Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law Justicia Journal
Sholikhin Ruslie, Ahmad
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Nganjuk Sholikhin Ruslie, Ahmad
Justicia Journal Vol. 4 No. 1 (2015): Vol. 4 No. 1 (2015): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem in this research is how the local government according to Law number 22 of 1999.?. With the aim of research to find out what regional regulations have been issued by the district government. With diskriptid qualitative research methods and the acquisition of data on primary data sourced from literature and field data.The results were obtained under unfounded OTDA number 22 of 1999, the government issued a lot PERDA Kediri in PERDA no. 9 of 2000 which establishes the Office 15, Office 8, 3 Agency, 21 districts, 4 Village, DPRD Secretariat, the Regional Secretariat with 4 Assistants and 10 Section.
Rekonstruksi Tradisi Negara Hukum Indonesia Sholikhin Ruslie, Ahmad
Justicia Journal Vol. 5 No. 1 (2016): VOL 5 NO.1 (2016) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UUD 1945 sebagai dasar pijakan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang berlaku di Indonesia, telah mengalami perubahan empat kali. Perubahan tersebut tentu membawa banyak konsekuensi dalam sistem ketatanegaraan maupun sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji tentang negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila pasca perubahan UUD 1945 kaitannya dengan kehidupan bernegara. Penelitian iini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan analisis basis material. Hasil penelitian menemukan, bahwa para pendiri negara menerima konsep Rechtsstaat, tetapi dengan mengubah basis sosial-ekonomi dari sistem ekonomi liberal kepada sistem ekonomi terencana. Hal itu dilakukan dengan melancarkan proses, sehingga Negara Hukum Indonesia memiliki basis negara kesejahteraan dan berakar pada tradisi hukum bangsa Indonesia. Selain bertujuan menjamin kepastian hukum bagi usaha ekonomi, juga memberikan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat. Perubahan UUD 1945 memang tidak secara terang-terangan menolak ekonomi pasar bebas. Namun demikian perubahan UUD 1945 telah membawa konsekuensi GBHN, dimana GBHN adalah sebagai isntrumen untuk menerapkan sistem ekonomi secara terencana, sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) UUD1945. Akibatnya sistem ekonomi Indonesi lebih cenderung mengarah pada sistem ekonomi pasar bebas yang lebih tepat sesuai dengan negara hukum liberal, yang prinsip-prinsipnya sangat berbeda dengan negara hukum Pancasila
Dampak Pengangkatan Anggota TNI Aktif Sebagai Pejabat Kepala Daerah Terhadap Tatakelola Pemerintah Khoirun Nisa, Ganis; Sholikhin Ruslie, Ahmad
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1724

Abstract

Regional head officials are people chosen to carry out duties and authority, both at the provincial and city district levels. The appointment of regional head officials is usually chosen by the central goverment throught the president or minister of home affairs to fill vacancies due to the end of their term of office or if the previous official has died. According to law number 10 of 2016 concerning regional elections, the appointment of regional head officials is carried out through an election process by the community. However, in the event of a vacancy, the minister of home affairs has the right to appoint a temporary official to replace the position of the previous official. The filling in of regional head officials refers to artickel 86 of 2014 concerning regional government. The filling of regional haead officials do not go through a direct election mechanism by the people. This causes political domination and pasrty influence in making decisions. In relation to the decision of the minister of home affairs number 4 of 2023 regarding the appointment of regional head officials from active TNI members which if felt to have caused a lot of controversy which is contrary to the TNI Law. The aim of this research is to find out about the appointment af regional head officials according to the government of the minister of home affairs number 4 of 2023. The method used in this writing is normative by taking a case, conceptual and statutory approach. The result and discussion obtained were a legal review of the mechanism for regional head officials according to minister of home affairs regulation number 4 of 2023 article 3 paragraph (b) with the TNI Law article 47 paragraph (1) which contradicts and creates conflicting norms regarding the appointment of public officials from the military.
Analisis Komparatif Konversi dan Kontradisi Normatif Antara Jaminan Hak Berpendapat Pasal 28E Ayat 3 dan Perlindungan Privasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Hukum Konstitusi Indonesia Putri, Sansabila Ivana; Sholikhin Ruslie, Ahmad
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1781

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang pengaturan mengenai perlindungan hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta untuk mengkaji hubungan, , batasan dan titik keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945 dengan hak perlindungan privasi dalam sistem hukum Hak Asasi Manusia. Permasalahan penelitian ini berangkat dari munculnya ketegangan antara kebebasan berekspresi di ranah digital yang dijamin oleh konstitusi dan upaya perlindungan terhadap hak privasi individu, terutama dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fenomena tersebut memperlihatkan potensi konflik dan tidak jelasnya batas antara kedua hak yang sering kali menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat atau penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum dolakukan secara preskriptif normatif untuk merumuskan pandangan dan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Hasil yang diharapkan adalah konstruksi hukum yang aplikatif dan proposional untuk menyeimbangi kebebasan berpendapat dan perlindungan privasi, dengan meninjau kembali yang ada agar tidak menghambat hak dasar setiap warga negara.Kebebasan Berpendapat, Perlindungan Privasi, Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
Co-Authors Khoirun Nisa, Ganis Putri, Sansabila Ivana