p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Serina Abdimas
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TEKNIK BERACARA DALAM PEMBUKTIAN PIDANA KEPADA WARGA LEMBAGA PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA SALEMBA KELAS 1 Firmansyah, Hery; Hugo Feris Tri Susanto; Ahmad Muzacky; Matthew Mikha Sebastian Matondang; Deryl Leeland; Indri Elena Suni
Jurnal Serina Abdimas Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v3i2.34970

Abstract

One of the most crucial processes in handling criminal cases is the stage of proof in court. A person cannot be convicted of a criminal act if there is no valid evidence to support the accusation. According to Indonesian law, specifically the Criminal Procedure Code (KUHAP), a criminal case cannot proceed to conviction unless there are at least two valid pieces of evidence. If the evidence presented does not meet this requirement or is obtained unlawfully, it cannot be used as a basis for punishment. Recognizing the importance of legal awareness in correctional facilities, the UNTAR Faculty of Law (FH) Legal Aid and Consultation Center (PKBH) Team carried out a legal counseling session at the Salemba Class I Detention Center in Central Jakarta. This activity was a collaboration between lecturers, legal practitioners (lawyers), and students, and is part of the implementation of the Tri Dharma of Higher Education—particularly community service and legal education. The material presented focused on the implementation of criminal trials as regulated under Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Special attention was given to Article 184, which outlines the types of admissible evidence: Witness Statements, Expert Testimonies, Documentary Evidence, and Indications. The goal of this counseling activity was to provide inmates with a deeper understanding of the evidentiary process in criminal law. With this knowledge, inmates are expected to be more aware of their rights and better understand procedures during trial. The session received a positive response and participation from the inmates. ABSTRAK Salah satu proses penting dalam penanganan kasus pidana adalah tahap pembuktian di persidangan. Hal ini sangat krusial karena seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas suatu perbuatan pidana tanpa adanya alat bukti yang sah dan cukup. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), minimal harus terdapat dua alat bukti yang sah agar seseorang dapat dinyatakan bersalah. Apabila jumlah alat bukti tidak mencukupi atau alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka hal tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (PKBH FH UNTAR) melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Salemba Kelas I Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara dosen, praktisi hukum (pengacara), dan mahasiswa dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini adalah mengenai pelaksanaan persidangan dalam perkara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Fokus utama penyuluhan ini adalah pembahasan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Petunjuk. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga binaan mengenai proses pembuktian dalam hukum pidana Indonesia agar mereka memahami hak-haknya dalam proses peradilan.
PEMAHAMAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN KEPADA WARGA BINAAN RUMAH TAHANAN KELAS 1 SALEMBA Firmansyah, Hery; Hugo Feris Tri Susanto; Cesilia Aprianes; George Daniel Pangaribuan; Egieta Christy Tarigan; Amelia Abdullah Zimah
Jurnal Serina Abdimas Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v3i3.35527

Abstract

The criminal justice system in Indonesia plays a central role in ensuring justice and protecting the human rights of every citizen. However, in practice, this system often faces various structural issues, such as the limited legal assistance for defendants, the inequality of position between prosecutors and legal advisors, as well as the dominance of formal aspects in trials. The Community Service Program (PKM) conducted by the Faculty of Law at Tarumanagara University through the Legal Consultation and Assistance Center (PKBH) aims to enhance legal understanding and awareness among the inmates at Rutan Salemba, Central Jakarta. In this community service activity, the method applied is legal counseling through material presentation, interactive discussions, and legal consultations conducted in person, so that the participants not only receive information but also express the legal issues they are facing. The results of this counseling activity indicate that many participants still do not adequately understand their legal rights, particularly regarding the trial process and the importance of legal assistance. This activity reinforces the importance of the state's presence in ensuring legal aid for marginalized groups and the need to strengthen coordination among law enforcement agencies. The conclusion of this activity shows that practice-based legal education has a tangible positive impact in raising legal awareness among participants, and serves as a concrete step towards promoting a fair, inclusive, and oriented towards substantive justice. ABSTRAK Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia memainkan peran sentral dalam menjamin tegaknya keadilan sekaligus perlindungan hak asasi bagi setiap Warga Negara. Namun seringkali dalam praktiknya, sistem ini masih dihadapkan pada beragam persoalan yang struktural, seperti keterbatasan pendampingan hukum bagi terdakwa, ketimpangan posisi antara jaksa dan penasihat hukum, serta dominasi aspek formal dalam persidangan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta wawasan hukum kepada warga binaan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, metode yang diterapkan berupa penyuluhan hukum melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum yang dilaksanakan secara langsung, sehingga para warga binaan tidak hanya menerima informasi, namun juga menyampaikan persoalan hukum yang mereka hadapi.. Hasil pada kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa banyaknya warga binaan yang masih belum memahami hak-hak hukum mereka secara memadai, khususnya terkait pada proses persidangan dan pentingnya pendampingan hukum. Kegiatan ini mempertegas pentingnya kehadiran negara dalam menjamin bantuan hukum bagi kelompok marjinal serta perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang berbasis praktik memiliki dampak nyata secara positif dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi warga binaan, serta menjadi langkah nyata secara konkret dalam mendorong sistem peradilan yang adil, inklusif, serta berorientasi kepada keadilan yang substantif.