Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Iswani. S, Rina
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DAMPAK KETERLIBATAN KETERANGAN AHLI TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Iswani S, Rina
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i9.6361

Abstract

Keterangan ahli memainkan peran krusial dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam proses pembuktian kasus-kasus korupsi. Dalam konteks hukum, keterangan ahli didefinisikan sebagai informasi yang diberikan oleh individu dengan keahlian khusus, yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan hakim.Keterangan ahli tidak hanya membantu dalam mengklarifikasi aspek teknis dari kasus, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Meskipun keterangan ahli memiliki nilai pembuktian yang signifikan, ia tidak dapat berdiri sendiri; harus didukung oleh alat bukti lain untuk memenuhi syarat minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Kualitas dan relevansi keterangan ahli sangat mempengaruhi hasil akhir putusan, terutama dalam kasus korupsi yang seringkali melibatkan kompleksitas teknis dan prosedural. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya keterangan ahli dalam mendukung proses penegakan hukum dan memberikan kejelasan dalam perkara pidana, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan hakim dalam kasus korupsi.
Peran Komnas HAM dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Iswani. S, Rina; Yanti, Jeli; Karera, Vaula
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The enforcement of human rights (HAM) in Indonesia faces significant challenges in the digital era, where advances in information technology have added new dimensions to violations such as intimidation on social media and cybercrime. Although the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) plays a central role in investigating gross and non-gross human rights violations, its limited authority, particularly in investigation and prosecution, hinders the effectiveness of case resolution. This study aims to evaluate the influence of authority, human resource capacity, and institutional coordination on optimal and independent human rights protection. Normative juridical methods were used, analyzing official documents, literature, and investigative reports. The results indicate the need for regulatory reforms that grant Komnas HAM broader legal authority, increase technical capacity, and strengthen synergy with law enforcement. Public human rights education is also considered crucial in building a culture of respect for human rights. In conclusion, strengthening the authority and capacity of Komnas HAM, coupled with inter-institutional collaboration, will enhance fair, transparent, and sustainable human rights protection and enforcement in Indonesia.
Co-Authors Karera, Vaula Yanti, Jeli