<![CDATA[This study aims to analyze the implementation of the tourism management policy at Cemara Beach in Lingka Kuta Village, Gandapura District, Bireuen Regency. The research focuses on four key dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure based on the policy implementation model proposed by George C. Edwards III. A qualitative descriptive approach was applied, with data collected through interviews, observations, and documentation involving village officials, tourism managers, and local community members. The findings reveal that the implementation of the Cemara Beach tourism management policy has not yet been fully effective. In terms of communication, there remains a gap in coordination between village authorities and tourism managers; in the resource aspect, limited funding and inadequate infrastructure remain major constraints. Meanwhile, the disposition aspect shows a relatively high commitment among managers, although coordination with local government agencies remains weak. The bureaucratic structure is still simple and lacks an integrated operational mechanism. Overall, this study highlights that the effectiveness of tourism policy implementation at Cemara Beach requires improved interagency communication, adequate resource support, and strengthened institutional capacity for sustainable community based tourism management. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan wisata Pantai Cemara di Gampong Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sesuai model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat pemerintah gampong, pengelola wisata, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan wisata Pantai Cemara belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, masih terdapat kesenjangan informasi antara pemerintah gampong dan pengelola wisata; pada aspek sumber daya, keterbatasan dana dan sarana prasarana menjadi kendala utama. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen pengelola yang cukup tinggi, namun belum didukung koordinasi yang kuat dengan pihak pemerintah daerah. Struktur birokrasi juga masih bersifat sederhana dan belum memiliki mekanisme kerja yang terintegrasi.Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan wisata Pantai Cemara memerlukan peningkatan komunikasi antarpihak, dukungan sumber daya memadai, serta penguatan kelembagaan desa wisata agar pengelolaan dapat berkelanjutan.]]>
