Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TEMATICS : TECHNOLOGY MANAGEMENT AND INFORMATICS RESEARCH JOURNALS
Dwiki Praditya
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WNA PELAKU PEMBERIAN KETERANGAN TIDAK BENAR: IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT MANAGEMENT AGAINST FOREIGN NATIONAL PERPETRATORS WHO PROVIDE FALSE INFORMATION Dwiki Praditya
TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals Vol. 7 No. 2 (2025): TEMATICS: Technology ManagemenT and Informatics Research Journals
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis manajemen penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang memberikan keterangan tidak benar dalam kerangka hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif yuridis dengan menafsirkan UU No. 6 Tahun 2011, terutama Pasal 123 serta PP No. 31 Tahun 2013 dan mengintegrasikan komponen sistem hukum Friedman (struktur, substansi, budaya) dengan fungsi manajerial yang memastikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kajian menemukan bahwa keterangan tidak benar dapat diproses pidana dan dipadukan dengan tindakan administratif seperti penolakan, pembatalan, deportasi, dan penangkalan. Efektivitas bergantung pada penyaringan berbasis risiko, SOP baku untuk wawancara berlapis dan verifikasi, kejelasan kewenangan dan koordinasi antarlembaga, pelaksanaan disiplin melalui pemeriksaan dan penyidikan, serta pengendalian internal dan telaah berkelanjutan. Kelemahan muncul dari celah kriteria operasional materialitas dan eskalasi, ketimpangan kapasitas kelembagaan, dan budaya yang meremehkan efek jera. Artikel merekomendasikan klarifikasi norma dan standar pembuktian, standardisasi SOP nasional, integrasi data untuk percepatan cross check, pelatihan terarah pada keterampilan wawancara dan verifikasi, serta prioritisasi proses pidana bagi perkara strategis guna memperkuat kepastian hukum dan kepatuhan.
EVALUASI KEBIJAKAN DALAM MANAJEMEN PERMOHONAN PENGGANTIAN PASPOR SITUASI FORCE MAJEURE DI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON-TPI PATI: POLICY EVALUATION IN MANAGING PASSPORT REPLACEMENT APPLICATIONS DURING FORCE MAJEURE AT THE CLASS I NON-TPI PATI IMMIGRATION OFFICE Dwiki Praditya
TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals Vol. 7 No. 2 (2025): TEMATICS: Technology ManagemenT and Informatics Research Journals
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/tematics.v7i2.853

Abstract

Studi ini mengkaji kesenjangan antara kelayakan normatif kebijakan penggantian paspor force majeure tanpa biaya di Indonesia dan kinerja di lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I (Non-TPI) Pati, yang melayani kabupaten-kabupaten rawan bencana. Penelitian ini mengevaluasi implementasi dan menyimpulkan perbaikan operasional untuk menjadikan layanan lebih inklusif bagi masyarakat terdampak, yang dimotivasi oleh intensitas bencana yang tinggi dan tingkat penyerapan yang rendah. Dengan menggunakan studi kasus kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas imigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pimpinan kecamatan dan kelurahan, serta pemohon, di samping tinjauan peraturan dan catatan administrasi. Analisis menerapkan enam kriteria Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan kesesuaian. Temuan menunjukkan kesesuaian normatif yang kuat tetapi efektivitas substantif rendah karena pemanfaatan yang terbatas. Efisiensi administrasi ada tetapi terbukti rapuh selama lonjakan karena prosesnya masih manual. Kecukupan regulasi bersifat komprehensif, tetapi instrumen antarlembaga kurang terstandardisasi. Keadilan terhambat oleh asimetri informasi dan hambatan geografis, sementara responsivitas di garda terdepan sudah kuat tetapi belum sistemik. Rekomendasi yang diberikan meliputi standarisasi SOP dan MoU antarlembaga, penambahan tanda force majeure dalam sistem digital, sosialisasi terarah melalui layanan seluler, serta pemantauan dan evaluasi berbasis indikator untuk mengubah norma menjadi penyediaan layanan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.
Co-Authors