<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif perlindungan hukum hak cipta di Indonesia terhadap praktik pembajakan lagu yang canggih melalui manipulasi metadata, dengan mengangkat studi kasus lagu ‘Sial’ milik Mahalini. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), penelitian ini mengkaji modus “pencurian identitas karya” tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembajakan ini merupakan pelanggaran langsung yang bersifat multidimensional, menyerang secara fundamental hak moral (khususnya hak atribusi dan integritas ciptaan) serta hak ekonomi (terutama hak penggandaan dan pendistribusian) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, analisis mengidentifikasi adanya jurang fundamental antara kecukupan norma substantif dengan kelemahan struktural dalam penegakan hukum di ranah digital. Kelemahan ini berpuncak pada rezim tanggung jawab platform (intermediary liability) yang tidak mengikat, dimana doktrin safe harbor di Indonesia hanya diatur melalui Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 yang lemah secara hukum. Kasus ini menggarisbawahi bahwa masalah utamanya adalah “ketidaksesuaian kerangka kerja” (framework mismatch) hukum nasional dengan arsitektur ekonomi digital global. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislatif yang mendesak untuk mentransformasi tanggung jawab platform menjadi norma setingkat undang-undang dan memodernisasi hukum acara, demi mengoptimalkan perlindungan hak cipta yang efektif]]>
