such as Decision: No. 011-017/PUU-I/2003; No. 013-022/PUU-IV/2006; No. 013-022/PUU-IV/2006; No. 6/PUU-V/2007 and others. Meanwhile, the Constitutional Court's Decision regarding the resolution of disputes over the phenomenal election results is Decision No. 41/PHPU.D-VI/2008 which applies the concept of systematic, structured and massive election violations. However, there is also a conservative Constitutional Court Decision in Decision No. 51-52-59/PUUVI/2008 and Decision No. 53/PUU-XV/2017 where the Constitutional Court rejected the request to cancel the presidential threshold. (2) to increase its role, the Constitutional Court must develop a consistent pattern of decision-making to realize constitutional justice and not only rely on formal legality.
PERAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH Abdul, Abdul; Patra, Rommy; Turiman, Turiman
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69928

Abstract

Abstrak Penelitian ini berkaitan dengan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriftif analisis dalam menganalisis data-data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, kuesioner dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada peraturan perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah secara menyeluruh masih belum maksimal. Kurangnya personil Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dalam keterampilan serta sinergitas, mentalitas dan profesionalitas. Terdapat peraturan-peraturan yang masih kurang efektif sehingga perlu melakukan diskusi dengan para akademisi. Belum diinventarisirnya sarana-prasarana dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
Co-Authors Abdul Goffar Abdul, Abdul Agus Sugianto ahmad rizal Aldi, Aldi Astri Kusumadela Atma, Dzaki Dwi Billy Notosatrio Alkadrie, Syarif Muhammad Chandra Maharani Daichi Putri Karamigi Debi Juanda Deden Kurnia Delvia Djohan, Muhammad Irwan Famula, Deea Rizky Garuda Wiko Habib, SY. Arifin Husna, Muhammad Badarul Iskandar Iskandar Maharani, Chandra Martha Alkadrie, Zata Yumni Muhammad Syafei, Muhammad Qanuni, Umi Simon Fetrus Suasono, Edy Turiman .