Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemanfaatan Pekarangan Rumah untuk Budidaya Tanaman Obat Keluarga bagi Ibu PKK Desa Totobo, Kabupaten Kolaka Wijayanto, Cahyo; Muhammad Rifaldi Saleh; Aulia Alfia; Sri Surti Ramadani; Arabiah; Musnida; Ilda Wilis; Putu Rani Diantari; Nur Resky; Rachmat Agung Fadillah; Muhammad Chaerul; Dachrizard Maulana; Melsa Safitri
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v9i2.7857

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai kebun Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Program ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis transfer pengetahuan melalui pendekatan edukatif dan praktik langsung. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan kelompok ibu-ibu PKK dan pemuda desa, yang dibekali pengetahuan tentang jenis tanaman obat, manfaat farmakologis, serta teknik budidaya yang sederhana dan ramah lingkungan. Pelatihan meliputi tahap sosialisasi, pembuatan bedengan, penanaman bibit, serta pemeliharaan tanaman secara mandiri. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat pengetahuan peserta, dari 35% sebelum pelatihan menjadi 85% setelah pelatihan. Peserta juga menunjukkan kreativitas tinggi dengan memanfaatkan bahan daur ulang sebagai wadah tanam. Selain meningkatkan kemandirian kesehatan keluarga, program ini berdampak pada aspek sosial dan ekonomi melalui pembentukan kelompok TOGA Mandiri Desa Totobo serta pengembangan produk herbal rumah tangga. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung kesehatan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal.
Analisys of Village Apparaturs Performance in Implementing VIillage Goverment in Pallimae Village, Poleang District, Bombana Regency Musnida; Achmad Lamo Said; Yudi Agusman
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 24 No. 1 (2026): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v24i1.1058

Abstract

Fundamental problems, such as the lack of clear Standard Operating Procedures, often confuse the community in managing administration. Furthermore, the discipline of village officials remains low, evident in their lack of punctual attendance at the office even though residents have arrived since morning. This has led to dissatisfaction and criticism from the community. The purpose of this study was to analyze the performance of Pallimae Village officials, Poleang District, Bombana Regency, in administering village governance. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and documentation. Data analysis techniques included examining the data, then classifying it based on the type or relevant needs, followed by verification, and finally drawing conclusions. The results showed that the performance of village officials was not fully optimal. In terms of quality indicators, the lack of written service standards resulted in inconsistent administrative processes and still contained errors. In terms of quantity, the high workload was not balanced with the limited number of human resources, resulting in service queues. The punctuality indicator was the weakest aspect due to inconsistencies in working hours and low discipline. Meanwhile, aspects of effectiveness, independence, and work commitment were deemed quite good, but were still hampered by limited infrastructure and incentives. Other major obstacles included a lack of public understanding of administrative requirements and slow disbursement of incentives for civil servants.