Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.674
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Progressive Law Review Istinbath : Jurnal Hukum Jurnal Iso Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Nemui Nyimah Jurnal Sumbangsih
Fristia Berdian Tamza
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya di Indonesia Maharani, Dewi Fajar; Dona Raisa Monica; Fristia Berdian Tamza
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1847

Abstract

Perawatan kulit saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, terutama bagi para wanita yang ingin tampil cantik. Perawatan kulit pencerah banyak diminati oleh konsumen karena stigma yang berkembang bahwa cantik identik dengan kulit putih. Tingginya minat pasar terhadap produk perawatan kecantikan pencerah kulit tentunya menjadi peluang yang menguntungkan bagi para pelaku usaha di bidang produk perawatan kecantikan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data akurat yang diteliti secara sistematis (Syafrida, 2021:6). Sifat penelitian deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan bagaimana Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya di Indonesia. Menggunakan teknik seperti analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dari hasil wawancara dan FGD. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga yang mengatur dan membina produk perawatan kulit di Indonesia. Registrasi, pengujian keamanan, dan standar label untuk produk perawatan kulit ditetapkan oleh BPOM. Sebagai contoh, Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Laksana Registrasi Perawatan Kulit mewajibkan produk perawatan kulit yang beredar di Indonesia untuk didaftarkan dan menjalani pengujian laboratorium (Sumber: Pedoman BPOM).
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA THE APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS IN DRUG ABUSE CASES: (Studi Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang) (Tanjung Karang District Court Case Study) Vanessa, Vanessa; Heni Siswanto; Fristia Berdian Tamza
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i1.5534

Abstract

Abstrak:Penjatuhan sanksi pidana sudah seharusnya diberikan apabila terdakwa pantas mendapatkan sanksi pidana, namun pada kasus ini seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dijatuhi sanksi pidana penjara yang dimana sudah seharusnya diberikan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pendekatan secara langsung ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam memperoleh data-data penerapan sanksi pidana pada perkara penyalahgunaan narkotika. Penulis juga menggunakan teori yuridis normatif yaitu metode dengan menggunakan literatur hukum yang mendasari dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, undang-undang, serta peraturan yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian mengenai persoalan penjatuhan sanksi pidana pada perkara penyalahgunaan narkotika serta meningkatkan penerapan asas ultimum remedium sebagai jalan keluar pada perkara penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang.Kata Kunci: Ultimum Remedium, Sanksi Pidana, Penyalahgunaan NarkotikaAbstract:The imposition of criminal sanctions should have been given if the defendant deserved it, but in this case a drug user for themselves was sentenced to prison, where medical rehabilitation or social rehablitation should have been given instead. This study uses an empirical juridical research method, namely approaching directly to the Tanjung Karang District Court in obtaining data on the application of criminal sanctions in narcotics abuse cases. The author also uses normative juridical theory, which is a method by using the underlying legal literature by examining relevant theories, concepts, legal principles, laws, and regulations. It is hoped that this research can provide a solution regarding criminal sanctions in drug abuse cases and improve the application of the ultimum remedium principle as a way out for future drug abuse cases.Keywords: Ultimum Remedium, Criminal Sanctions, Narcotics Abuse
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sahril Fadillah; Heni Siswanto; Fristia Berdian Tamza; Ahmad Irzal Fardiansyah; Maya Shafira
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 5 (2024): September: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i5.433

Abstract

Assault is an intentional act that causes pain or injury to another person's body. So it can be interpreted that abuse is a form of criminal act. Based on the explanation of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, it is emphasized that abuse that causes the victim to suffer serious injuries is carried out by a person against another person, even against objects, even though a person must be responsible for his actions. Criminal responsibility is intended to determine whether a suspect/defendant is responsible for a crime that occurred or not. What are the inhibiting factors in criminal liability for perpetrators of abuse which resulted in serious injuries to two victims based on Decision Number: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk and what is criminal liability for perpetrators of criminal acts of abuse which resulted in serious injuries to two victims? Data analysis uses qualitative data analysis. The inhibiting factors in criminal accountability for perpetrators of abuse which resulted in serious injuries to two victims based on Decision Number: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk are the legal factors themselves, law enforcement factors, means and facilities factors, community factors and cultural factors , community factors and law enforcement officers. Criminal liability for the perpetrator of the criminal act of abuse which resulted in serious injuries to two victims in Decision Number: 659/Pid.B/2019/PN.Tjk has met the value of criminal liability in accordance with the provisions of the actus because the defendant has committed an act that is prohibited as stated in it. in the Criminal Code.
Perspektif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Romance Scam : Analisis Peran Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung Khoirunnisa Khoirunnisa; Eko Raharjo; Fristia Berdian Tamza; Firganefi Firganefi
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i1.1137

Abstract

Cybercrime is increasing along with technological developments. The more people are connected to the internet, the more potential they have to experience crime in cyberspace. One of the cybercrimes is the crime of romance scam which is classified as an online fraud crime. The purpose of this study is to analyze the role of Sub-Directorate V Cyber Crime Directorate of Criminal Investigation in tackling romance scam crimes and their inhibiting factors. Using normative juridical and empirical juridical research methods, data were obtained through literature studies and field studies and analyzed by qualitative descriptive methods. Based on the results of the study, the Sub-Directorate V Cyber Crime Directorate of Criminal Investigation has never handled romance scam cases until the investigation due to a lack of evidence and other factors. Sub-Directorate V Cyber Crime Directorate of the Lampung Police has been active in various countermeasures with non-penal means such as conducting socialization and education to the public, cyber patrols, and digital forensic analysis. It is hoped that the public will be more careful in using social media, a healthy internet culture is needed and digital literacy is needed, and the government needs to revise laws and regulations regarding cybercrime.
Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Lampung M Farhan Nurfikri Z; Diah Gustiniati Maulani; Fristia Berdian Tamza
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i1.1185

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the distribution of illegal cigarettes in Lampung Province, identify the main obstacles, and provide strategic recommendations. The findings reveal that law enforcement in this region remains suboptimal due to weak inter-agency coordination, limited human resources and facilities, and the complexity of offenders' modus operandi. Offenders often exploit administrative sanctions, which fail to provide a deterrent effect, allowing the circulation of illegal cigarettes to persist. The study recommends strengthening the application of criminal sanctions, enhancing coordination through inter-agency data integration, utilizing digital-based monitoring technology, and conducting continuous public education. Implementing these measures is expected to improve law enforcement effectiveness, reduce the circulation of illegal cigarettes, and positively impact state revenue and public health protection.
KAJIAN HUKUM ATAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENIPUAN JUAL BELI TIKET PELABUHAN Fristia Berdian Tamza; Nikmah Rosidah; Fitari Rizkia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan penipuan terkait penjualan dan perolehan tiket pelabuhan merupakan permasalahan yang berulang di masyarakat, yang sangat berdampak pada konsumen dan sektor transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan dalam hal ini, menekankan pada penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak korban. Fokus kajian ini adalah perlunya dilakukan investigasi menyeluruh terhadap inkonsistensi putusan pengadilan dan pentingnya upaya pengamanan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang menganalisis hasil peradilan terkait kasus penipuan tiket di pelabuhan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, wawancara dengan aparat penegak hukum, dan evaluasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar putusan pengadilan telah memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam hukuman yang sering kali dipengaruhi oleh besarnya kerugian yang dialami oleh korban, niat pelaku, dan bukti yang tersedia. Tugas pembuktian kasus-kasus tersebut menghadapi kendala teknis, khususnya yang menyangkut transaksi elektronik. Selain itu, beberapa putusan menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap langkah-langkah perlindungan konsumen, seperti pemberian restitusi bagi para korban. Studi ini menemukan bahwa meskipun putusan pengadilan berperan dalam memberikan efek jera, diperlukan pendekatan yang lebih seragam untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Rekomendasi-rekomendasinya termasuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam mengelola bukti digital, dan membangun kerangka kerja tiket elektronik yang transparan untuk memitigasi aktivitas penipuan di masa depan. Fraudulent activities related to the sale and acquisition of port tickets represent a recurring issue in society, greatly affecting consumers and the transportation sector. This research aims to analyze judicial rulings in these matters, emphasizing the enforcement of laws, fairness, and the safeguarding of victims' rights. The focus of this study is on the necessity for a thorough investigation into the inconsistencies in judicial decisions and the significance of legal safeguarding for consumers who suffer losses. The methodology adopted involves a juridical-normative approach, analyzing judicial outcomes related to cases of ticket fraud at ports. Data were gathered through document analysis, interviews with officials in law enforcement, and legal evaluations based on pertinent laws and regulations. Findings from the research reveal that a majority of judicial rulings have met the criteria outlined in Article 378 of the Criminal Code. Nonetheless, variations in sentencing have been observed, often swayed by the extent of loss experienced by victims, the intent of the offenders, and the evidence available. The task of proving such cases encounters technical difficulties, particularly those that involve electronic transactions. Moreover, some rulings show insufficient consideration for consumer protection measures, such as the provision of restitution for victims. this study finds that while judicial decisions have played a role in delivering a deterrent effect, a more uniform approach is required to guarantee justice for all involved parties. Recommendations include enhancing public legal awareness, boosting the capabilities of law enforcement in managing digital proof, and establishing a transparent electronic ticketing framework to mitigate future fraudulent activities.
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian Fristia Berdian Tamza; M Fadhol Rachman Akbar
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i1.1295

Abstract

One of the most important outcomes in the criminal justice system is the acquittal of a defendant in a theft case. This study aims to analyze the basis for the judge's legal considerations in making decisions. The method used is a literature study by reviewing various legal literature, laws and regulations, and relevant court decisions. The results of the analysis show that the judge considered several factors, including: insufficient evidence that points directly to the defendant, reasonable doubts about the defendant's involvement in the crime, and the principle of the presumption of innocence. This decision was taken as a form of protection of human rights and justice. Finally, this study concludes that a decision that passes all legal charges not only reflects the substantive aspects of the law, but also shows the judge's commitment to the principles of justice and protection of human rights.
Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Kehutanan Desi Optapia; Dona Raisa Monica; Fristia Berdian Tamza
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i2.805

Abstract

Forests play an important role in supporting the lives of Indonesian and even international communities. However, the problem of forestry crimes today is a fairly complicated problem to overcome. This is due to, among other things, the lack of regional boundaries, low intensity and effectiveness of patrol/supervision, very limited and unprofessional forest security personnel and facilities, weak coordination among law enforcement officers, weak law enforcement against violators and the lack of perception from community members themselves of the importance of forest resources for all mankind. Supreme Court Decision Number 121 K/PID.SUS-LH/2024 is the focus of this study, because it highlights the challenges and complexities in law enforcement against perpetrators of forestry crimes. In this regard, there are problems related to legal uncertainty, differences in legal interpretation, and the complexity of cases that influence judges' decisions at the cassation level. The problem in this study is how is the basis for the judge's considerations in sentencing perpetrators of forestry crimes and whether the decisions given are in accordance with the principles of substantive justice. This research method is carried out using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. The data collection procedure in writing this research is by means of literature and field studies. Data analysis uses qualitative analysis.
Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Bagi Pekerja Migran Indonesia Ahmad Irzal Fardiansyah; Fristia Berdian Tamza; Nurul Mutiara Aisyah
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i1.812

Abstract

The condition of a country experiencing an economic crisis can have a very broad impact on the country, one of which is the lack of domestic employment opportunities, resulting in an increase in the number of unemployed people, which leads to the goverment’s helplessness to overcome poverty. This causes citizens to flock to work abroad. The handling must be balanced with cooperation with several parties, not only the government, and implementers of labor placement but also to prospective workers so that legal problems do not arise between workers and those who provide work. This study aims to analyze efforts to overcome the crime of trafficking in persons for Indonesian migrant workers. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches to understand the obstacles and challenges in handling human trafficking cases.
Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Orang Terdekat: Studi pada Polresta Bandar Lampung Albertus Agung Hagai Beni Parhualar Sidauruk; Fristia Berdian Tamza; Firganefi Firganefi
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Mahkamah:Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v1i4.200

Abstract

Crime is one of the forms of actions that violate social norms in society. One of the criminal offenses frequently occurring in communities is murder. The focus of this study is to explore the factors that trigger premeditated murder by individuals closely related to the victim and to analyze the efforts made by the police in handling such cases. This research employs an empirical approach, also known as a sociological legal study or field analysis. The respondents in this study include the police officials from Polresta Bandar Lampung, criminal investigators from Polresta Bandar Lampung, and criminal law lecturers from the Faculty of Law at Universitas Lampung. Data were collected through literature reviews and field observations, and analyzed qualitatively. The findings indicate several factors contributing to premeditated murder by close associates, including inadequate economic conditions, low education levels, revenge, and drug use. The police address premeditated murder through both penal and non-penal efforts. Penal efforts involve direct handling of cases by conducting investigations, inquiries, and arrests. Meanwhile, non-penal efforts focus on preventive measures aimed at preventing crimes before they occur. The primary focus of non-penal measures is managing the conditions that trigger criminal acts.
Co-Authors A Irzal Fardiansyah Albertus Agung Hagai Beni Parhualar Sidauruk Alfiani Nur Indah Sari Andre Arya Pratama Andri Yani, Reni Angelica Angelica Budi Rizki Husin Daan Hafids Zahidien Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Dina Haryati Diva Okta Nurkhalifa Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firganefi Fitari Rizkia Gidayani Heni Siswanto Hernandy Taufiqurohman Joice Yokhebet Demina Sitepu Khoirunnisa Khoirunnisa Lingga Putri Heriyani M Fadhol Rachman Akbar M Farhan Nurfikri Z Mamanda Syahputra Ginting Maya Shafira Muhammad Akhdan Mizanulhaq Mutiara Ratu Nabil El Rosyad Najwa Deisya Mayla Nikmah Rosidah Nurul Mutiara Aisyah Pinta Prasetyaning Darma Fitri Raju Pratama Sibuea Refi Meidiantama Rini Fathonah Sahril Fadillah Sharla Martiza Maulana P Sianturi, Kristiandy Sianturi Silvia Kirani Susi Susanti Theo Gorand Gabrielo Sihite Tiara Putri Aliba Ubaidah Vanessa Vanessa