<![CDATA[Abstract The phenomenon of vigilantism has become a significant social issue in Indonesia, where individuals or groups take unilateral legal actions against offenders without following formal legal procedures. This phenomenon is often driven by public dissatisfaction with the legal system, which is perceived as slow or inadequate in delivering justice. Key factors contributing to this behavior include a lack of trust in law enforcement, especially in remote areas, as well as cultural norms that tend to support direct resolution to maintain community order. Vigilantism has serious consequences, such as undermining legal authority, creating uncertainty in the enforcement of justice, and generating social insecurity that threatens community stability. To explain this phenomenon, Social Control Theory and the Theory of Distrust in the Legal System suggest that weak social bonds and low trust in legal institutions can trigger such behavior. The implications include social insecurity, damage to the credibility of the legal system, and potential economic disruption due to declining investment and tourism in areas prone to violence. Addressing this issue requires legal system reforms to expedite legal processes, enhance the quality of law enforcement, and strengthen oversight and transparency. Legal education for the public is also crucial to raise awareness of the importance of rule of law and reduce the tendency toward vigilantism. Keywords:Social, Vigilantism, Legal System, Violence Abstrak Fenomena main hakim sendiri telah menjadi isu sosial yang signifikan di Indonesia, di mana individu atau kelompok mengambil tindakan hukum secara sepihak terhadap pelanggar hukum tanpa mengikuti prosedur hukum formal. Fenomena ini sering kali didorong oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap lambat atau tidak memadai dalam memberikan keadilan. Faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap perilaku ini termasuk kurangnya kepercayaan terhadap penegakan hukum, terutama di daerah terpencil, serta norma-norma budaya yang cenderung mendukung penyelesaian secara langsung untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tindakan main hakim sendiri memiliki konsekuensi yang serius, seperti merongrong kewibawaan hukum, menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan keadilan, dan menimbulkan kerawanan sosial yang mengancam stabilitas masyarakat. Untuk menjelaskan fenomena ini, Teori Kontrol Sosial dan Teori Ketidakpercayaan pada Sistem Hukum menyatakan bahwa lemahnya ikatan sosial dan rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum dapat memicu perilaku tersebut. Implikasinya antara lain kerawanan sosial, rusaknya kredibilitas sistem hukum, dan potensi gangguan ekonomi akibat menurunnya investasi dan pariwisata di daerah-daerah yang rawan kekerasan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi sistem hukum untuk mempercepat proses hukum, meningkatkan kualitas penegakan hukum, serta memperkuat pengawasan dan transparansi. Pendidikan hukum bagi masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya supremasi hukum dan mengurangi kecenderungan main hakim sendiri. Kata kunci: Sosial, Main Hakim Sendiri, Sistem Hukum, Kekerasan.]]>
