Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Desa Segara Katon Melalui Pelatihan Pembuatan Selai Anggur Hitam Soraya, Nuzuliya; Fahrirrizal; Rabiah, Ainun; Roliansyah, Fitria; Lestari, Sukma Ayu; Jayadi, Sultan; Samudera, Rahmat Albiyan; Tsani, Baiq Thahira’ Alfa; Rizki, Muhammad; Utami, Nasya Adissti Apriliani; Buan Anshari; Dewi, Evrianti Syntia
Portal ABDIMAS Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal PORTAL ABDIMAS
Publisher : Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/8fe6jx76

Abstract

Salah satu bentuk pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat adalah melakukan pemberdayaan masyarakat desa (PMD). Kegiatan PMD dilaksanakan oleh sebagian mahasiswa dan dosen menjadi bagian dari kegiatan KKN berlokasi di Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Fokus utama kegiatan ini adalah untuk memaksimalkan potensi yang ada di desa tersebut dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi hasil pertanian anggur, yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan pembuatan selai anggur hitam. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya para ibu-ibu PKK Desa Segara Katon mengenai cara mengolah pangan dari buah anggur. kegiatan berlokasi di Aula Kantor Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Beberapa Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi 1) Sosialisasi; 2) Persiapan; dan 3) Pelatihan (demonstrasi) pembuatan selai anggur. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetauan penduduk, serta  para mitra dan menjadi bekal bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa dalam  memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
PENGGUNAAN PASAL 132 AYAT (1) UU NARKOTIKA DAN PASAL 55 KUHP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT KASUS PERADILAN Utami, Nasya Adissti Apriliani; Zahra Nirmala, Atika
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i1.381

Abstract

Narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun, penerapan Pasal 132 ayat (1) tentang permufakatan jahat sering menimbulkan persoalan karena kerap dijadikan pasal pelengkap, padahal secara doktrinal seharusnya dikualifikasikan sebagai penyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHP. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualifikasi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika serta penerapan kedua pasal tersebut dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, dengan analisis penafsiran gramatikal, autentik, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permufakatan jahat ditandai oleh adanya komunikasi, kesepakatan, dan pembagian peran meskipun perbuatan belum terlaksana. Namun, ditemukan inkonsistensi penerapan hukum, di mana Pasal 132 ayat (1) sering diposisikan sebagai pelengkap, padahal merupakan delik mandiri. Sebaliknya, Pasal 55 KUHP lebih tepat diterapkan dalam tindak pidana kolektif yang telah selesai. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap rumusan Pasal 132 ayat (1) serta ketelitian aparat penegak hukum dalam membedakan kedua konsep tersebut.