Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Regulations Against Human Trafficking: A Comparison of Indonesia and Vietnam Yufa Verlita; Siti Rahayu Ramadhani
JUSTICES: Journal of Law Vol. 4 No. 4 (2025): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v4i4.174

Abstract

Human trafficking is a complex transnational crime and a serious threat to human rights. This article examines the legal frameworks and countermeasures against human trafficking in Indonesia and Vietnam, focusing on legislation, implementation, and victim protection. In Indonesia, although Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking and several supporting regulations have been enacted, their implementation still faces challenges, particularly in law enforcement and victim identification. In contrast, Vietnam has taken more progressive steps by incorporating strict criminal sanctions in its Penal Code and enacting Law No. 66/2011/QH12 on the Prevention and Combat of Human Trafficking, which is more operational and holistic. The 2024 amendment to this law and the adoption of a comprehensive national program demonstrate Vietnam’s commitment to aligning domestic policies with international standards. Based on these findings, the article recommends that Indonesia adopt several of Vietnam's best practices, such as strengthening regulations to cover all forms of exploitation, enhancing victim protection mechanisms, and expanding international cooperation. With a more integrated approach, Indonesia is expected to improve the effectiveness of its efforts to combat human trafficking comprehensively.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO Siti Rahayu Ramadhani; Yufa Verlita
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1fa3re64

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat serta solusi dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana formal berdasarkan prinsip restorative justice, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks kelembagaan, kejaksaan memegang peran strategis dalam pelaksanaan diversi, terutama pada tahap penuntutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara dengan jaksa fungsional serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan diversi meliputi keterbatasan norma hukum, kurangnya harmonisasi antarperaturan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice yang sering kali mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai. Restorative justice sendiri merupakan paradigma baru dalam hukum pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Solusi yang direkomendasikan mencakup harmonisasi regulasi, pelibatan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial, serta peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan diversi dan mewujudkan perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi anak.