Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Dasar-Dasar Hukum Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Desa Purworejo Kecamatan Padang Ratu Fristia Berdian Tamza; Ubaidah; Raju Pratama Sibuea; Lingga Putri Heriyani; Alfiani Nur Indah Sari
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 1 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 1 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v5i1.169

Abstract

The Legal Fundamentals Socialization Program in Purwosari Village aims to enhance village officials' understanding of basic legal principles and the concept of mediation as an alternative for more effective dispute resolution. This study employs a qualitative descriptive method using observation, interviews, and document analysis. The socialization process includes delivering legal and mediation materials, interactive discussions, mediation simulations, and providing supporting materials. The results indicate that this program successfully increased the legal awareness of village officials and equipped them with skills to resolve conflicts peacefully. Through this program, village officials are expected to become wise mediators, create a more harmonious environment, and improve transparency and accountability in village governance.
Business Judgment Rule BUMN dan Korupsi Merugikan Keuangan Negara UU 1/2025: Gap Akuntabilitas Mendesak Raju Pratama Sibuea; Maroni; Susanti, Emilia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6027

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembaruan hukum pidana dan implikasinya terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama pembahasan meliputi perubahan status hukum kekayaan BUMN, adopsi prinsip business judgment rule (BJR), serta dampaknya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan regulasi BUMN diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dan profesionalisme pengelolaan BUMN, namun berpotensi menimbulkan inkonsistensi normatif dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tujuan pembaruan hukum pidana dan penguatan tata kelola BUMN dapat tercapai secara seimbang dan berkeadilan.