<![CDATA[Studi ini mengkaji kesenjangan antara kelayakan normatif kebijakan penggantian paspor force majeure tanpa biaya di Indonesia dan kinerja di lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I (Non-TPI) Pati, yang melayani kabupaten-kabupaten rawan bencana. Penelitian ini mengevaluasi implementasi dan menyimpulkan perbaikan operasional untuk menjadikan layanan lebih inklusif bagi masyarakat terdampak, yang dimotivasi oleh intensitas bencana yang tinggi dan tingkat penyerapan yang rendah. Dengan menggunakan studi kasus kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas imigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pimpinan kecamatan dan kelurahan, serta pemohon, di samping tinjauan peraturan dan catatan administrasi. Analisis menerapkan enam kriteria Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan kesesuaian. Temuan menunjukkan kesesuaian normatif yang kuat tetapi efektivitas substantif rendah karena pemanfaatan yang terbatas. Efisiensi administrasi ada tetapi terbukti rapuh selama lonjakan karena prosesnya masih manual. Kecukupan regulasi bersifat komprehensif, tetapi instrumen antarlembaga kurang terstandardisasi. Keadilan terhambat oleh asimetri informasi dan hambatan geografis, sementara responsivitas di garda terdepan sudah kuat tetapi belum sistemik. Rekomendasi yang diberikan meliputi standarisasi SOP dan MoU antarlembaga, penambahan tanda force majeure dalam sistem digital, sosialisasi terarah melalui layanan seluler, serta pemantauan dan evaluasi berbasis indikator untuk mengubah norma menjadi penyediaan layanan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.]]>
Copyrights © 2025
